Program Kerja Bupati Pasuruan Jatim Rusdi Sutejo, Ingin Seluruh Nakes Gerak Cepat Melayani Pasien

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Jawa Timur, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah.

Pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Rusdi Sutejo juga menaruh perhatiannya di bidang kesehatan dan pelayanan publik.

Dia menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kabupaten Pasuruan.

Mas Rusdi, sapaan akrab Rusdi Sutejo mengaku tidak ingin mendengar ada keterlambatan, baik dalam penanganan medis maupun pelaporan kasus.

Instruksi tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan, di Aula Dinas Kesehatan Pasuruan, Selasa (10/6/2025).

Mas Rusdi mengungkapkan, jumlah kasus DBD di Kabupaten Pasuruan terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Tercatat 724 kasus pada 2023, naik menjadi 824 kasus pada 2024.

Bahkan selama Mei 2025, terdapat 169 kasus baru dengan satu kematian.

“Target kita jelas, pencegahan dan penanganan DBD harus dilakukan secara cepat, tidak boleh menunggu. Semua petugas puskesmas harus sigap, baik dalam deteksi dini maupun perawatan,” tegasnya.

Ia menekankan, seluruh puskesmas wajib melakukan tindakan preventif, seperti penyuluhan ke masyarakat dan pelacakan aktif terhadap pasien yang menunjukkan gejala DBD.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Siapkan Rp 10 M Bangun Command Center

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Jangan hanya menunggu laporan. Jika ditemukan gejala, langsung bergerak. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, lakukan secepatnya,” tambahnya.

Politisi muda Partai Gerindra ini juga meminta agar pelayanan di rumah sakit tidak mempersulit pasien DBD serta bisa memastikan semua pasien mendapat perawatan medis yang tepat waktu.

“Dengan tindakan cepat dan penanganan medis yang sesuai, kita bisa menekan angka kematian akibat DBD,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengajak semua pihak untuk memperkuat program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui edukasi masyarakat, pembersihan lingkungan, fogging, serta penerapan pola 3M atau 4M Plus.

“Gerakan bersih-bersih lingkungan harus digalakkan. Fogging dan pengurasan tempat penampungan air harus dilakukan secara berkala,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, mengingatkan pentingnya pelaporan cepat dari puskesmas dan rumah sakit terkait temuan kasus DBD.

“Begitu ada kasus, segera laporkan. Kami akan langsung turun ke lapangan untuk penyelidikan epidemiologi dan melakukan tindakan, seperti fogging,” jelasnya.

Baca juga: Sepak Terjang Shobih Asrori Wabup Pasuruan 2025, Bertahun-tahun Jadi Santri di Pondok Pesantren

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan membersihkan saluran air dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

“Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran DBD,” pungkas dia.

Jalin Kerja Sama dengan Wali Kota Pasuruan

Langkah strategis mempererat sinergi antarwilayah resmi dimulai.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama antar daerah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

Penandatanganan dilakukan di Malang, Selasa (17/6/2025), sebagai bentuk keseriusan dua daerah bertetangga dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama ini mencakup berbagai bidang urusan pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya yang menjadi kebutuhan prioritas masing-masing wilayah.

“Ini bukan sekadar seremoni. Penandatanganan ini adalah wujud ikhtiar bersama yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan amanat Undang-Undang yang harus kami jalankan bersama,” ujar Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo

Menurut Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati, kerja sama lintas wilayah ini selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Payung hukum tersebut mendorong pemerintah daerah agar saling berkolaborasi demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“MoU ini menjadi landasan awal. Yang kami harapkan bukan hanya tanda tangan, tapi tindak lanjut yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat. Terutama di bidang pelayanan dasar yang memang menjadi urusan wajib pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini penting untuk memperkuat hubungan antardaerah yang selama ini berjalan baik, sekaligus membuka peluang efisiensi, inovasi, dan percepatan pembangunan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih lanjut, Mas Rusdi mendorong agar nota kesepahaman ini tidak berhenti di level kepala daerah semata.

Ia menginginkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) lintas wilayah segera menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama teknis.

“Harapan saya, semangat kolaborasi ini diterjemahkan ke dalam kerja konkret antar-OPD. Kita ingin sinergi ini nyata, bukan hanya di atas kertas. Pelayanan publik harus semakin cepat, berkualitas, dan merata,” tandasnya.

Penandatanganan MoU ini turut menjadi bagian dari komitmen bersama menuju penguatan integrasi pembangunan kawasan.

Bank Indonesia sebagai fasilitator berharap, sinergi antardaerah seperti ini bisa menjadi model kolaborasi pembangunan yang lebih efisien dan berdampak luas di tingkat regional. (TribunNewsmaker/TribunJatimTimur/TribunJatim)