Sudah Lolos Verifikasi Tapi BSU Belum Cair? Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan, Pastikan Rekening Aktif

Sudah Lolos Verifikasi Tapi BSU Belum Cair? Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan, Pastikan Rekening Aktif

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Proses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 hingga kini masih berlangsung secara bertahap.

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan bahwa dana BSU 2025 akan mulai dicairkan pada pekan kedua bulan Juni 2025.

Meski demikian, sampai saat ini masih ada sejumlah buruh maupun pegawai swasta yang mengaku belum menerima insentif tersebut.

Sebagian calon penerima BSU telah mencoba mengecek status bantuan mereka melalui sistem yang tersedia.

Hasil dari pengecekan itu menunjukkan bahwa ada yang mendapatkan notifikasi bertuliskan "Sudah Lolos Verifikasi".

Salah satu pengguna Threads dengan akun @hettaa*** mengunggah pertanyaan yang berbunyi, "Kalo udah lolos dah pasti dapet itu kak?" pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet lain yang juga penasaran dengan kelanjutan status pencairan bantuan.

Pertanyaan pun muncul di kalangan publik, apakah mereka yang sudah mendapat status "Sudah Lolos Verifikasi" pasti akan menerima BSU 2025?

Baca juga: Cara Daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Akses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Siapkan NIK

Penjelasan BPJSTK dan Kemnaker

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun membenarkan, adanya status "Sudah Lolos Verifikasi" masih belum tentu mendapatkan BSU 2025.

"Bagi pekerja yang dinyatakan lolos verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, lebih lanjut datanya akan diverifikasi dan validasi oleh Kemenaker dan ditetapkan sebagai penerima BSU," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/6/2025).

"Hal ini memungkinkan pekerja tersebut akhirnya tidak menerima BSU karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025," lanjut dia.

Oni menjelaskan, proses verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memastikan penerima BSU 2025 tepat sasaran.

Artinya, pekerja swasta itu dipastikan bukan tergolong ASN, anggota Polri, atau prajurit TNI.

Selain itu, Oni menambahkan, BSU 2025 juga tidak diperuntukkan bagi mereka yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sunardi Manapiar Sinaga mengatakan, program BSU 2025 di bawah kendali Kemenko Perekonmian.

Menurutnya, proses finalisasi data penerima BSU sudah rampung.

Baca juga: Cara Cek BSU dengan NIK Nomor Induk Kependudukan 2025 di Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

"Saat ini sudah rampung finalisasi data termasuk administrasi keuangan," kata Sunardi saat dihubungi terpisah, Minggu (22/6/2025).

"Pencermatan berbagai hal perlu dilakukan supaya BSU tepat sasaran," sambungnya.

Terkait munculnya status "Sudah Lolos Verifikasi", Sunardi mengatakan, masyarakat hanya perlu menunggu hingga dana BSU masuk ke rekening penerima.

Ia memastikan pencairan BSU 2025 sesegera mungkin akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan BSU akan disalurkan ke 17,3 juta pekerja formal dan 565.000 guru honorer.

Rinciannya, 288.000 guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 277.000 guru di bawah Kementerian Agama.

Hal yang menghambat pencairan BSU 2025

Sementara itu, ada beberapa hal yang menyebabkan pencairan dana BSU 2025 terhambat.

Pertama, nama rekening di bank Himbara atau BSI tidak sesuai dengan nama peserta calon penerima.

Kedua, nomor rekening di bank Himbara atau BSI tidak aktif. Ketiga, nomor rekening yang diberikan salah. 

Untuk mengecek kebenaran data rekening pekerja, HRD perusahaan dapat mengakses kanal Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kanal SIPP, akan terlihat status kelengkapan dan validitas data masing-masing pekerja.

Jika ditemukan data yang perlu diperbaiki, segera lakukan pengkinian atau pembaruan melalui SIPP.

Dengan memperbarui dan memastikan data rekening valid, proses penyaluran BSU 2025 bisa berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, sehingga bantuan pemerintah ini dapat segera diterima oleh pekerja.

(TribunNewsmaker.com/ Kompas)