Program Kerja Wali Kota Banjar Sudarsono, Didemo soal Pendidikan, Ekonomi hingga Kesehatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Sudarsono dan Supriana.

Pasangan Sudarsono dan Supriana telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

100 hari masa kerja Sudarsono ditandai dengan demo yang dilakukan oleh  sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) melakukan aksi demonstrasi. 

Satu di antaranya, aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPRD Kota Banjar Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Di halaman gedung DPRD Kota Banjar, mereka melakukan aksi demonstrasi dengan berorasi di hadapan petugas gabungan.

Selain berorasi, mereka sempat memblokade jalan dengan sejumlah kendaraan sepeda motor. Saat itu, arus lalu lintas khususnya kendaraan roda empat sempat tersendat.

Kemudian, massa aksi sempat memanas ketika ingin menerobos puluhan petugas gabungan yang berjaga di depan gedung DPRD Kota Banjar. Sejumlah massa aksi dan petugas sempat saling dorong.

Tak lama kemudian, keluar Plt. Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kota Banjar untuk mempersilahkan massa masuk ke gedung rakyat.

Koordinator aksi, Rio Julian Rustandi Putra, mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah Kota Banjar.

Pertama, soal pendidikan di Kota Banjar yang masih banyak mahasiswa tidak mampu untuk membiayai kuliahnya sendiri. 

"Masih banyak pelajar tidak mampu untuk bersekolah. Makanya, ini penting untuk kita mengawal kesejahteraan dalam rangka pendidikan," ujar Rio dalam orasinya di halaman gedung DPRD Kota Banjar, Senin siang.

Kedua, soal bencana ekonomi yang sekarang dirasakan tidak hanya oleh segelintir orang tapi hampir semua orang.

"Hampir semua elemen merasakan bencana ekonomi itu. Untuk itu, ini adalah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah di Kota Banjar. Karena, sampai detik ini belum ada investor yang sampai terasa dan terdengar oleh kita untuk membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan," katanya.

Ketiga, tentang kesehatan yang saat ini masih ada warga yang kesulitan bahkan untuk berobat saja tidak bisa. 

"Katanya tercover oleh BPJS, tapi buktinya tidak tercover oleh BPJS. Makanya, di sini kita menuntut agar Wali Kota Banjar dan anggota DPRD untuk menyelesaikan permasalah yang ada di Kota Banjar," ucap Rio.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wali Kota Banjar Sudarsono, Launching Program Nyaah Ka Indung Bapa

Keempat, soal infrastruktur yang dianggap lambat dan lalai dalam pekerjaannya. Karena, tidak memperhatikan infrastruktur yang ada di Kota Banjar. 

"Satu contohnya, yang ada di Neglasari sudah hampir 10 tahun jalan di Neglasari tidak diperbaiki," ujarnya.

Kelima soal supremasi hukum yang saat ini dinilai ada indikasi tidak terlalu subjektif dan tidak transparan dari aparat penegak hukum (APH).

"Kadang, APH ini memanfaatkan isu yang sedang terjadi untuk dimanfaatkan. Untuk itu, kita bagian masyarakat harus mengontrol dan mengawasi itu," kata Rio.

Program Nyaah Ka Indung Bapa

Pemerintah Kota Banjar sempat melaunching program bernama Nyaah Ka Indung Bapa.

Perilisan program ini dilakukan di  Aula Somahna Bagja Dibuana, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Jumat (11/4/2025).

Sudarsono dan Supriana serta Sekretaris Daerah membuka launching program ini.

Dikutip dari website resmi Pemkot Banjar, Program Nyaah Ka Indung digagas oleh Gubernur Jawa Barat dengan mengangkat nilai luhur budaya Sunda.

Artinya adalah penghormatan kepada orang tua.

Program ini berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat menerapkan program ini bernama Nyaah Ka Indung, namun di Kota Banjar bertambah menjadi Nyaah Ka Indung Bapa.

Program ini bertujuan untuk merawat orang tua asuh atau para lansia di lingkungannya.

Harapannya, jangan sampai ada lansia yang terlantar.

“Untuk sementara, launching pada Jumat ini hanya diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, dengan masing-masing membawa orang tua asuh,” kata Sudarsono.

Kota Banjar berupaya melindungi para lansia yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota. (TribunNewsmaker/Delta | TribunJabar/Padna)