Sosok & Profil Sofian Effendi, Sebut Skripsi Jokowi Nyontek dan Tak Pernah Diuji, Mantan Rektor UGM

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama Prof. Sofian Effendi kembali mencuat ke permukaan setelah ia mengungkap sejumlah fakta menarik tentang masa kuliah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bukan tanpa alasan, pernyataan ini datang dari seseorang yang pernah menjabat sebagai Rektor UGM dan juga dilantik langsung oleh Jokowi sebagai Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2014.

Namun kali ini, Prof. Sofian justru membagikan cerita yang berbeda.

Ia menyingkap sisi lain dari perjalanan akademik Jokowi semasa kuliah di UGM, khususnya ketika masih menjadi mahasiswa bersama saudaranya, Hari Mulyono.

Baca juga: Sosok & Profil Yudistira Manunggaling, Anak Dedi Mulyadi Dalang, Tak Hadiri Nikahan Maula Akbar?

Kisah Jokowi dan Hari Mulyono di Kampus

Menurut Sofian, Jokowi memulai masa kuliahnya di UGM pada tahun 1980.

Selama dua tahun pertama, ia dan saudaranya Hari Mulyono menempuh perkuliahan di kampus yang sama.

Sofian menyebut bahwa Hari menunjukkan prestasi akademik yang cukup mencolok, sementara Jokowi justru menghadapi sejumlah kendala.

"Jokowi menurut informasi para profesor itu dan mantan dekan, pada tahun 1982 tidak lulus di dalam penilaian. Empat semester dinilai 30 mata kuliah, dia indeks prestasinya (IPK) tidak tercapai," ungkapnya dalam kanal YouTube Balige Academy.

Pernyataan ini, menurut Sofian, senada dengan guyonan Jokowi kepada Mahfud MD yang pernah menyebut bahwa IPK-nya tidak sampai 2, namun tetap bisa menyelesaikan kuliah di UGM.

“IPK di bawah 2. Saya lihat di dalam transkrip nilai itu juga yang ditampilkan, dia kan hanya IPK-nya gak sampai 2 kan karena itu dia kalau sistemnya benar. Karena waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus, DO istilahnya, hanya boleh sampai BSc,” lanjutnya.

Dugaan Skripsi Tak Diuji dan Masalah Akademik Lainnya

Lebih lanjut, Prof. Sofian menyoroti soal skripsi Jokowi yang menurutnya tidak pernah benar-benar diuji oleh dosen pembimbing, Prof. Achmad Soemitro.

Ia menduga hal ini disebabkan karena Jokowi belum memenuhi syarat akademik yang berlaku saat itu.

“Pada waktu dia mengajukan tesis, mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi gak jadi ujian itu karena mungkin Profesor Achmad Soemitro melihat bahwa anak ini punya BSc kok mau mengajukan skripsi. Karena memang tidak membimbing orang yang bukan MKDU, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi,” katanya.

Tak hanya itu, Sofian juga menyebut bahwa skripsi yang diajukan Jokowi diduga merupakan hasil dari menyalin isi pidato akademik orang lain.

“Itu yang pak Kasmudjo gak mau ngomong saat itu, skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Sunardi, salah satu dekan. Kan baru pulang dari Kanada terus dia bikin makalah mengenai perkembangan industri kayu, dan itu yang dipakai,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan keabsahan skripsi tersebut karena tidak ditemukan tanda-tanda bahwa karya tersebut pernah diuji atau diberikan nilai.

“Saya tanya ke petugasnya, kok ini kosong, iya pa karena memang gak diuji dan gak ada nilainya. Makanya gak ada tanggal kan, gak ada nilai. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BSc benar lah, tapi kalau ijazah skripsi gak punya dia,” tandasnya.

Baca juga: Roy Suryo Jelaskan Cara Analisis Ijazah Jokowi Pakai Metode ELA, Ungkap Hasilnya: Hancur Dia

Siapa Sosok Prof. Sofian Effendi?

Prof. Sofian Effendi bukanlah nama asing di dunia akademik maupun pemerintahan.

Ia pernah dilantik langsung oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu dari tujuh Komisioner KASN pada 27 November 2014 di Istana Negara.

Sebagai komisioner, ia sempat menyatakan akan segera melakukan konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja 100 hari.

Salah satu fokus utamanya saat itu adalah melakukan pemetaan promosi terhadap lebih dari 12 ribu jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II) di lingkungan pemerintahan.

Karir Profesor Sofian Effendi :

1969−1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada

1978−1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1981−1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

1983−1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada

1991−1994: Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada

1992−2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada

1994−1995: Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada

1995−1998: Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi

1995−1998: Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Nasional

1998: Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia

1998−1999: Asisten Sekretaris Negara bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

1999−2000: Kepala Badan Kepegawaian Negara

1998−sekarang: Profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

2002−2007: Rektor Universitas Gadjah Mada

2012−2014: Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada

2014−2019: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

2019−sekarang: Dewan Pembina The Habibie Center

(TribunNewsmaker/TribunBogor)