Tak Setuju! Mantan Menkopolhukam Mahfud MD Tolak Wacana Bubarkan DPR RI, Apa Alasan di Baliknya?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang publik menuntut DPR dibubarkan makin keras. Namun Mahfud MD justru mengambil sikap berbeda: menolak tegas ide itu. 

Baginya, DPR seburuk apa pun tetap lebih baik daripada demokrasi tanpa penyeimbang. 

Lalu, apa alasan Mahfud berani pasang badan di tengah badai kritik rakyat?

Baca juga: Hidup Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab Bank BUMN Terlihat Mapan, Mantan Karyawan Ungkap Sebaliknya

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti perkembangan politik nasional yang kini memanas.

Terutama akibat adanya wacana pembubaran DPR RI, sebagai bentuk amarah publik terhadap anggota DPR yang dapat tunjangan besar, namun kinerja buruk.

Kekesalan publik terhadap anggta DPR RI ini pecah saat aksi demo, Senin (25/8/2025), yang berlanjut pada aksi serupa hari ini, Kamis (28/8/2025). 

Terkait wacana pembubaran DPR RI ini, memaksa Mahfud MD untuk urun rembug membahasnya.

Dalam siniar 'Terus Terang' pada kanal YouTube Mahfud MD Official, yang dikutip Kompas.com, Mahfud MD tegas menolak pembubaran DPR RI. 

Menurut Mahfud, usulan pembubaran DPR terlalu mengada-ada dan berisiko. 

"Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan," ujar Mahfud. 

Mahfud menjelaskan, DPR adalah instrumen konstitusi dan instrumen sebuah negara demokrasi. 

Dengan begitu, kata dia, lebih baik Indonesia memiliki DPR yang buruk dan partai yang jelek ketimbang tidak memiliki DPR. 

"Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR," ucapnya. 

"Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR. Tapi jangan bicara pembubaran DPR," tegasnya. 

"Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR," imbuhnya. 

"Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang," sambung Mahfud. 

Dengan kehadiran DPR, Mahfud mengatakan, rakyat masih memiliki waktu untuk mengevaluasi, meski DPR memang buruk. 

Sebab, pada prinsipnya Indonesia adalah negara demokrasi. 

"Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu mengevaluasi, melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik, sehingga keseimbangan terus jalan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dapat sorotan publik karena dianggap arogan.

Saat itu, politisi Partai NasDem ini menyebut hanya orang tolol sedunia yang menuntut pembubaan DPR RI. 

Ternyata, ucapan Sahroni yang keras itu juga mendapat respons dari eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

Dalam unggahannya di Instagram, Selasa (26/8/2025), ia mengaku sakit hati dengan ucapan Sahroni. 

"Sebagai purnawirawan Polri, saya merasa sakit hati dengan ucapan itu," ucapnya. 

"Saya ini juga bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi, kalau masyarakat disebut tolol, saya juga termasuk di dalamnya," imbuh Oegroseno. 

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak pantas keluar dari seorang wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat. 

"Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat, memberikan pernyataan ini," tandasnya.

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)