Respon DPR Terkait Demo Ricuh, Imbau WFH hingga Pakai Pelat Sipil, Ahmad Sahroni: Ke Mana-mana Susah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dua kali aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya pada 25 dan 28 Agustus 2025, berakhir dengan kericuhan yang cukup serius.

Massa tak hanya membakar spanduk dan kendaraan, tetapi juga merusak berbagai fasilitas.

Bahkan, mobil dinas berpelat yang diduga digunakan oleh pejabat atau anggota DPR menjadi sasaran kemarahan mereka.

Di sisi lain, barisan aparat bersenjata lengkap lengkap dengan kendaraan taktis pengurai massa memenuhi area dalam kompleks parlemen serta jalanan di sekitar gedung wakil rakyat.

Suasana menjadi sangat tegang.

Yang mencolok, di balik pagar tinggi Gedung DPR/MPR, tidak satu pun anggota DPR yang muncul menemui para pengunjuk rasa, baik pada aksi tanggal 25 maupun 28 Agustus 2025.

Aspirasi yang mereka suarakan dari luar gedung seolah hanya berhadapan dengan keheningan.

Dampak dari dua demonstrasi ini pun sangat terasa di Kompleks Parlemen.

Alih-alih sibuk dengan aktivitas legislasi seperti biasanya, parlemen justru tampak “menghilang”.

Rapat-rapat penting ditiadakan, pegawai diimbau untuk bekerja dari rumah, dan sejumlah anggota dewan bahkan memilih menyamarkan identitas mereka dengan menggunakan mobil berpelat sipil.

Baca juga: Dulu Sekuriti, Affan Kurniawan Telepon Polisi Usai Tangkap Maling, Kini Tewas Dilindas Rantis Brimob

Rapat kerja ditiadakan

Pantauan Kompas.com di Kompleks Parlemen, pada Kamis (28/8/2025) sejak pukul 09.00 WIB hingga siang hari, Gedung Nusantara I, II, hingga III tampak lengang.

Ruang-ruang rapat, misalnya Komisi I, III, dan VIII tampak kosong.

Kantor-kantor sekretariat komisi yang biasanya sibuk juga ikut sepi.

Tidak ada tanda-tanda persiapan rapat DPR dengan mitra kerjanya hingga siang hari.

Area Kantin Demokrasi dan koperasi DPR yang biasanya dipadati pegawai juga tutup.

Lokasi parkir Gedung Nusantara III yang lazim dipenuhi kendaraan dinas pimpinan DPR, MPR, maupun DPD terlihat kosong.

Tak terlihat mobil dinas Ketua DPR maupun pimpinan parlemen lainnya.

Walaupun aktivitas dalam gedung sepi, suasana di luar Kompleks Parlemen justru kontras.

Aparat gabungan TNI-Polri telah bersiaga ketat sejak pagi di pintu gerbang utama hingga sepanjang Jalan Gelora dan Jalan Gerbang Pemuda.

Gerbang Pancasila yang menjadi akses utama ke Gedung DPR/MPR ditutup sebagian.

Kendaraan taktis, bus pengangkut personel, hingga mobil pemadam kebakaran tampak terparkir.

Kondisi serupa juga tampak di Gerbang Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto.

Namun, gerbang ini ditutup sepenuhnya dan tak bisa digunakan sebagai akses masuk ke kompleks parlemen.

Pegawai diimbau WFH

Sepinya aktivitas parlemen tak lepas dari imbauan Sekretariat Jenderal DPR agar pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Imbauan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.

Surat itu menjelaskan, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus, dengan alasan adanya aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum memberikan konfirmasi terkait surat tersebut.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya kebijakan WFH.

“Oh iya, diimbau memang iya,” kata Sahroni, Kamis.

Menurut dia, langkah itu diambil demi keselamatan pegawai.

Ia menyinggung pengalaman pada unjuk rasa sebelumnya, di mana sejumlah pegawai kesulitan keluar dari Kompleks Parlemen karena kondisi ricuh.

“Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar dia.

Sahroni juga meminta agar massa tetap menyampaikan aspirasi secara damai.

“Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai. Demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak. Jangan sampai ada yang menunggangi demo,” tutur dia.

Baca juga: Saksi Mata Sebut Rantis Brimob Coba Tabrak Para Demonstran, Tewaskan Affan Kurniawan: Ugal-ugalan

Rapat siang hari dihadiri 2 orang

Meski sebagian besar agenda rapat komisi ditiadakan, Baleg DPR RI akhirnya sempat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada pukul 14.00 WIB.

Agenda rapat itu mendengar masukan dari perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Rapat tersebut dilaksanakan tak lama setelah massa aksi dari kelompok buruh berangsur-angsur meninggalkan depan gedung DPR.

Namun, rapat berlangsung sepi. Dari puluhan anggota Baleg, hanya dua yang hadir secara fisik, yakni Wakil Ketua Baleg Martin Manurung dan Alimudin Kolatlena dari Fraksi Gerindra.

Selain itu, ada dua perwakilan perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) yang hadir langsung di ruang rapat.

Martin menjelaskan minimnya kehadiran anggota bukan persoalan karena RDPU bukan rapat untuk mengambil suatu keputusan, sehingga tidak memerlukan kuorum.

“Karena ini sifatnya RDPU, maka sesuai tata tertib tidak harus memenuhi kuorum. Yang kita inginkan adalah masukan dari bapak ibu sekalian,” kata Martin.

Di tengah-tengah berjalan rapat, giliran massa aksi dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Anggota DPR gunakan pelat sipil

Fenomena lain muncul usai aksi demonstrasi 25 Agustus yang berujung ricuh.

Saat itu, sejumlah mobil berpelat dinas yang ditengarai ditumpangi pejabat atau anggota DPR menjadi sasaran massa.

Sejak kejadian tersebut, banyak anggota dewan memilih menggunakan mobil berpelat sipil untuk beraktivitas.

Pantauan Kompas pada Selasa (26/8/2025), sejumlah anggota DPR, seperti Maman Imanulhaq (Fraksi PKB), TB Hasanuddin (Fraksi PDI-P), hingga Irma Suryani Chaniago (Fraksi Nasdem), mendatangi Kompleks Parlemen dengan kendaraan berpelat sipil.

Ada pula yang tetap membawa pelat khusus DPR, tetapi tidak dipasang di bagian luar, melainkan disimpan di dashboard mobil.

Saat diwawancarai awak media, Irma mengaku memang kerap mengganti-ganti penggunaan pelat nomor kendaraannya sesuai kebutuhan.

“Pakai, memang kadang ganti-ganti saja. Kalau pas lagi mau pakai, ya enggak pakai platnya, enggak perlu, kan,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga meyakini masyarakat tidak akan mengganggu kendaraan anggota dewan di jalan.

“Enggak lah ya, mudah-mudahan enggak ada masalah, insya Allah. Rakyat baik kok,” katanya.

Sementara TB Hasanuddin mengeklaim tidak pernah menggunakan pelat nomor dinas anggota DPR di kendaraannya.

"Saya tak pernah pakai (pelat) nomor dinas," kata Hasanuddin.

Tidak hanya anggota DPR, pimpinan DPD RI, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas terpantau keluar dari Gedung DPR dengan menggunakan Alphard, di mana pelat khusus DPD-nya ditaruh di dalam bagasi mobil.

Mobil-mobil yang terparkir di basement parkiran khusus anggota DPR juga dipasangi pelat nomor sipil, bukan pelat nomor khusus anggota dewan seperti biasanya.

(TribunNewsmaker/Kompas)