Dikutip Tribun Pontianak dari Kompas.com, lembaga Survei IPO merilis hasilnya pada Sabtu (08/02/2020) lalu.

Lalu disusul lembaga survei Alvara Research Center pada Rabu (12/02/2020) kemarin.

Dari kedua lembaga survei, hasil kinerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim berbanding terbalik.

Pada survei IPO, mantan bos Gojek itu masuk ke dalam daftar satu dari lima menteri yang layak dicopot.

Sebaiknya, hasil Alvara Research Center merilis bahwa Nadiem Makarim masuk dalam daftar menteri dengan kinerja memuaskan.

Berikut hasil survei IPO dan Alvara Research Center yang dirangkum dari Kompas.com:

1. Survei Alvara Research Center

CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali mengungkapkan, penilaian kinerja para menteri tersebut menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali).

Dari hasil survei didapatkan daftar Top 10 Menteri yang menonjol dengan persepsi kinerja yang memuaskan publik.

Adapun Top 10 Menteri itu adalah: 

Menteri BUMN Erick Thohir (4,02)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (3,95)

Menteri Keuangan Sri Mulyani (3,94)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (3,91)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (3,88)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (3,88).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (3,86)

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro (3,85)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (3,85)

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (3,84). 

“Menteri-mentri dari kalangan profesional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional," papar Hasanuddin dalam keterangan tertulis, pafa Rabu (12/2/2020).

Ia menambahkan, kebijakan bersih-bersih BUMN banyak didukung publik.

Kebijakan itu mendapat apresiasi tinggi dengan menempatkan Erick Thohir sebagai Menteri yang mendapat kepuasan tertinggi.

"Kemudian diikuti oleh Nadiem Makarim melalui penghapusan Ujian Nasional. Sementara Sri Mulyani mendapat apresiasi publik dengan kemampuannya menjaga keuangan RI, hingga masuk ke dalam 3 besar menteri dengan kepuasan publik tertinggi," ujar Hasanuddin.

Survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari.

Sebanyak 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun data survei ini diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

 2. Survei IPO

Sedangkan, dari survei Indonesia Political Opinion (IPO), terdapat daftar lima menteri Jokowi yang layak dicopot karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, ada sejumlah isu lain yang berpengaruh, seperti korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dikutip dari Kompas.com menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu," katanya.

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," imbuhnya, dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Survei itu digelar pada 10 Januari-31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Adapun validitas dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri merupakan lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.

Berikut daftar lima menteri Jokowi yang layak diganti versi survei IPO dilansir dari Kompas.com:

1. Menkum HAM, Yasonna Laoly

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti. "Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)," katanya.

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," imbuh Dedi.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menag, Fachrul Razi

Di urutan kedua, Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Terbaru, Fachrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kemudian dibantahnya.

3. Menkominfo, Johnny G Plate

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri KKP, Edhy Prabowo

Edhy Prabowo juga menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

5. Mendikbud, Nadiem Makarim

Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN. 

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Pontianak dengan judul Daftar Menteri Layak Dicopot Versi IPO, Nadiem Makarim justru Miliki Kinerja Memuaskan pada Alvara