POPULER - Fadli Zon Anggap RUU HIP Tak Penting, Mahfud MD Sindir Pedas: yang Usul Itu Lembaga Anda

Fadli Zon dan Mahfud MD

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Mahfud MD membalas cuitan Fadli Zon yang menganggap RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak penting.

Twitwar antara politisi partai Gerindra Fadli Zon dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ramai diperbincangkan publik.

Semuanya bermula ketika Mahfud MD membahas soal Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sebab, katanya ada pihak yang resah terkait RUU tersebut saat dirinya webinar dengan rektor-rektor UIN.

"Ada yang resah, seakan ada upaya menghidupkan lg komunisme dgn mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966," cuit Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, pada Minggu (31/5/2020).

Mahfud mengatakan tidak ada lembaga yang dapat mencabut ketetapan MPR tersebut.

"Percayalah, secara konstitusional sekarang ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut Tap MPR tersebut. MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut Tap MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya," kata Mahfud.

• Tak Terima Soal Candaan Mahfud MD yang Samakan Corona dengan Istri, Komnas Perempuan: Tak Bijaksana

• Kritik Pedas New Normal Jokowi, Fadli Zon: Kebijakan Mencla Mencle, Bisa Menjadi New Disaster

• BUKAN Militer, Mengapa Mahfud MD Dijadikan Menteri Pertahanan? 5 Humor Khas Gus Dur Jawab Teka-teki

Mahfud menegaskan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme.

Ia menjelaskan, RUU itu untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Menurutnya, masyarakat bisa turut berpartisipasi untuk mengkritik RUU tersebut agar bisa menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

"RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg skrg ada bkn utk membuka pintu bg komunisme tp utk menguatkan Pancasila sbg ideologi negara."

"Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tsb agar bisa benar2 menguatkan Pancasila sbg dasar ideologi negara."

• POPULER Mahfud MD Sebut Ada Pihak yang Adu Domba Pemerintah Pusat & Jakarta: Orangnya Itu-itu Saja

• POPULER Kebijakan New Normal Presiden Jokowi Tuai Kritik, Fadli Zon: Bisa Menjadi New Disaster

Mengenai cuitan ini, Fadli Zon pun angkat bicara.

Menurutnya, tidak ada kondisi mendesak untuk membahas RUU HIP tersebut.

Bahkan, Fadli menganggap bahwa RUU HIP itu tidak penting.

Ia pun mempertanyakan urgensi dibuatkan RUU tersebut.

Menurutnya, Pancasila sudah selesai sejak tahun 1945 dengan para pemikir yang hebat di masa lalu.

"Ini RUU yg sama sekali nggak penting."

"Hari gini masih bicara Haluan Ideologi Pancasila. Apa urgensinya?."

"Pancasila sdh selesai thn 1945 n para pemikirnya org2 hebat di masa lalu. Yg mau khianat pd Pancasila ya komunisme."

• Fadli Zon Kritik Langkah Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Resep Ini Makin Miskinkan Rakyat

Tak lama berselang, Mahfud MD membalas cuitan Fadli Zon tersebut.

Ia menjelaskan, RUU HIP merupakan usul dari lembaga Fadli sendiri, yakni DPR, bukan pemerintah.

Menurut Mahfud, seharusnya Fadli Zon yang ada di DPR menolak RUU HIP disahkan.

"Hahaha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda."

"DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan Pemerintah."

"Kalau Anda keberatan hari gini msh bcr haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan utk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat idul fitri ya."

• 5 Tokoh Ini Tak Setuju Pemerintah Terapkan New Normal Terlalu Dini, Fadli Zon Beri Kritikan Pedas!

Fadli lalu kembali menjawab bahwa masalahnya bukan usulan tersebut berasal dari mana.

"Bukan soal usulan dr mana, pasti bukan dr sy atau Gerindra."

"Itu proses politik lembaga."

"Tp usulan dr manapun kalau tak ada surat Presiden tak akan jalan."

"Dua belah pihak. Perdebatannya soal knp TAP MPRS XXV/66 tak dijadikan konsideran. "

"Itu yg buat sebagian masy resah." tulusnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui RUU HIP sebagai usul inisiatif dari DPR.

Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Sebelum diparipurnakan dalam sidang, RUU ini terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan perwakilan Fraksi di Baleg yang telah menyampaikan pandangan dan masukan atas draf RUU tersebut. (TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)

Penulis: Irsan Yamananda
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
Sumber: Tribunnewsmaker.com

Berita Populer