Fakta Kasus Ponsel Ilegal PS Store, Polisi Sita Ratusan HP & Rumah 1,5 M, Diintai Sejak Tahun 2017

Editor: ninda iswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Putra Siregar

Kemudian, penyidikan pun terus dilakukan.

Penyidikan ini dilakukan berawal dari laporan masyarakat dan kegiatan operasi yang rutin dilakukan Bea Cukai untuk mendapatkan informasi seputar tindakan piadana kepabeanan, salah satunya dengan pengamatan media medsos.

"Awalnya ada mitigasi risiko, Bea Cukai juga pantau setiap medsos dan ditambah lagi adanya informasi dari masyarakat. Jadi klop lah, ada analisa dari Bea Cukai sendiri dan ada laporan, yah berarti kan menguatkan analisa kita," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

PS Store merupakan salah satu penjual besar smarthphone di Indonesia yang sangat aktif memasarkan produk-produk ponsel lewat medsos, khususnya merek iPhone.

Di samping juga memiliki beberapa toko fisik salah satunya berlokasi di Jalan Condet Raya, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ponsel-ponsel itu dibanderol dengan harga yang miring daripada harga pasaran.

Jadi angin segar bagi banyak masyarakat yang ingin memiliki smartphone kualitas tinggi dengan harga terjangkau di kantong.

Promosi jualan PS Store bahkan dilakukan dengan menggaet banyak artis dan influencer kenamaan, seperti Atta Halilintar hingga Keanu.

Putra sendiri cukup aktif membuat konten lewat kanal Youtube-nya.

Profil Putra Siregar, Youtuber dan Pemilik PS Store yang Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Hp Ilegal

2. 190 Ponsel hingga rumah senilai Rp 1,5 miliar disita

Pada tahun 2019, Bea Cukai sebenarnya sudah melakukan penyerahan tahap I ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait hasil penyidikan tindakan piadana kepabeanan PS Store.

Kemudian, pada 23 Juli 2020 penyerahan tahap II dilakukan yang mencakup barang bukti dan tersangka.

Total barang bukti sebanyak 190 ponsel bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 61,3 juta.

Selain itu, juga diserahkan harta kekayaan atau penghasilan tersangka yang disita di tahap penyidikan, dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara (Dhanapala Recovery) yang terdiri dari uang tunai senilai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,15 miliar, dan rekening bank senilai Rp 50 juta.

Halaman
1234