TRIBUNNEWSMAKER.COM - Warga Korea Utara yang masih menyisakan makanan dilaporkan bakal mendapatkan hukuman dari Pemimpin Tertingginya, Kim Jong Un.

Keputusan itu dibuat oleh Partai Buruh Korea.

Hal itu dilakukan di tengah kesulitan Pyongyang memberi makan rakyatnya.

Masalah tersebut muncul karena berbagai bencana alam tahun ini.

Dalam arahan yang dikeluarkan partai, pemerintah mengancam bakal memberi "hukuman yang kuat" bagi siapa pun yang dianggap gagal melindungi ekonomi negara.

"Bentuk kegagalan melindungi kameradnya adalah menyisakan makanan dan membuangnya," demikian arahan yang dibuat Partai Buruh.

Baca juga: Ri Sol Ju Ternyata Istri Kedua, Istri Pertama Kim Jong Un Nasib Berakhir Tragis Tewas Dieksekusi

Baca juga: Tangis Kim Jong Un Pecah Saat Ceritakan Kesulitan yang Dialami Korea Utara Sepanjang Tahun Ini

Baca juga: Kim Jong Un Menangis saat Cerita Kesulitan Korea Utara, Didera Banjir, Topan hingga Dampak Corona

Sebelumnya pada bulan Agustus hingga September, tiga badai menghantam Korea Utara.

Sontak, hal tersebut menyebabkan kerusakan pada sawah.

Beberapa waktu kemudian, ancaman itu muncul.

Bencana alam itu menyebabkan ekonomi Korut makin menderita.

Padahal mereka juga sudah dilanda sanksi internasional dan pandemi virus corona.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Donald Trump Positif Covid-19, Tanggapan Lawan Politik Hingga Simpati Kim Jong Un

Sekutu sekaligus negara tetangga China bergerak cepat dengan mendonasikan padi dan 550.000 ton pupuk untuk mengerek hasil sawah Pyongyang.

Sumber internal Korut kepada Radio Free Asia mengungkapkan, komite pusat partai sudah memerintahkan warga agar ikut mencari solusi.

Selain itu, mereka diharuskan mulai menggalakkan sistem penyimpanan makanan, di mana perintah itu juga bertujuan melindungi sistem sosialis mereka.

"Perintah itu juga berisi peringatan bahwa pemerintah tak segan melakukan penindakan jika ada yang ketahuan membuang makanannya," kata si sumber.

Sumber yang tinggal di Provinsi Hamgyong Utara itu menyoroti penurunan panen biji-bijian, bakal menyulitkan pemerintahan Kim Jong Un memberi makan rakyatnya.

Sejak Januari, pemerintah menghentikan segala kegiatan perdagangan karena virus corona, termasuk juga dengan "Negeri Panda".

Pengetatan lain yang dilakukan Korea Utara adalah masyarakat diminta tak menggelar perayaan Tahun Baru dengan banyak makanan.

Pemerintahan Kim meminta agar warga hanya menyediakan buah dan sayur.

Sementara untuk tamu hanya boleh makan mi. Kue beras maupun roti dilarang disajikan.

Sumber kedua yang berasal dari Provinsi Ryangganag menuturkan, polisi berpatroli di jalan-jalan dan memastikan tak ada orang yang membawa gandum atau beras.

Baca juga: VIRAL Video WNI Liburan ke Korea Utara, Ngaku Tak Ngeri Tapi Buktikan Aturan Kim Jong Un Seketat Ini

"Harga-harga pangan naik di supermarket karena baik beras maupun gandum dilarang."

"Sehingga publik juga ikut terdampak," ujar si sumber dikutip Daily Mail Rabu (11/11/2020).

Pada Mei, pakar menyatakan bahwa Pyongyang hanya bisa memanen setidaknya 860.000 ton bahan pangan, dari 5,5 juta ton yang dibutuhkan.

Kelaparan merupakan ancaman di negara terisolasi, yang pernah menderita sangat hebat pada 1990-an, dikenal sebagai "The Arduous March".

Krisis ekonomi yang terjadi pada 1994 sampai 1998 tersebut bermula setelah Uni Soviet menarik diri, diperparah dengan banjir dan kekeringan.

Diperkirakan sekitar 3,5 juta orang dari total populasi Korut yang mencapai 22 juta tewas, dengan puncaknya terjadi pada 1997. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kim Jong Un Ancam Beri Hukuman bagi Warga Korut yang Sisakan Makanan".

BACA JUGA : di Tribunnews.com dengan judul Kim Jong Un akan Beri Hukuman Bagi Warga Korea Utara yang Sisakan Makanan, Berikut Alasannya.