TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sosok Rizieq Shihab sedang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Setelah sampai di Tanah Air pada hari Selasa, 10 November 2020, rangkaian kegiatannya yang memicu kerumunan orang di tengah pandemi Covid-19 memunculkan polemik panjang.

Sontak, tak sedikit pihak yang turut mengomentari fenomena ini.

Termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan soal hierarki pemerintahan dalam menyikapi hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, proses perizinan tiap kegiatan ada di pemerintah daerah dan aparat setempat.

Baca juga: Rizieq Shihab Balik ke Indonesia, Terjawab Mengapa Reuni 212 Malah Batal? Penyebabnya Terganjal Ini

Baca juga: BOCORAN VIDEO Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Mempelai Pria Bertabur Melati, Najwa Berkebaya Emas

Baca juga: Pembelaan Pemprov DKI Soal Acara Habib Rizieq: Jumlah Petugas Terbatas & Massa Bukan Tamu Undangan

"Tolong bedakan hierarki diskresi izin keramaian. Kalau Jakarta itu kan langsung Gubernurnya secara teknis."

"Tapi kalau provinsi di luar Jakarta, itu kewenangannya ada di bupati, wali kota, sebagai instrumen pemerintahan pertama dalam mengurusi izin lokal," ujarnya di Kota Bandung, Selasa (17/11/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

Dengan demikian, sikap gubernur di luar DKI Jakarta hanya bersifat koordinatif dan tidak lagi mengurusi persoalan teknis.

Ridwan Kamil kemudian mencontohkan Pemprov Jabar yang telah menyusun aturan soal penegakan protokol kesehatan.

Kendati demikian, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan kepala daerah setempat.

Baca juga: POPULER - Termasuk Nikita, 4 Artis Ini Pernah Dianggap Hina Habib Rizieq, Ada yang Sampai Diboikot?

"Sudah ada Peraturan Gubernur tentang protokol pelanggaran, denda."

"Tapi pelaksanaannya ke provinsi di luar DKI itu dilaksanakan oleh bupati, wali kota."

"Contoh, dulu saya imbau jangan buka dulu hiburan malam kan, tapi Wali Kota di Bekasi kan punya pandangan lain. Ya itu diskresi namanya," kata Emil.

Selain itu, Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirim pesan kepada tokoh-tokoh agama, termasuk Habib Rizieq Shihab.

Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan diri dalam beraktivitas dan menggelar kegiatan di tengah pandemi Covid-19, dengan menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Saya sudah mengirimkan pesan kepada Habib Rizieq, juga melalui habib-habib yang lain, agar mampu memahami situasi yang tidak mudah ya, dalam pengendalian Covid-19," katanya di Hotel Savoy Homann Bandung, Selasa (17/11/2020).

Para habib dan tokoh agama, katanya, harus melaksanakan adaptasi kebiasaan baru seperti masyarakat lainnya.

"Tetap, acara Maulid Nabi, acara apa pun terselenggara, tapi gunakan teknologi, seperti Zoom kan begitu ya. Seperti yang kami gunakan pada saat kami harus menyapa orang dengan jumlah yang banyak, tapi mengikuti protokol kesehatan," tuturnya.

Kang Emil mengatakan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru ini dimohon untuk diterapkan di manapun.

Dirinya pun tidak berharap ada pelarangan-pelarangan penggelaran acara, asalkan protokol kesehatan ini dilaksanakan.

Pada dasarnya, kata Emil, pihaknya ingin tetap produktif walaupun sedang menghadapi Covid-19, yaitu beradaptasi dari kebiasaan lama yang masih suka berkerumun menjadi tetap produktif, tapi menggunakan teknologi dan menggunakan cara baru yang menghindari kerumunan.

Baca juga: Jakarta Akan Denda Warga yang Tolak Vaksin Covid-19, Bagaimana Jawa Barat? Begini Kata Ridwan Kamil

"Saya mengimbau kepada semua pihak dan tokoh yang punya pengaruh, untuk bisa mengendalikan dari dirinya dulu. Karena kalau sudah follower-nya atau kelompoknya berkumpul, itu lebih susah dikendalikan," tuturnya. 

Penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, katanya, sudah diinstruksikan sejak dulu, tidak hanya saat menghadapi sejumlah kerumunan sejak kepulangan Rizieq Shihab.

"Hanya di lapangan, tegas level bagaimana, itu diserahkan kepada aparat. Ada sifat tegasnya dilobi, ada dihimbau, kemudian dilarang, ada tegasnya diusir, kan enggak ada teknis di kita. Bahwa kita tetap menjaga konsistensi itu, saya kira adalah nilainya," katanya.

Sejumlah kerumunan baru-baru ini, katanya, diharapkan menjadi pelajaran untuk semuanya, karena keberhasilan menangani Covid-19 perlu partisipasi publik, tidak hanya pemerintah dan aparat.

"Kasihan ke polisinya gitu, kalau dari masyarakat yang tidak mentaati. Kan nanti yang disalahkan polisi lagi polisi lagi. Karena ini harus dari dua arah," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Relawan Vaksin Virus Corona, Ingin Tepis Hoaks Soal Vaksin Covid-19

Mengenai masalah penindakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, katanya, harus dilakukan dengan adil.

Dirinya pun mempertanyakan jika kerumunan massa simpatisan Rizieq Shihab dipermasalahkan di Jakarta dan Bogor, harus juga ditelusuri kerumunan di Bandara Soekarno Hatta di Banten.

"Pertanyaan saya, waktu bandara ramai, itu tuh kan seolah-olah juga diizinkan menyambut, katanya kan begitu. Dan itu lokusnya di Banten. Kalau hanya di Jawa Barat, Banten juga jadi titik pertama ya, kalau mau track record menegakkan. Seperti beginilah, apa bedanya kita menegakkan saat demo kan, seharusnya enggak boleh juga, tapi enggak bisa dilarang juga yang orang berdemo itu kan," katanya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, aturan memang wajib ditegakkan.

Namun, tak lantas harus saling menyalahkan.

"Setiap pemerintahan berbeda kewenangannya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota berbeda-beda kewenangannya. Jadi, jangan ujug-ujug bilang gubernur bersalah, bupati atau wali kota bersalah, apa dasarnya? Jangan asal menyalahkan," ujar Asep lewat sambungan telepon.

Baca juga: Terungkap, Tengkorak yang Ditemukan Warga Bukan Korban Pembunuhan

Asep menjelaskan, dalam menyikapi setiap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang, perlu didahului sebuah kajian menyeluruh hingga diperoleh kesimpulan sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau tidak.

Hal itu pun, menurut Asep, berlaku dalam institusi pemerintahan dalam menyikapi persoalan kerumunan orang pendukung Rizieq Shihab.

"Ada lima faktor yang harus diperhatikan, yakni siapa pelakunya, aturan apa yang dilanggar, apa akibatnya, bagaimana pertanggungjawabannya, hingga penyelesaiannya," tutur Asep.

Meski begitu, Asep mengakui, menangani massa pendukung Rizieq bukanlah pekerjaan yang mudah.

Pasalnya, menurut Asep, mereka bergerak atas dasar fanatisme.

"Sulit, saya kira sulit karena mereka fanatik. Beda halnya dengan pendukung Pilkada, karena jelas siapa penanggung jawab. Kalau mereka, siapa yang bisa dipegang," kata dia. (TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)

Artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Soal Izin Kegiatan Rizieq Shihab, Ridwan Kamil Sebut Beda DKI dengan Jabar" dan tribunjabar.id dengan judul Ridwan Kamil Kirim Pesan kepada Habib Rizieq Shihab.

BACA JUGA : di Tribunnews.com dengan judul Jelaskan Soal Izin Kegiatan, Ridwan Kamil Mengaku Sudah Kirim Pesan ke Rizieq Shihab, Berikut Isinya.