Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Sebut Kerumunan Massa Rizieq Shihab dan Gibran Berbeda, Polri: Pilkada Pengawas & Peraturannya Ada

Editor: Irsan Yamananda
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat berceramah dalam acara Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020)

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pengacara Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar menilai polisi bersikap tidak adil pada kliennya.

Ia merasa, polisi hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab dan FPI pada acara pernikahan putri sangimam besar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

Menurut Aziz, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak pernah ditindak oleh polisi.

"Ternyata hukum itu hanya berlaku untuk FPI, Habib Rizieq dan para pendukungnya."

"Karena pelanggaran protokol kesehatan cuma dipermasalahkan yang dilaksanakan Habib Rizieq dan FPI," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Ia kemudian mencontohkan sejumlah kegiatan di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan, tapi tak pernah tersentuh hukum.

Baca juga: Nikita Mirzani Blak-blakan Soal Kasus Tukang Obat: Merasa Tak Singgung Rizieq Shihab & Enggan Jemawa

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa 9 Jam soal Acara Habib Rizieq, Rocky Gerung Tanggapi, Sentil Mahfud MD

Baca juga: Jelaskan Soal Izin Kegiatan, Ridwan Kamil Ngaku Sudah Kirim Pesan ke Rizieq Shihab, Berikut Isinya

Potret suasana Maulid Nabi dan pernikahan anak Habib Rizieq (Kompas.com/Ihsanuddin)

Termasuk kerumunan massa saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," ujarnya.

Mengenai hal ini, Polri akhirnya angkat bicara.

Pihaknya meminta agar kasus kerumunan Gibran Rakabuming tak disamakan dengan acara Rizieq Shihab.

Baca juga: Lurah Petamburan, Tempat Rizieq Shihab Adakan Acara Pernikahan Putrinya, Reaktif Covid-19

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, kerumunan saat tahapan Pilkada 2020 seperti pendaftaran Gibran merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada)."

"Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya."

"Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Pasangan Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Teguh Prakosa (kanan) saling berpegangan tangan dengan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (tengah), dalam acara pengumuman rekomendasi pasangan calon yang diusung PDI-P pada Pilkada Serentak 2020, oleh DPD PDI-P Jateng, Jumat (17/7/2020). Pasangan Gibran-Teguh direkomendasikan oleh DPP PDI-P untuk terjun dalam ajang Pilkada Solo. TRIBUNNEWS/HO/Tim Komunikasi dan Medsos Gibran (TRIBUN/HO/Tim Komunikasi dan Medsos Gibran)
Halaman
123