Virus Corona

Angka Positif Covid-19 Meningkat, Kemenkumham Ambil Langkah Penanganan, Lakukan Tes PCR pada Jajaran

Ilustrasi swab tes, Kemenkumham ambil langkah penanganan akibat meningkatnya kasus Covid-19

Permohonan diajukan dengan pertimbangan angka positif Covid-19 hampir mencapai 10% dari total pegawai Setjen, hasil koordinasi dengan dr. Benget Saragih dari Satgas Covid-19, dan pertimbangan meminimalisir faktor risiko kesehatan.

Selama masa karantina gedung Setjen, Sekjen menetapkan hanya dua orang pegawai dari setiap biro dan Pusdatin yang melaksanakan work from office (WFO) hingga Kamis (01/07/2021) dengan waktu kerja pukul 09.00-12.00 WIB.

Ruang kerja yang dipakai adalah Graha Pengayoman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Andap, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya terkait pengurangan aktivitas dan mobilitas di luar rumah.

“Perlu dipahami bahwa kita harus bijak dalam beraktivitas, khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak,” tutur Andap.

“Apabila keluar rumah, agar diperhitungkan risiko penularan, baik pada titik tempat tujuan, dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah. Perhatikan kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah,” tambahnya.

Baca juga: SATGAS Covid-19 Akan Tindak Tegas Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat, Bahkan Ancam Cabut Izinnya

Baca juga: PENERAPAN PPKM Darurat Dijalankan, Angka Kepatuhan Masyarakat Terhadap Prokes Alami Peningkatan

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia, Sekjen Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat di Lingkungan Kemenkumham.

SE tersebut mengatur agar seluruh jajaran Kemenkumham di Pulau Jawa dan Bali 100% melakukan pekerjaan dari rumah (WFH), sedangkan pelaksanaan kerja di luar Pulau Jawa dan Bali dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan satgas Covid-19 daerah setempat.

Sekjen menetapkan agar para pimpinan Unit Eselon I yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelenggarakan pelayanan publik agar menyusun pedoman kerja pada masa PPKM darurat.

“Jajaran Kemenkumham harus mendukung dan melaksanakan sepenuhnya kebijakan PPKM darurat, serta siapkan secara matang langkah dan upaya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 pada satuan kerja di daerahnya masing-masing,” imbau Sekjen.

Halaman
1234