TRIBUNNEWSMAKER.COM - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan pemerintah akan meningkatkan testing (tes) dan tracing (lacak) covid-19 dalam waktu dekat di wilayah-wilayah yang selama ini berjalan kurang baik.

Jodi mengatakan hal tersebut dilakukan di antaranya untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat masih adanya beberapa kelompok masyarakat di sejumlah wilayah yang tidak mematuhi peraturan PPKM Darurat, Surat Edaran Menteri Agama, dan imbauan MUI terkait pelaksanaan perayaan Iduladha pada Selasa (20/7/2021) kemarin.

Hal tersebut disampaikannya dalam Siaran Pers PPKM di kanal YouTube FMB9ID_IKP pada Rabu (21/7/2021).

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah antisipasi di antaranya pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan peningkatan tes dan lacak, atau testing dan tracing di wilayah-wilayah yang selama ini berjalan kurang baik," kata Jodi.

Baca juga: DAFTAR 9 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Ada untuk Ibu Hamil hingga Siswa SD, SMP, & SMA

Baca juga: ANTUSIASME Warga Tinggi Kurban Secara Online, BAZNAS: Ringankan Beban Orang Lain di Masa Covid-19

Ia mengatakan TNI dan Polri didukung Kemenkes dan Satgas Penanganan covid-19 di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dam tracing ini. 

Selain itu pemerintah telah mengidentifikasi belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut dan masih ada ribuan relawan lainnya yang bergabung dengan organisasi lain.

"Sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat," kata Jodi.

Ia melanjutkan apabila ditemukan kasus positif dari testing dan tracing di lapangan, maka mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat pemerintah.

Di sana mereka akan mendapat penanganan dan diberikan obat-obat gratis yang dijamin pemerintah. 

"Apabila yang terkena adalah kepala keluarga maka keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka," kata Jodi.

Pemerintah Sayangkan Aksi Massa di Bandung

Pemerintah turut menyayangkan aksi sejumlah massa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat serta Ambon terkait kebijakan PPKM Darurat.

Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, seharusnya penyaluran aspirasi bisa dilakukam dengan aman dan tertib tampa menimbulkan kerumunan massa.

Hal itu disampaikan Jodi Mahardi saat Siaran Pers PPKM yang ditayangkan dalam kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Rabu (21/7/2021).

"Sangat disayangkan ada kerumunan massa di Bandung dan di Ambon penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat," kata Jodi.

"Mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman," tambahnya.

Jodi juga menyebuy, tindakan tersebut sangat disayangkan karena akan meningkatkan risiko penularan Covid-19 varian Delta

Terlebih, dampak penularan akan terlihat dalam satu-dua minggu kedepan.

"Perlu saya ingatkan, tidak ada wilayah yang tanpa resiko selama pandemi, hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Tidak ada 0 risiko. Jadi apapun yang kita lakukan terutama di luar rumah hanya meningkatkan atau menurunkan resiko Penularan covid 19 terhadap kita dan orang lain," jelas Jodi.

"Dan ingat varian Delta menular jauh lebih cepat dari varian sebelumnya jadi tidak ada kegiatan yang aman dari resiko tindakan yang meningkatkan resiko seperti melanggar pedoman dan anjuran dari pemimpin dan ulama nya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha kita," terangnya.

Pengunjuk Rasa Dihalau Polisi

Sejumlah pengunjuk rasa berlarian di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021).

Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan, mereka berlarian karena polisi berusaha menghalau mereka yang diduga bergerak menuju Gedung Sate untuk melakukan unjuk rasa.

Suara di video tersebut, perekam menyayangkan adanya aksi tersebut dan menyebutnya peserta aksi masih anak-anak.

"Aduh serem banget. Anak-anak kayaknya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan ujuk rasa berlangsung di Balaikota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Mereka menuntut pelonggaran PPKM Darurat yang selama ini dianggap mereka telah membatasi usaha.

PPKM Darurat ini diberlakukan pemerintah sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, dan diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Mereka berorasi di depan Balaikota Bandung.

Dalam orasinya, mereka menilai pembatasan denagn penyekatan di sejumlah daerah telah membuat msyarakat sengsara.

Wali kota Bandung dianggap tak perduli kepada masyarakat Kota Bandung karena tak menemui masyrakat.

"Akibat PPKM Pedagang menjerit, masyarakat menangis," ujar pria yang berorasi disambut tepuk tangan.

(Tribunnews.com/Gita Irawan/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Akan Tingkatkan Testing dan Tracing Covid-19 dalam Waktu Dekat dan  Sayangkan Aksi Massa di Bandung, Jubir Luhut: Jangan Ambil Resiko Terberat

Baca artikel terkait Lawan Covid19 lainnya di sini