Akses berita terupdate se-indonesia lewat aplikasi TRIBUNnews

Miliki Tim Bayangan, Mendikbudristek Nadiem Makarim Jadi Bulan-bulanan di Rapat Kerja Komisi X DPR

Editor: Candra Isriadhi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPR Anita Jacoba dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi RI Nadiem Makarim jadi bulan-bulan-bulanan di rapat Komisi X DPR RI.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi RI Nadiem Makarim jadi bulan-bulan-bulanan di rapat Komisi X DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi RI, Nadiem Makarim harus memenuhi unsur legal jika memang benar ada tim bayangan atau sistem pendukung menteri.

"Kalau memang menteri menganggap tim tersebut penting, tuangkan semuanya di dalam regulasi. Karena kalau tidak, mesti akan ada problematika, terutama akuntabilitas," kata dia saat memimpin rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI di Senayan, Senin (26/9/2022).

Hal itu disampaikan Fikri dalam rangka menggali lebih jauh pernyataan Mendikbudristek terkait tim di belakang Menteri yang membuat inovasi teknologi dan disampaikan dalam paparan program pada rapat kerja tersebut.

“Di slide 42 dinyatakan pembelajaran harus didukung oleh teknologi dalam sistem Pendidikan, pemerintah perlu tim teknologi yang mumpuni, tim teknologi harus menjadi mitra perencanaan, pelaksanaan, &pengembangan program, dan seterusnya," kata dia.

Namun, menurut Fikri, tim tersebut harus punya mandat yang legal, sebagaimana ketentuan di dalam Permendikbudristek Nomor 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikburdistek.

Baca juga: 2 Menteri Bakal Dicopot Presiden Jokowi, Dianggap Kurang Beri Dampak Malah Sibuk Sambut Pilpres 2024

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021). Nadiem Makarim mengungkapkan, baru 15 persen sekolah di Indonesia yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat. (Tribunnews/Jeprima)

“Tetapi tidak ada satu pun celah di Permen tersebut yang memberikan mandat pada siapa pun (sebagaimana pernyataan Menteri soal tim teknologi)," imbuh dia.

Lebih lanjut Fikri memaparkan soal Peraturan Presiden Nomor 68/2019 tentang organisasi kementerian negara yang diubah dengan Perpres No.32/2021, dan kemudian diterjemahkan ke dalam permendikbudristek no. 28/2021, bahwa tidak ada dari sederet regulasi tersebut yang memberikan amanah-amanah itu.

“Padahal Permendikbudristek 28/2021 itu ada 335 pasal dan 1 lampiran, kalau ada supporting system mau shadowing, mau mirroring, atau mau apalah tetap harus ada cantolannya, saya sarankan kalau mau selamat, mestinya dituangkan (di regulasi),” ujar dia

Dia juga mengingatkan langkah Menteri tersebut yang apabila diadakan audit akan terdapat temuan.

"Ini kemudian bila nanti diaudit akan salah, karena saya kira audit kan ada 2, apakah dia bertindak sesuai aturan atau merugikan keuangan negara atau tidak,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek mengklarifikasi soal 400 anggota tim bayangan (“shadow organization”) di belakang dia yang dia ungkap di depan United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pekan lalu.

Dia juga mengklaim pihaknya diapresiasi oleh banyak negara atas transformasi digital yang telah dilakukannya dalam bidang pendidikan.

Nadiem mengakui salah memilih padanan kata, sebab yang dimaksud tim bayangan itu adalah vendor.

Halaman
123