TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kondisi RSUD Nunukan yang terancam kolaps membuat Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, keheranan.

Sebelumnya diwartakan, RSUD Nunukan mengalami kebangkrutan hingga tidak mampu membayar air dan listrik.

Tak hanya itu, utang milyaran membuat RSUD Nunukan juga tak mampu menyetok kembali obat-obatan yang sudah habis.

Bupati Nunukan mengatakan, selama ini manajemen RSUD Nunukan belum pernah menyajikan laporan terkait utang kepada Dewan Pengawas (Dewas) atau pemerintah daerah.

Dan laporan yang dirinya terima, keuangan RSUD Nunukan selalu dinyatakan surplus.

Baca juga: Malu Putrinya Selingkuh, Petani di Nunukan Nekat Minum Racun, Nyaris Tewas: Muak Jadi Gosip Tetangga

"Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPK, baru ditemukan adanya kondisi utang RSUD," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (8/6/2024).

Karena itu, Laura mengaku heran dengan kondisi RSUD Nunukan yang berada di ambang kebangkrutan. Sebab, merujuk pada laporan, keuangan RSUD selalu surplus.

Atas kondisi tersebut, Laura mengaku sudah menegur jajaran manajemen RSUD.

Ia juga meminta para Dewas BLUD RSUD Nunukan yang terdiri dari Asisten I, Kepala Bagian Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, untuk segera mengambil kebijakan strategis mengatasi permasalahan utang tersebut.

"Pihak manajemen berjanji dan sanggup untuk segera mengatasi permasalahan utang tersebut," imbuhnya.

Pemda juga akan segera menggelontorkan subsidi untuk menambal utang RSUD yang akan segera direalisasikan pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025.

Baca juga: Dicampakkan Keluarga, Lansia di Nunukan Ingin Tinggal di Kantor Polisi: Saya Mau Mati di Polsek!

"Untuk angka persisnya menunggu pembahasan," kata Laura.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menjelaskan, kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, kas RSUD bulan Mei 2024 sudah kosong sehingga tagihan listrik, air PDAM dan oksigen tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.

Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021 sekitar Rp 42.287.779.060.

Baca juga: ASTAGA Inses! Remaja di Nunukan 3 Tahun Jadi Budak Birahi Ayah Kandung, Miris: Ibunya Membiarkan

Rinciannya adalah utang obat, BMHP, BHP dan lainnya. Dengan rincian, utang tahun 2021 sebesar Rp 3,5 miliar, utang tahun 2022 sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362 sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.

Sebagai informasi, anggaran BLUD RSUD Nunukan sedang masuk penyidikan Kejari Nunukan dengan ditemukannya dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2022.

Jaksa juga menemukan angka kerugian jauh lebih besar di tahun 2021 yang jumlahnya masih dalam penghitungan BPKP.

Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas kasus RSUD Nunukan, yang dianggap mengkhawatirkan karena terancam bangkrut.

RDP digelar di Ruang Ambalat, Gedung DPRD Nunukan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid dan diikuti 9 anggota DRPD lain.

Turut hadir manajemen RSUD Nunukan, inspektorat, bagian anggaran, serta bagian hukum Pemda Nunukan.

"Mogoknya cleaning service atau tenaga kebersihan RSUD beberapa hari lalu, membuka tabir adanya masalah yang urgen di RSUD Nunukan. Bahkan, menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat karena kondisinya sudah stadium akhir. Makanya, kita hadir di sini, untuk sama-sama mencari solusi mentas dari kolapsnya RSUD," ujar Leppa, membuka RDP, Rabu (5/6/2024).

Leppa melanjutkan, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan DPRD Nunukan ke RSUD sebelumnya, membuka fakta ada permasalahan serius yang harus segera ditangani.

Apalagi, RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan di perbatasan negara RI–Malaysia ini.

Leppa juga mengaku heran dengan kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seakan bisu dan tidak melihat masalah ancaman kebangkrutan RSUD Nunukan sebagai persoalan serius.

"Terus terang saya marah ini, bagaimana kerja Dewan Pengawas. Kan ada asisten 1, ada Kepala Badan Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan. Jangan hanya bawa balpoin ke mana-mana, tapi bawa juga otak untuk berpikir. Kondisi RSUD sudah komplikasi begini kok dibiarkan," kata Leppa.

Leppa menyayangkan, keadaan yang terjadi sejak 2021, baru terbongkar 2024, saat ada aksi mogok puluhan tenaga kebersihan RSUD, yang diberitakan wartawan.

"Kalau ada apa-apa, masyarakat mengadu ke kami. Ada masalah RSUD, kami yang dimaki-maki masyarakat. Jadi, mari kita bahas bagaimana jalan keluar dari belitan utang yang membuat RSUD kolaps ini," kata dia.

Obat habis, air dan listrik tak terbayar

Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia mengakui kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, untuk kas RSUD Bulan Mei 2024, sudah kosong, sehingga tagihan listrik, air PDAM, juga oksigen, tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.

Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021, sekitar Rp 42.287.779.060. Terdiri dari utang obat, BMHP, BHP dan lainnya.

Dengan rincian, utang tahun 2021, sebesar Rp 3,5 miliar. Utang tahun 2022, sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362, sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.

Sementara pendapatan perbulan RSUD Nunukan, hanya sekitar Rp 5.523.634.800, yang digunakan untuk belanja rutin per bulan, antara lain untuk belanja gaji non PNS, tagihan listrik PLN, tagihan PDAM, tagihan internet, pekerja insentif dokter PPDS, belanja intensif dokter internship, belanja jasa pelayanan RSUD, belanja jasa pelayanan kebersihan, belanja makan minum pasien, dengan anggaran sekitar Rp 4.711.777.983,56.

"Jadi, memang RSUD Nunukan hanya bisa nambah utang dengan hitung-hitungan demikian. Tidak akan ada pemasukan untuk bulan-bulan ke depan. Apa mau diklaim, karena obat tidak ada, dan kondisinya sudah demikian dari awal. Kami yang managemen baru ini mau tak mau harus mencoba menyelesaikan persoalan ini," kata Miskia.

DPRD sarankan subsidi

Melihat urgensi persoalan RSUD Nunukan, sejumlah anggota DPRD Nunukan menyarakan agar Pemda Nunukan menggeser anggaran untuk subsidi.

Anggota DPRD Nunukan Andi Mutamir mengatakan, masalah RSUD, bukan masalah sepele, karena menyangkut nyawa orang banyak.

Apalagi, ada utang RSUD di PMI sekitar Rp 500 juta yang juga belum terbayar.

"Ini kasus yang seharusnya dibicarakan jauh-jauh hari. Tapi, baru terbuka setelah mencapai kondisi nyaris tidak tertolong atau stadium akhir. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti kalau ada pasien butuh transfusi darah, apa respons keluarga pasien yang rutin cuci darah. Tolong ini harus segera diselesaikan, dan harus ada solusi hari ini juga," kata dia.

Anggota DPRD lain, Andre Pratama, meminta bagian anggaran Pemkab Nunukan untuk segera memetakan anggaran yang bisa digeser untuk subsidi, karena keberlangsungan RSUD, menjadi hal wajib yang tak bisa ditunda lagi.

Andre menegaskan, tidak perlu membahas mengapa terjadi utang dan bagaimana kinerja managemen RSUD yang lama. Karena hal tersebut sudah ada di Aparat Penegak Hukum (APH).

Untuk diketahui, anggaran BLUD RSUD Nunukan sedang masuk penyidikan Kejari Nunukan, dengan ditemukannya dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2022.

Jaksa juga menemukan angka kerugian jauh lebih besar di tahun 2021, yang jumlahnya masih dalam penghitungan BPKP.

"Kalau bisa pakai anggaran BTT (belanja tidak terduga), mungkin bisa segera digelontorkan saja. Ini masalah sudah parah, kalau tidak ada subsidi, kita akan sama-sama menyaksikan RSUD Nunukan tidak beroperasi dan Nunukan tidak punya rumah sakit," kata Andre.

Usulan Andre, menjadi solusi yang disetujui para anggota DPRD yang hadir, yaitu Andi Mutamir, Ahmad Triady, Hendrawan, Adama, Andi Krislina, Nadia, juga Nikmah.

Usulan ini juga menjadi rekomendasi yang disepakati Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid, dan Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing.

Bagian Anggaran Pemkab Nunukan, Elos, mengatakan, Pemda Nunukan akan segera menggelar rapat untuk mengatasi persoalan utang RSUD Nunukan.

Pada dasarnya, tahun anggaran 2024, Pemkab Nunukan sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membantu RSUD mentas dari hutang.

Sayangnya, angka tersebut masih jauh dari kata cukup, sehingga utang yang menjadi tanggungan RSUD sejak 2021, terus bertambah.

"Kita akan membahas bagaimana mekanisme alokasi pendanaan, dan kajian hukumnya. Kalau BTT, biasanya kita distribusikan ke para korban banjir tahunan di wilayah pelosok perbatasan RI. Jadi berapa besaran yang bisa kita alokasikan, sumber pendanaan, nanti kita bahas dulu dan kita akan beritahukan hasilnya," kata Elos.

(Tribunnewsmaker.com/Kompas.com) (Kompas.com)