KPK Lakukan Koordinasi bersama Pemkab Klaten, Bupati Klaten Sri Mulyani Ungkap Nilai MCP!

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi sebagai upaya pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. 

Kegiatan digelar di Pendopo Pemkab Klaten pada Kamis (29/8/2024) itu dihadiri langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Sekda Klaten Jajang Prihono beserta jajaran Pimpinan OPD Kabupaten Klaten.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan peringkat daerah kabupaten Klaten juga mengalami pergerakan yang positif dari tahun 2022 dengan nilai 94,18 persen, sedangkan tahun 2023 dengan nilai 92,43 persen. Dengan capaian tersebut, Pemkab Klaten berada di peringkat 8 di wilayah Jawa Tengah.

“Kami menargetkan tahun ini nilai MCP kami bisa 95 persen,” papar Bupati.

Baca juga: KPK Ajak Diskominfo Klaten Berkolaborasi, Cegah Korupsi Lewat Informasi Anti-korupsi ke Masyarakat!

Menurutnya setiap tahun Pemkab Klaten mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk meningkatkan integritas, khususnya untuk pegawai atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Adapun nilai SPI Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengalami kenaikan peringkat yang positif.

“Dalam rangka peningkatan kecapaian mcp dan SPI kabupaten Klaten kami telah berupaya untuk menginjak lanjuti berbagai saran dari SPI, meningkatkan tata kelola dari manajemen ASN, manajemen pengadaan barang dan jasa, upacara peningkatan pajak, dan menindaklanjuti hasil temuan BPK di Kabupaten Klaten,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran yang telah berupaya semua tenaga untuk perbaikan pemerintah daerah kabupaten Klaten, dan khususnya KPK yang telah memberikan pendampingan untuk pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten.

Kegiatan tersebut dipandu tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI dan dilakukan secara tertutup bersama internal jajaran Pemkab Klaten. 

Sementara itu diungkapkan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) RI Maruli Tua Manurung perlu ada perhatian terhadap progres MCP di Pemkab Klaten.

Pasalnya, nilai MCP pada 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari nilai 94,18 persen pada 2022 menjadi 92,43 persen di 2023.

Dirinya berharap capaian itu bisa bisa ditingkatkan.

Hal berbeda diungkapkan Maruli, bahwa survei penilaian integritas (SPI) Pemkab Klaten mengalami kenaikan positif.

Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Dorong Pemerintah Kecamatan dan Desa Gali Potensi Pariwisata di Gantiwarno

Disebutkan pada 2022 nilai SPI Pemkab Klaten tercatat bernilai 75,91 (waspada), sementara pada 2023 tercatat ada peningkatan menjadi 78,84 nilai sehingga dalam area terjaga.

"Kami harapkan nilai itu minimal bisa dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi," katanya.

Selain dengan Pemkab Klaten, KPK juga menggelar koordinasi dengan anggota DPRD Klaten sebagai upaya pencegahan korupsi.