TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Jawa Tengah, Sigit Pamungkas dan Suroto.

Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Sigit Pamungkas dan Suroto langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Sigit Pamungkas dan Suroto telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Sigit Pamungkas fokus terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Sragen.

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan paparan dalam acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 pada Selasa (18/3/2025).

Ia menerangkan pertumbuhan ekonomi Sragen pada tahun 2024 sebesar 5,39 persen, lebih tinggi dari Jawa Tengah (5,00 persen) dan nasional (4,95 persen).

Lalu, pada tahun 2024, Sigit menyebut indeks pembangunan manusia di Sragen mencapai 75,53, yang juga lebih tinggi dari Jawa Tengah (73,88) dan nasional (75,02).

Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sragen (3,53 persen), menurut Sigit juga lebih baik dari Jawa Tengah (4,78 persen) dan Nasional (4,91 persen) pada tahun 2024 lalu.

Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, yakni sebesar 12,41 persen, masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 10,47 persen, dan nasional sebesar 9,56 di tahun 2024.

Dari data yang dipaparkan tersebut, Sigit menyoroti soal perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dan angka kemiskinan.

"Kalau kita baca beberapa literatur pembangunan, itu sebenarnya ada kolerasi negatif antara IPM dengan angka kemiskinan, kalau IPM tinggi, angka kemiskinan mestinya rendah, atau sebaliknya," kata Sigit, Selasa (18/3/2025).

"Kalau angka kemiskinan tinggi, harusnya IPM rendah, nah itu tidak terjadi, pasti ada yang salah, salah satu diantara keduanya, antara yang salah IPM atau angka kemiskinan," sambungnya.

Sigit menyebut bahwa kondisi itu menyalahi ilmu dan menjadikan anomali.

Baca juga: Rekam Jejak Sigit Pamungkas Bupati Sragen Dilantik Prabowo, Pernah Hidup Sederhana di Bumi Sukowati

"Ini ada mysterious, object, ada sesuatu yang harus dipecahkan, kalau ini sudah terkumpul tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, anggota dewan, eksekutif, mestinya masalah ini bisa dipecahkan," terangnya.

Ia menyebutkan bahwa ada kesalahan analisis, yang menjadikan angka kemiskinan di Sragen lebih tinggi.

"Tentu ada banyak analisis yang salah di angka kemiskinan, karena Pak Lurah, Pak Camat, Bu Camat tidak berani nyoret angka kemiskinan, tidak berani karena dimarahi anggota dewannya, ini masalah konstituen, atau dimarahi Pak Lurah," ujar Sigit.

"Kita harus berani mengungkapkan fakta, ketika data kemiskinan salah, berarti ada dislokasi penganggaran, itu bukan ratusan ribu, tapi miliaran rupiah," tambah dia.

Selain itu, seperti yang diketahui, ada 61 desa miskin ekstrem di Kabupaten Sragen.

Dan Sigit berencana akan mengentaskan 20 desa miskin ekstrem itu setiap tahunnya.

"Sehingga kita bisa bergerak secara mikro, dengan hasil impactfull, selama ini cara penanganan kemiskinan, semuanya tanpa fokus pada area-area tertentu, yang menjadikan dampaknya tidak begitu kelihatan," kata dia.

"Sebaran kemiskinan ini, jajaran Pemda turun ke lapangan saat kegiatan zuhur dan ashar keliling, sebenarnya kami membatin, ini mestinya tidak se-ekstrem itu, karena wajah-wajahnya sudah kelihatan ceria-ceria, ini nanti siapa yang harus bertanggung jawab kita perbaiki bersama," pungkasnya.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas memiliki program pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk warga Sragen dari golongan tertentu.

Sigit menyebut sasaran yang bakal dibebaskan dari PBB adalah mereka warga miskin, penyandang disabilitas, hingga para pejuang yang masih hidup alias veteran.

Program itu disampaikan Sigit saat disinggung soal program di 100 hari kerja sebagai Bupati Sragen.

"Kita program tidak mendasarkan pada hari ya, tetapi pada apa yang harus segera diselesaikan, tentu yang sudah kita berikan arahan saat ini adalah pembebasan PBB, pajak bumi bangunan untuk orang miskin, penyandang disabilitas, guru dengan penghasilan tertentu, pahlawan yang masih hidup," katanya kepada TribunSolo.com.

"Kalau pahlawannya sudah tidak ada, keluarganya itu akan dibebaskan pajaknya, pajak bumi dan bangunannya," tambahnya.

Sigit pun mengaku tidak risau, apabila program pembebasan PBB untuk golongan tertentu ini dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

"Itu kan penghormatan kepada bagian dari bangsa kita yang memang harus diperjuangan dengan cara melakukan afirmasi, dan cara mensejahterakan itu bisa dengan dia diberikan program kegiatan tertentu," terangnya.

Baca juga: Potret Rumah Sederhana Bupati Sigit Pamungkas di Desa Mojorejo Sragen, Dapur Masih Beralaskan Semen

"Bisa dengan afirmasi, nah ini bagian dari mengafirmasi," sambungnya.

Sigit menyebut jumlah sasaran yang akan mendapatkan pembebasan PBB sudah dihitung.

Dan menurutnya, program tersebut sudah bisa dijalankan saat ini.

"Sudah dihitung ya, sudah dihitung, dan bisa untuk dilaksanakan, nanti datanya tanya kepada dinas," pungkasnya. (TribunNewsmaker/TribunSolo)