TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang dan Ingkong Ala.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang dan Ingkong Ala. langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Zainal Paliwang dan Ingkong Ala. telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Zainal Paliwang menaruh perhatiannya pada kondisi daerah perbatasan RI-Malaysia yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara)

Rupanya akses ke kawasan perbatasan tersebut masih membutuhkan perhatian khsusus dair pemerintah Indonesia.

Masyarakat Indonesia di perbatasan Kaltara lebih dekat secara ekonomi dan logistik dengan Malaysia.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menyayangkan kondisi tersebut, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.

Belum lama ini, Zainal Paliwang membeberkan kondisi perbatasan RI-Malaysia di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi II.

Mulai dari akses yang hanya dapat ditempuh menggunakan moda transportasi udara, berbagai jalan rusak, tidak adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, hingga harga kebutuhan yang menjulang tinggi, adalah masalah yang dihadapi di perbatasan RI-Malaysia.

"Kepada DPR RI saya sampaikan semua kesulitan yang dialami oleh masyarakat saya di wilayah perbatasan, seperti Krayan dan Apau Kayan," kata Zainal Paliwang, Kamis (1/5/2025).

Zainal berharap apa yang telah disampaikan dan dipaparkan kepada DPR RI segera mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Perjalanan Karier Zainal Paliwang Gubernur Kalimantan Utara yang Dilantik Prabowo, Lahir di Makassar

"Saya jelaskan bahwa masyarakat saya di Apau Kayan bahkan tidak merasakan BBM satu harga, tidak ada Lpg subsidi. Bahan baku sangat mahal, barang-barang mahal. Harga BBM eceran mencapai Rp 20.000 – Rp 40.000 satu liternya," ungkap Gubernur Kaltara.

Pensiunan Jenderal Polri ini juga menceritakan pengalamannya yang pernah menempuh perjalanan sekitar 60 Kilometer (KM) di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara, ia membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Seharusnya jarak itu dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat.

Bahkan ahun 2023 silam, perjalanan Zainal Paliwang ke perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan memakan waktu 2-3 malam.

Akibatnya ia dan rombongan terpaksa harus menginap di jalan.

"Kami menginap di jalan yang mana mobil kami harus diderek oleh traktor di beberapa titik yang parah tidak bisa dilewati," kata Gubernur Kaltara.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, Bangun Islamic Center Tanjung Buyu

Saat ini sudah banyak jalan di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang rusak parah bahkan putus dan dilakukan perbaikan seadanya oleh masyarakat agar dapat digunakan.

"Masyarakat swadaya memperbaiki dengan menggunakan batang kayu. Karena kalau tidak begitu, mereka tidak bisa beraktivitas untuk mendapatkan sembako," tuturnya.

Sebagai negara yang besar, Zainal Paliwang menyayangkan akses dan konektivitas di perbatasan RI-Malaysia sangat kurang layak. ahkan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan logistik, warga lebih dekat dengan Malaysia.

"Kita ini negara besar, kita malu ketergantungan dengan Malaysia, malu sebenarnya," sebutnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di Kaltara segera mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, utamanya dalam hal konektivitas.

Efisiensi Tak Ganggu Rencana Pembangunan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Paliwang memastikan instruksi presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, tidak akan mengganggu proses pembangunan di Kaltara.

Menurut Zainal Paliwang, efisiensi anggaran hanya ditujukan untuk program-program yang tidak terlalu penting dalam pembangunan di sebuah daerah.

Di tengah efisiensi anggaran, Zainal Paliwang optimis dapat merealisasikan seluruh rencana pembangunan yang telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024 – 2029 di Kaltara.

"InsyaAllah tidak akan terganggu, karena sebenarnya untuk efisiensi anggaran ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang penting dilaksanakan," ungkapnya, Kamis (1/5/2025).

Gubernur mencontohkan kegiatan yang dianggap tak terlalu penting, seperti perjalanan dinas, acara seminar dan seremonial.

"Perjalanan dinas misalnya 5 ya cukup 3 saja yang berangkat. Terus rapat-rapat tidak penting ini juga tidak usah dilaksanakan," ucap Zainal Paliwang.

Gubernur menyebutkan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarkecamatan di Kaltara masih menjadi skala prioritas. Bahkan tetap masuk ke dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
 
Zainal melihat adanya urgensi terkait pentingnya akses di daerah perbatasan maupun daerah-daerah terpencil di Kaltara yang menurutnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sana.

"InsyaAllah tidak mengganggu untuk efisiensi ini. Skala prioritas kita tetap konektivitas dan program-program dari pusat lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat (SR)," pungkas Gubernur Kaltara. (TribunNewsmaker/TribunKaltara)