Program Kerja Kepala Daerah

Program Kerja Bupati Madiun Hari Wuryanto, Tekan Pengangguran Lewat Program Pelatihan Kerja

Editor: Delta LP
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PROGRAM BUPATI MADIUN - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Jawa Timur, Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Jawa Timur, Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi.

Pasangan Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Pemkab Madiun terus menggencarkan pelatihan kerja, guna menekan angka pengangguran terbuka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun Imam Nurwedi memaparkan, berdasarkan data terakhir tahun 2024, sekitar 19.000 orang dinyatakan pengangguran terbuka.

“Pelatihan kerja ini program unggulan Bapak Bupati yang tentunya dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan tentunya Angka kemiskinan di Kabupaten Madiun,” ujar Imam, Rabu (4/6/2025).

Beberapa pelatihan kerja, lanjut Imam, yang saat ini dilakukan adalah pelatihan las diikuti 40 orang.

Puluhan tenaga kerja itu disiapkan untuk mencukupi kebutuhan dunia industri di Kabupaten Madiun, atau di Jawa Timur dan seluruh Indonesia.

“Tentunya peluang kerja masih sangat luas, dari 40 itu Insya Allah sudah ada perusahaan yang nanti menyediakan pekerjaan. Bahkan sudah terpetakan baik di Gresik, Semarang, dan Madiun,” paparnya.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Madiun Hari Wuryanto, Pembangunan Caruban Sport Center Terancam?

“Kemudian ada pelatihan penjahit sepatu diikuti 50 orang. Nantinya akan masuk dalam industri sepatu. Insya Allah semua disalurkan 100 persen bisa bekerja,” tuntas Imam.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyatakan, pelatihan keterampilan menjadi solusi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang masih membayangi daerah. 

PROGRAM BUPATI MADIUN - Para peserta tengah mempraktekan materi pelatihan las, yang difasilitasi Pemkab Madiun di LPK Aclasindo Inti Persada di Desa Geger, Rabu (4/6/2025). Sebanyak 40 orang mengikuti pelatihan akan disiapkan sebagai tenaga kerja untuk memenuhi dunia industri. (TribunJatim/Febrianto Ramadani)

“Kami berharap upaya ini dapat berdampak langsung terhadap daya saing tenaga kerja lokal.Target kami, angka pengangguran dapat ditekan signifikan dalam waktu dekat,” tandas Hari Wuryanto.

Sekolah Rakyat Siap Dibangun Pemkab Madiun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur (Jatim), menyatakan kesiapannya dalam membangun Sekolah Rakyat. 

Program inisiatif dari Presiden RI Prabowo Subianto, disebut membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengatakan jika Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare. Tentunya sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh pemerintahan pusat.

“Tugas kami adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja," ujar Hari Wuryanto, Jumat (25/4/2025).

PROGRAM BUPATI MADIUN - Bupati Madiun Hari Wuryanto dikonfirmasi soal kesiapan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam membangun sekolah rakyat, di Pendopo Muda Graha, Jumat (25/4/2025). Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare, dengan target mimimal mampu menampung 2.000 anak-anak. (SURYA.co.id/Istimewa)

Mas Hari Wur, sapaan lekatnya, menambahkan jika lokasi yang disediakan strategis, tidak di pinggir jalan raya dan dekat dengan lapangan. Sehingga cocok untuk kegiatan belajar sekaligus ruang bermain anak-anak.

“Rencana lokasinya di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun. Harapannya paling tidak bisa sekitar minimal 2.000 anak yang bisa ditampung, mulai dari jenjang SD, SMP, SMK dan SMA,” imbuhnya.

Saat ini, Pemkab Madiun telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh kementerian terkait. 

Tahapan selanjutnya, adalah survei lapangan dari pemerintah pusat, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU sebelum proses pembangunan dimulai.

“Kami telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke kementerian. Selanjutnya, tinggal menunggu survei pusat dan penandatanganan MoU sebelum masuk ke tahap pelaksanaan,” pungkas Mas Hari Wur. (TribunNewsmaker/TribunJatim/Surya)