Siap hadapi pelatihan MOOC PPPK 2025? Pelajari 20 soal ini lengkap dengan kunci jawaban untuk bantu kamu lulus!

TRIBUNNEWSMAKER.COM- Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga pemahaman yang kuat mengenai tugas, fungsi, dan nilai-nilai dasar ASN. Salah satu tahapan penting yang harus dilalui calon PPPK sebelum resmi diangkat sebagai ASN adalah mengikuti pelatihan MOOC PPPK.

MOOC merupakan singkatan dari Massive Open Online Course, yaitu sebuah program pelatihan daring terbuka yang dirancang sebagai bagian dari Latihan Dasar (Latsar) bagi calon PPPK. Program ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter, integritas, dan profesionalisme ASN masa depan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan tiga kompetensi utama: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang akan menjadi bekal utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara profesional dan berintegritas.

Pelatihan MOOC PPPK mencakup berbagai materi pembelajaran yang menyentuh aspek etika kerja, pelayanan publik, wawasan kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika birokrasi digital. Mengingat pentingnya pelatihan ini, calon peserta sangat disarankan untuk mempersiapkan diri sejak dini. Salah satu cara efektif adalah dengan mempelajari contoh-contoh soal MOOC PPPK yang sering muncul dalam pelatihan, lengkap dengan pembahasan dan kunci jawabannya.

Dengan mempelajari contoh soal, Anda tidak hanya akan lebih siap secara teknis, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengikuti pelatihan. Maka dari itu, berikut ini kami sajikan kumpulan contoh soal MOOC PPPK yang bisa Anda gunakan sebagai materi pembelajaran dan latihan mandiri sebelum mengikuti pelatihan resmi.

1. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali:

a. Bertanggung jawab
b. Oportunis
c. Andil
d. Inovatif

Jawaban: b. Oportunis

2. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah:

a. Untuk meningkatkan citra positif pimpinan
b. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
c. Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undangan
d. Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat

Jawaban: b. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

3. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali:

a. Mengedepankan kepentingan publik
b. Integritas
c. Prinsip imparsial
d. Intoleransi keberagaman

Jawaban: d. Intoleransi keberagaman

4. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan Strategis
b. Alokasi anggaran
c. Kontrak kinerja
d. Laporan kinerja

Jawaban: b. Alokasi anggaran

5. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
b. Responsibilitas dan stakeholder
c. Responsibilitas perseorangan dan institusi
d. Responsibilitas stakeholder dan publik

Jawaban: c. Responsibilitas perseorangan dan institusi

6. Berikut ini termasuk Kode Etik dan nilai dasar Ber-AKHLAK, kecuali:

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
b. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
d. Loyal kepada atasan

Jawaban: d. Loyal kepada atasan

7. Berikut ini adalah termasuk perilaku Akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Core Values ASN Ber-AKHLAK:

a. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
b. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin dan integritas tinggi
c. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan fleksibel dan berintegritas tinggi
d. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam

Jawaban: b. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin dan integritas tinggi

8. Yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan?

a. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara
b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
c. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
d. Melakukan perubahan tiada henti

Jawaban: c. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

9. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN:

a. Pelaksana kebijakan publik
b. Pelayan publik
c. Pengawas kegiatan publik
d. Perekat dan pemersatu bangsa

Jawaban: c. Pengawas kegiatan publik

10. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip...

a. Akuntabel
b. Berkeadilan
c. Aksesibel
d. Efektif

Jawaban: a. Akuntabel

11. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu:

a. Laporan perencanaan instansi
b. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
c. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
d. Laporan kinerja instansi pemerintah

Jawaban: d. Laporan kinerja instansi pemerintah

12. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan taktik kooperasi, artinya:

a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
c. Melakukan aksi gerakan politik bawah tanah
d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia

Jawaban: b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

13. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam:

a. Kesetiaan kepada suku sendiri
b. Kesetiaan kepada orang lain
c. Kesetiaan rakyat kepada negara
d. Kesetiaan kepada diri sendiri

Jawaban: c. Kesetiaan rakyat kepada negara

14. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah:

a. Pengaruh pendidikan Barat
b. Gerakan nasionalisme India
c. Kemenangan Jepang atas Rusia
d. Penderitaan akibat penjajah

Jawaban: a. Pengaruh pendidikan Barat

15. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan:

a. Melahirkan politik balas budi penjajah
b. Menyulitkan persatuan bangsa
c. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional
d. Menggugah semangat penjajah

Jawaban: c. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional

16. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses informasi yaitu:

a. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas institusi
b. PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan apakah informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak
c. PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu
d. PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

Jawaban: a. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas institusi

17. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

a. Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
b. Merumuskan potensi terhadap kerugian instansi atau negara
c. Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik
d. Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

Jawaban: d. Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

18. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
b. Pengukuran dan analisis capaian kinerja
c. Akuntabilitas keuangan
d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

Jawaban: d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

19. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi
b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya melampaui hubungan kerja profesional
c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan proyek dengan prosedur tidak sesuai ketentuan
d. Memiliki saham di perusahaan yang mengikuti pengadaan barang/jasa di instansinya

Jawaban: a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi

20. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah...

a. Masyarakat sebagai wajib pajak
b. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah
c. Masyarakat sebagai elemen adanya negara
d. Masyarakat sebagai penerima layanan

Jawaban: d. Masyarakat sebagai penerima layanan

(Tribunnewsmaker.com/Vidakurnia/Sonora.id/Debbyani)