Kabupaten Klaten

Kekeringan Masih Terjadi, Bupati Klaten Hamenang Dorong CSR dan APBD untuk Atasi Krisis Air

Editor: Delta LP
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KEKERINGAN DI KLATEN - Pemkab Klaten tengah mematangkan sejumlah upaya penanganan krisis air bersih di wilayah lereng Gunung Merapi. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah mematangkan sejumlah upaya penanganan krisis air bersih di wilayah lereng Gunung Merapi. 

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan pihak swasta menjadi strategi utama.

“Kalau untuk yang di atas (wilayah lereng Gunung Merapi) Insyaallah kita akan kerja sama dengan BUMD,” kata Bupati, Minggu (3/8/2025). 

“Kita juga akan memohon CSR-nya dengan beberapa perusahaan (lain), agar kemudian bisa ada air di atas," Ia menambahkan. 

Saat ini, Pemkab Klaten tengah mengajukan proposal kerja sama dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan air dari Umbul Bebeng di Kabupaten Sleman.

“Nah, untuk yang lain-lainnya polanya nanti seperti itu,” jelasnya. 

Ia mengatakan bahwa perencanaan penanganan kekeringan juga sedang disusun OPD terkait, dengan skema pembiayaan gabungan antara APBD dan CSR.

Namun, tantangan utama saat ini adalah besarnya biaya pembangunan sumur di kawasan kering tersebut.

Baca juga: Ribuan Warga Sambut Hangat KBBS, Dzikir dan Selawat Menggema di Alun-alun Klaten

“Ya memang biayanya cukup besar ketika mau membuat sumur dan itu juga tidak mudah. Beberapa kali sudah mencoba membuat sumur tidak berhasil,” ujar Hamenang.

Ilustrasi droping air bersih dari BPBD Klaten. (Istimewa/TribunSolo)

Ia menyebut solusi alternatif adalah menarik air dari bawah, meski langkah tersebut tetap membutuhkan anggaran yang besar. 

“Untuk itu kemudian harus ada gotong-royong antara APBD dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Terkait realisasi CSR, Bupati menyatakan masih dalam proses pendekatan. 

Baca juga: Kicau Burung Bupati Klaten Cup 2025, dari Sekadar Hobi Jadi Ajang Prestisius Bernilai Ekonomi

“Ya, ini yang sedang kita kejar, karena ini tahun pertama saya menjabat jadi saya juga belum bisa mengambil kesimpulan,” ujarnya.

Hamenang berharap perusahaan bersedia mendukung program lingkungan tersebut. 

“Karena ini yang namanya CSR untuk lingkungan dan ini benar-benar untuk lingkungan nantinya,” pungkasnya.

Terkait status darurat kekeringan, Pemkab Klaten belum menetapkan secara resmi. 

“Belum, belum, belum. Masih kita evaluasi sambil kita seperti biasanya kita dropping air bersih,” kata Hamenang. 

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan sektor swasta. 

“Alhamdulillah dari sektor swasta juga suport luar biasa," jawabnya. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)