TRIBUNNEWSMAKER.COM - Setelah mendapat tekanan keras dari warganya sendiri dalam aksi demo pada Rabu (13/8/2025), Bupati Pati, Sudewo, tiba-tiba menghilang dari sorotan publik.

Kehadirannya yang biasanya rutin dalam agenda pemerintahan pun mendadak menghilang, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Terbaru, Sudewo juga tidak tampak dalam upacara pengibaran bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Minggu (17/8/2025).

Sebagai pengganti, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang diutus oleh Gubernur Ahmad Luthfi, bertindak sebagai inspektur upacara.

Sejak aksi unjuk rasa yang menuntut Sudewo lengser tersebut, sosok orang nomor satu di Kabupaten Pati itu belum terlihat dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah.

Catatan absen Sudewo pun terus bertambah; mulai dari tidak hadir pada Rapat Paripurna di DPRD Pati, absen dalam pengukuhan anggota Paskibraka pada Jumat (15/8/2025), hingga tidak ikut dalam ziarah dan renungan malam di Taman Makam Pahlawan Giri Dharma pada dini hari Minggu (17/8/2025).

Menariknya, dalam semua agenda tersebut, Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, selalu hadir menggantikan posisi Sudewo.

Baca juga: Disebut Terima Suap, Sudewo Bupati Pati Kembalikan Uang Rp 720 Juta, KPK: Proses Hukum Tetap Jalan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Jelaskan Kondisi Bupati Sudewo

Menyikapi absennya Bupati Sudewo, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa Sudewo tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai inspektur upacara karena sedang sakit.

“Kemarin saya dikasih tahu Pak Gubernur, beliau (Sudewo) sudah menghubungi bahwa tidak bisa ikut upacara 17 Agustus karena kondisinya sedang sakit dan perlu istirahat. Maka Pak Gubernur menugaskan saya menjadi Irup di Pati. Info yang saya terima sebatas itu. Saya tidak menanyakan beliau sakit apa,” ujar Taj Yasin.

Lebih lanjut, kehadiran Taj Yasin di Pati juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di daerah.

“Pascaunjuk rasa 13 Agustus lalu, saat ini kondisi di Pati sudah semakin baik dan kondusif,” tambahnya.

Ia menegaskan pentingnya agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan meskipun ada gejolak politik.

“Maka saya hadir juga untuk memberikan dorongan dan semangat pada para ASN, Forkopimda, Wabup, dan seluruhnya, untuk tetap menjalankan pelayanan pada masyarakat, memberikan yang terbaik. Pembangunan harus tetap berjalan. Tidak boleh pemerintahan itu berhenti,” tegas Taj Yasin.

Selama masa pemulihan Sudewo, Taj Yasin menyampaikan bahwa kendali pemerintahan Kabupaten Pati sepenuhnya dipegang oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra bersama jajaran Forkopimda.

Mengajak Semua Pihak Menyambut Masa Depan dengan Semangat Kebersamaan

Taj Yasin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan 17 Agustus sebagai titik awal untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

Ia menekankan pentingnya semangat gotong-royong dalam menggerakkan perekonomian Jawa Tengah, khususnya di Pati.

“Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, Forkopimda maupun masyarakat, bahwa 17 Agustus merupakan HUT negara kita, ini sangat penting dan sakral. Sehingga kami dari pemerintah, menyerukan dan mengajak untuk menghormati hari sakral kebanggan kita ini, dengan cara mewujudkan kondusivitas, kebersamaan. Kemudian merenungi jasa para pahlawan, apa saja yang sudah diberikan oleh para pahlawan, proklamator, kepada kita dan NKRI ini,” pungkasnya.

Profil Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.

Suami Atik Kusdarwati itu meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai kariernya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994.

Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.

Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.

Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.

Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.

Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013.

Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.

Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. 

Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.

Sudewo diketahui juga aktif dalam berorganisasi.

Riwayat Organisasi:

• Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)
• Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
• Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
• Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)
• Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
• Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008)
• Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)

Baca juga: Sosok Istri Bupati Sudewo, Atik Kusdarwati yang Ikut Disoraki Warga Pati Saat Demo Besar-besaran

Bupati Sawedo Ogah Mundur

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Kabupaten Pati berada di jalur pantura antara Semarang dan Surabaya sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Wilayahnya didominasi dataran rendah dengan pegunungan kapur di bagian selatan dan perbukitan di barat laut.  

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati ini menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Di tengah gelombang unjuk rasa yang mengakibatkan 34 orang dari massa dan polisi jadi korban luka serta 11 orang ditangkap Polda Jateng, diduga menjadi provokator dalam aksi demo lengserkan sang bupati, Sudewo nyatanya tetap ngotot ogah mundur.

Bupati Sudewo menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi setelah didemo dan didesak warga agar mundur dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Terkait sidang paripurna DPRD yang memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan PBB-P2, Sudewo mengaku menghormati langkah tersebut.

"Hak angket itu kan memang salah satu yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak itu yang dijalankan oleh DPRD," ujar Sudewo saat wawancara eksklusif dengan Pemred Tribunjateng.com, Ibnu Taufik Juwariyanto seusai kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

Ia juga memastikan siap hadir jika sewaktu-waktu dipanggil dewan dan siap memberi keterangan.

Sudewo mengajak warganya untuk melupakan insiden kemarin dan kembali beraktivitas seperti biasa.

"Ini sudah berlalu, masyarakat saya minta fokus bekerja sehari-hari, beraktivitas seperti biasanya."

"Sama-sama fokus membangun Kabupaten Pati," pungkasnya

(TribunNewsmaker/Tribunnews)