TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sebuah video lama milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali beredar luas di media sosial.

Momen ini muncul tepat setelah ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Video tersebut diunggah ulang oleh Senator DPD RI dari Bali periode 2024–2029, Ni Luh Djelantik, melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam potongan video itu, Noel terdengar begitu lantang berbicara tentang pemberantasan korupsi.

Ia bahkan menyarankan agar perusahaan tekstil dan garmen, Sritex, memproduksi massal baju tahanan berwarna oranye untuk para koruptor.

"Kita minta Sritex buat lah baju oren sebanyak-banyaknya, baju tersangka. Biar banyak ditangkap. Nanti dari model kayak gimana kita tangkep-tangkepin. Mereka merasa punya backing kita tangkap, merasa dia penguasa terhadap suatu aturan kita enggak peduli," ujar Noel dalam video tersebut.

Baca juga: Modus Immanuel Ebenezer Minta Motor Ducati Irvian Bobby, Ngode Lalu Dikirim ke Rumah, Terima Rp 3 M

Ironisnya, pernyataan itu kini terasa seperti bumerang bagi dirinya sendiri.

Noel justru terciduk dan harus mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, sesuai dengan ‘permintaannya’ dulu.

Tak tinggal diam, Ni Luh Djelantik menyelipkan sindiran tajam lewat caption di unggahan videonya:

"Semesta sedang bekerja. KPK Fashion Week sesuai permintaan Noel pesan baju oranye."

Kritik Pedas dari Ni Luh: Negeri Ini Kaya, Tapi Dirampok Nafsu Koruptor

Dalam unggahan tersebut, Ni Luh juga kembali mengingatkan tentang betapa kayanya negeri ini.

Namun, menurutnya, kekayaan itu terus terkuras oleh kerakusan para pejabat yang korup.

"Bangsa ini kaya, seluruh kekayaannya jauh lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya beratus-ratus keturunan. Ketamakan, perilaku koruptif, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat adalah musuh utama bangsa ini," tulisnya.

Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia sangat layak untuk dipimpin oleh sosok-sosok yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan, bukan mereka yang hanya sibuk memperkaya diri dan kelompoknya.

"Sungguh rakyat lebih dari berhak untuk punya pejabat, wakil rakyat, kepala daerah yang paham tugas utamanya adalah menyejahterakan masyarakat, bukan malah mengisi kantong sendiri karena tak sudi gaya hidup melarat."

Sindiran "Sekolah Kehidupan" untuk Noel

Setelah Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan rompi oranye KPK, Ni Luh kembali melontarkan sindiran, kali ini dengan nada prihatin.

“Semoga belajar dari semua kesalahan ya Noel. Sekolah kehidupan sebenarnya kini ada di depan matamu. Hadapi dengan kuat dan penuh semangat,” tulisnya dalam unggahan Instagram pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Ni Luh juga mengenang momen ketika Noel pernah menyindir keras anak-anak bangsa yang memilih merantau ke luar negeri karena sudah muak dengan kondisi pemerintahan.

“Seperti saat kamu mengejek anak-anak bangsa yang memutuskan berjuang di luar negeri, karena bagi mereka negeri ini dan oknum pejabatnya belum paham arti sila ke-5 Pancasila,” katanya lagi, menyinggung kembali pernyataan kontroversial Noel.

Pernyataan Lama Noel yang Menuai Kecaman

Kemarahan publik terhadap Noel sebenarnya bukan kali ini saja terjadi.

Beberapa bulan sebelumnya, ia sempat membuat heboh ketika menanggapi tagar viral #kaburajadulu, gerakan simbolik yang mencerminkan keputusasaan sebagian rakyat terhadap kondisi dalam negeri.

Kala itu, pada Februari 2025, Noel sempat berkata:

"Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi," ujar Noel dari Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Pernyataan ini memantik reaksi keras, termasuk dari Ni Luh Djelantik.

Ia secara terbuka mempertanyakan kapasitas dan integritas Noel sebagai pejabat negara.

"Siapa sih orang ini? Apa kapasitasnya sebagai wamen? Apa prestasinya hingga diangkat jadi wamen? Serius nanya," tulisnya dalam unggahan yang juga viral.

Menurut Ni Luh, komentar seperti itu mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pejabat negara sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan pemegang hak istimewa.

"Kamu itu pembantunya presiden. Hormati rakyat yang menggajimu. Tahu diri sedikit bisa kan?" tegasnya.

Baca juga: Dapat Gaji Rp 46 Juta per Bulan, Immanuel Ebenezer Tak Puas? Eks Wamenaker: Harus Pintar Nyopet

Kini Noel jadi tersangka

KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker.

Kemudian, Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.

Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri selaku subkoordinator, Supriadi selaku koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia.

Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.

"Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," kata Setyo.

KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Noel yang mendapatkan Rp 3 miliar.

Uang Rp 170 juta dan 2.201 Dollar Amerika Serikat

KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 170 juta dan 2.201 Dollar Amerika Serikat (AS) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.

“Tim mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, uang tunai sejumlah sekitar Rp 170 juta dan USD 2.201,” kata Setyo Budiyanto.

Selain itu, KPK juga mengamankan sebanyak 15 unit mobil dan 7 unit motor.

Rinciannya, 12 unit mobil disita dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro; 1 unit disita dari Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Subhan.

Kemudian, 1 unit dari Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025, Hery Sutanto,  dan 1 unit dari Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker  tahun 2022-sekarang, Gerry Aditya.

Selain itu, 6 unit motor disita dari Irvian Bobby Mahendro dan 1 unit disita dari Wamenaker Immanuel Ebenezer.

“Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi,” ujar Setyo.

(TribunNewsmaker/TribunJakarta)