Didesak Mundur, Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ungkap Jika Masih Banyak yang Ingin Dia Jadi Pimpinan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya didesak banyak pihak untuk mundur dari jabatannya.

Desakan mundur tersebut menggema setelah kinerjanya dinilai buruk oleh masyarakat.

Namun, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memiliki pembelaan kenapa tak segera mundur meskipun didesak oleh banyak pihak.

Kapolri Listyo Sigit mengaku mendengar soal desakan dirinya mundur tersebut, opsi untuk mundur sebagai Kapolri ini juga sempat ia pertimbangkan.

Listyo juga telah mendiskusikan soal kemungkinan dirinya untuk mengundurkan diri dari jabatan Kapolri dengan banyak pihak.

Namun mereka banyak yang keberatan jika Listyo Sigit mundur sebagai Kapolri.

Baca juga: Kondisi Terkini Hendra Kurniawan Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Istri Sebut Hidup Seperti Roller Coaster

Terlebih jika Listyo mundur di tengah kondisi Polri yang sedang terpuruk.

Sama saja dengan Listyo tidak bertanggung jawab akan masalah yang kini sedang dialami Polri.

"Ya, saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan."

"Dan ini kemudian menjadi  polemik ya dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota bagaimana kalau saya mundur."

"Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut-marut dan kemudian saya mundur. Saya enggak tanggung jawab," kata Listyo Sigit dalam Program 'ROSI' Kompas TV yang tayang pada Kamis (25/9/2025).

Listyo menilai, jika ia mundur saat kondisi Polri terpuruk, maka sama saja dengan ia menumbalkan institusi Polri dan anak buahnya demi kebebasannya sendiri.

Baca juga: Sosok Rika Kato, Istri Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra, Beda Usia 27 Tahun, Mualaf, Lulusan Oxford

Kini Listyo memilih untuk fokus memperbaiki institusi Polri, setelahnya apakah dirinya dicopot atau tidak dari jabatan Kapolri, itu menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Karena bagi saya, saya terbebas dari itu. Saya menumbalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu."

"Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan model mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi."

"Setelah itu tentunya hak prerogatif presiden. Kami prajurit. kita tegak lurus terhadap apa yang jadi perintah Presiden," tegas Listyo.

Kapolri Mundur Belum Tentu Selesaikan Masalah

Listyo Sigit menilai, sekalipun dirinya mundur dari jabatan Kapolri, itu tidak bisa jadi jaminan institusi Polri akan menjadi baik, bisa saja sebaliknya.

Menurutnya, Polri kini butuh sosok yang berani mengemban tanggung jawab dan Listyo bertahan untuk itu.

"Karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik. Justru sebaliknya, mereka butuh figur. Yang berani mengambil posisi tanggung jawab."

"Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil resiko apapun dan saya siap dicopot."

"Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas. Jadi itu yang penting buat anggota pada saat itu," ungkap Listyo.

Listyo juga menilai, mundur dari jabatan Kapolri juga belum tentu akan menyelesaikan masalah Polri.

Saat ini yang seharusnya Listyo lakukan adalah mengembalikan semangat anggota dan institusi Polri, agar bisa betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik.

Serta mengembalikan dan menjaga keamanan masyarakat.  

"Karena saya mundur tidak menyelesaikan masalah. Justru mungkin akan semakin parah. Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat."

"Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan. Ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan, dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri, yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat."

"Hal itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan," pungkasnya.

Respons Pakar soal Desakan Kapolri Dicopot

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan urgensi dicopotnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apalagi, Prabowo memiliki beragam informasi intelijen tentangnya.

Hal ini disampaikan Emrus saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (15/9/2025).

Adapun desakan pencopotan Kapolri mencuat dalam demonstrasi yang dipicu tragedi tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) lalu.

Insiden tersebut dinilai menjadi puncak dari pola brutalitas aparat kepolisian yang represif dan gagal direformasi di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.

Namun, desakan agar Kapolri diganti menuai pro dan kontra, sehingga Emrus menilai, Prabowo harus melakukan analisis dan kajian untuk mempertimbangkannya.

"Saya pikir, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan analisis, apakah itu memang urgent diganti atau tidak. Karena bagaimanapun Presiden Prabowo Subianto memperoleh data lebih banyak karena sebagai presiden, dia adalah pengguna data intelijen dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat," jelas Emrus.

"Oleh karena itu, saya pikir sebaiknya Istana melakukan suatu pengkajian, tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgent," paparnya.

"Kajian ini menjadi suatu landasan objektif, apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya," tambahnya.

Isu Kapolri Diganti, DPR Klaim Belum Ada Surpres dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga diisukan telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Namun, Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Nasir Djamil memastikan hingga saat ini DPR RI menegaskan belum ada Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri.  

“Sebenarnya kan sudah jelas jawaban dari Setneg sendiri dan juga Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) terkait dengan surpres tersebut. Jadi, sampai hari ini DPR belum menerimanya dan kami juga belum pernah mendengar hal tersebut,” ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Legislator PKS itu menegaskan kabar mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri tidak terkonfirmasi.

“Jadi dalam pandangan saya itu sudah clear, sudah tidak perlu lagi dipersoalkan apakah ada surat Presiden atau tidak karena secara resmi, secara kelembagaan Pak Dasco sudah menjawab hal-hal seperti itu,” tuturnya.

Ia juga memastikan di Komisi III DPR tidak ada pembahasan mengenai surat presiden terkait pergantian Kapolri.

“Di Komisi III juga tidak ada pembahasan soal surat Presiden tersebut,” ujarnya.

(Tribunnewsmaker.com/Tribunnews.com)