Aturan Baru Dapur MBG Imbas Kasus Keracunan, Tukang Masak Tak Boleh Asal Wajib Chef Bersertifikat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Aturan baru dapur MBG, tukang masak tidak boleh sembarangan harus chef bersertifikat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang.

Menurutnya aturan baru ditujukan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pertama, dapur MBG saat ini dilarang untuk memakai produk makanan pabrikan.

Nanik menuturkan hal ini berdasarkan temuannya ketika maraknya penggunaan produk pabrikan saat libur Lebaran 2025 lalu, meski saat itu dia belum menjadi Wakil BGN.

Dia menegaskan pelarangan ini karena sebenarnya salah satu tujuan dibuatnya program MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

Baca juga: Kondisi Terkini Hendra Kurniawan Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Istri Sebut Hidup Seperti Roller Coaster

"Selama ini, meski saya baru satu minggu (menjabat Wakil BGN) dan saya dihujani dengan berbagai persoalan."

"Saya sudah mengikuti, banyak disuguhkan produk-produk pabrikan."

"Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG inilah untuk membangkitkan ekonomi lokal dan bukannya memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti," jelasnya dalam acara Insight Session With BGN yang ditayangkan di YouTube BGN, Jumat (26/9/2025).

Namun, Nanik mengungkapkan ada toleransi terkait penggunaan susu kemasan yang masih diperbolehkan jika di daerah tersebut tidak ada peternakan sapi. Hanya saja, dia menegaskan toleransi ini bersifat sementara. 

Kedua, dapur MBG harus dipimpin juru masak atau chef bersertifikasi. Dia mengatakan nantinya akan ada dua chef yang akan berkolaborasi.

Adapun, satu chef merupakan perwakilan BGN, dan satunya merupakan perwakilan dari dapur MBG.

"Semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tetapi pihak mitra harus menyiapkan chef sebagai pendamping di dapur," ujarnya.

Baca juga: Sosok Rika Kato, Istri Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra, Beda Usia 27 Tahun, Mualaf, Lulusan Oxford

Ketiga, para lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus begadang demi menjaga makanan MBG tetap bersih dan layak dikonsumsi oleh penerima.

Nanik menjelaskan, mereka diwajibkan tidur di dapur MBG demi menghindari makanan MBG basi.

SPPI merupakan program inisiatif dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendukung program MBG. Para lulusan SPPI ini ditempatkan sebagai Kepala SPPG.

"Seluruh SDM-SDM SPPI, kami akan kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus menunggu dapur dari pemilihan bahan baku sampai distribusi (MBG)," kata Nanik.

Nanik menuturkan, aturan ini perlu digalakkan kembali karena para lulusan SPPI itu hanya datang di waktu-waktu tertentu saat ini.

Padahal, saat awal program MBG dilaksanakan, mereka selalu berada di dapur MBG hingga turut ikut dalam pendistribusian ke sekolah-sekolah.

"Saya harus akui 3-4 bulan pertama, tidak ada masalah karena anak-anak SPPI itu dulu-dulu menjaga dapur. Tapi belakangan, sudah bergeser atau turun kinerja mereka."

"Dan hanya datang jam 4 sore sampai jam 8 malam dan datang lagi paginya," kata Nanik.

Data Keracunan MBG di Indonesia Versi Istana hingga JPPI

Selama hampir 10 bulan program MBG berjalan, kasus keracunan yang dialami siswa terus terjadi.

Menurut Istana, total total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa.

Adapun data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Mohammad Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Dari total tersebut, kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar di Indonesia yakni Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II 2.606 kasus, dan Wilayah III menyumbang 824 kasus.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi di mana total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Dikutip dari laman Cisdi, angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Founder dan CEO Cisdi, Dian Saminarsih, menganggap masifnya kasus keracunan MBG menjadi wujud program ini dilaksanakan secara terburu-buru.

"Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik," kata Diah pada Jumat (19/9/2025).

Lalu, kasus keracunan MBG lebih banyak ditemukan oleh JPPI di mana berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.

"Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus," katanya saat rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Senin.

Sama dengan pernyataan Qodari, Ubaid menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan total 2.012 kasus. Lalu diikuti DI Yogyakarta yang mencapai 1.047 kasus dan Jawa Tengah dengan 722 kasus.

Dia mengungkapkan data kasus keracunan MBG yang diperoleh berdasarkan laporan di 18 provinsi.

"Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi," katanya.

Dengan banyaknya kasus keracunan MBG, Ubaid menyimpulkan peristiwa ini bukan hanya kesalahan sistem tetapi dari BGN.

"Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN," kata Ubaid.

(Tribunnewsmaker.com/Tribunnews.com)