Mirip Bobby Nasution, Gubernur Riau Abdul Wahid Juga Wajibkan Kendaraan Bertonase Besar Berplat BM

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, kembali jadi sorotan usai membuat aturan baru soal kendaraan di wilayahnya.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @wahid_simbar, pada 16 September 2025, Abdul Wahid menegaskan bahwa kendaraan yang beroperasi di Riau wajib menggunakan plat nomor daerah BM.

Kebijakan ini langsung ramai dibicarakan karena dianggap mirip dengan aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang beberapa waktu lalu menindak kendaraan berplat Aceh saat melintas di Sumut.

Kala itu, kebijakan Bobby menuai kecaman dari masyarakat Aceh lantaran dianggap bisa merusak hubungan baik antara Aceh dan Sumut.

Tak heran, publik kemudian membandingkan dua kebijakan serupa yang kini muncul di dua provinsi berbeda.

Dalam video yang ia unggah, Abdul Wahid tampak berbincang dengan seorang sopir truk pengangkut kayu.

Ia menyoroti kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau namun menggunakan plat dari luar daerah.

Baca juga: Pesan Terakhir Artis Zizi Kirana Sebelum Diculik Tentara Israel, Suami Terima VC, Adik Dapat Wasiat

“Coba lihat ini, ini perusahaan kayu yang berada di Riau, coba lihat platnya… plat mana ini?” ucap Abdul Wahid dalam video tersebut.

Menurutnya, aturan ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan infrastruktur di Riau.

Sesuai ketentuan kalau perusahaan beroperasi di Riau, kendaraan juga harus terdaftar di Riau. 

"Nanti kasih tahu sama bosnya, ganti plat, platnya BM,” tegasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Abdul Wahid juga menyoroti muatan kayu yang dibawa truk tersebut.

Ia menilai beban yang diangkut sudah melebihi tonase yang diperbolehkan.

Menurutnya kalau muatan berlebihan, dampaknya bukan hanya pada sopir, tapi juga infrastruktur dan keselamatan masyarakat.

Unggahan tersebut sontak memicu beragam komentar warganet.

Sebagian mendukung langkah Abdul Wahid karena dinilai bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjaga ketertiban lalu lintas.

Namun, tak sedikit pula yang menilai kebijakan itu bisa menimbulkan polemik baru antarwilayah, mengingat isu serupa di Sumut saja sudah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Aceh.

Baca juga: Bongkar Pemilik Alat Kontrasepsi di Kasus Suami, Meta Ayu Istri Arya Daru: Sekarang Semua Jadi Tahu

Hingga kini, aturan plat daerah ala Abdul Wahid masih menuai pro dan kontra.

Pemerintah daerah disebut akan melakukan evaluasi serta sosialisasi lebih lanjut agar kebijakan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Publik pun menanti, apakah aturan tersebut akan benar-benar diterapkan secara luas atau hanya menjadi peringatan bagi perusahaan agar lebih taat aturan di daerah tempat mereka beroperasi.

 (Tribunnewsmaker.com/Candra)