Alasan Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet Terungkap, Lima Menteri Diganti, Kementerian Haji Dibentuk

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sore ini, Senin (8/9/2025) Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan: lima menteri diganti dan satu kementerian dibentuk, Kementerian Haji dan Umroh.

Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk memperkuat koordinasi keamanan nasional.

Di balik reshuffle, tersimpan pesan jelas: kabinet harus siap bergerak cepat merespons aspirasi rakyat.

Baca juga: Sosok Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani di Kursi Menteri Keuangan, Punya Sederet Pengalaman

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada, Senin (8/9/2025).

Reshuffle kabinet adalah istilah yang merujuk pada perombakan atau perubahan susunan menteri dalam kabinet pemerintahan oleh kepala negara, seperti Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan terdapat lima pejabat yang dirombak. Diantaranya yakni Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menpora, Menteri P2MI, dan Menkopolkam.

Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle lima menteri Kabinet Merah Putih.

Adapun lima kementerian tersebut, yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo

Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin

Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono

 “Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh bapak presiden, maka pada sore hari ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan Kementerian,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu ada satu pejabat yang akan dilantik untuk mengisi Kementerian baru yakni Kementerian Haji.

“Sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji maka kemudian pemerintah dan bapak presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian haji dan umroh sekaligus bapak presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian haji dan umroh,” katanya.

Prasetyo mengatakan pelantikan pejabat baru rencananya akan dilakukan Presiden  Prabowo Subianto pada sore ini.

“Yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini,” katanya.

“Untuk keenam Kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” pungkasnya.

Kementerian Haji: Terobosan Baru

Pembentukan Kementerian Haji menjadi kejutan dalam reshuffle kali ini.

Kementerian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah, serta memperkuat diplomasi layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi. Belum diumumkan siapa yang akan memimpin kementerian baru ini.

Siapa penggantinya, masih belum bisa dipastikan. Namun info yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Sjafrie Sjamsuddin (saat ini Menteri Pertahanan).

Upaya redam gejolak publik?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, akhir pekan lalu, mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. 

Reshuffle, menurutnya, akan memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat.

Ia menilai, tiga alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. 

Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. 

Publik pun menanti pembenahan tim ekonomi yang diharapkan lebih tangkas merespons keluhan masyarakat.

”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” tuturnya.

Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin membuka peluang reshuffle. 

Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga menjadi tuntutan demonstran.

Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDI-P mulai menunjukkan arah lebih mendekat ke pemerintah. 

Meskipun menegaskan berada di posisi penyeimbang, PDI-P semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. 

Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu kian menegaskan kedekatan itu.

(TribunNewsmaker.com/Tribunnews.com)