Curhat ke DPR Soal Program Makan Bergizi Gratis, Dadan Kepala BGN Ungkap Biaya: Kerja 15 Jam Sehari

Curhat ke DPR Soal Program Makan Bergizi Gratis, Dadan Kepala BGN Ungkap Biaya: Kerja 15 Jam Sehari

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan gambaran besar mengenai kerja keras timnya dalam mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengungkapkan bahwa selama hampir dua bulan terakhir, seluruh tim BGN bekerja tanpa mengenal waktu istirahat hanya demi memastikan pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa segera terwujud.

“Sudah hampir dua bulan kami kerja dari pukul 08.30 pagi sampai jam 11 malam untuk percepatan seluruh SPPG dan mitra yang mendaftar di portal,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (8/9/2025).

Pernyataan itu menunjukkan betapa seriusnya BGN dalam mempercepat penyediaan fasilitas dapur yang akan mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

Dadan menegaskan bahwa kerja hingga larut malam bukanlah hal yang mudah, namun menjadi bentuk tanggung jawab besar demi keberhasilan program nasional yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.

Hingga kini, kata Dadan, pihaknya sudah berhasil mengoperasikan sebanyak 7.477 dapur SPPG di berbagai wilayah.

Jumlah tersebut mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga menunjukkan jangkauan program yang semakin meluas.

Meski demikian, masih ada beberapa wilayah yang belum memiliki dapur SPPG aktif.

Baca juga: Sosok Kepala BGN Dadan Hindayana yang Sebut Timnas Indonesia Sulit Menang Gara-gara Gizi Tak Bagus

Dadan merinci, setidaknya lima kabupaten masih kosong, yakni Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Maybrat dan Tambrauw di Papua Barat Daya, Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur, serta Pegunungan Arfak di Papua Barat.

Menurutnya, keberadaan SPPG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga berperan penting dalam menentukan besarnya penyerapan anggaran MBG.

Ia kemudian menjelaskan bahwa satu dapur SPPG mampu menyerap anggaran hingga Rp1 miliar setiap bulannya, jumlah yang cukup besar untuk mendukung kegiatan operasional.

“Kalau ada 7.000 SPPG, maka Rp7 triliun terserap. Target kami September ini bisa capai 14.000 SPPG dengan potensi penyerapan Rp19,63 triliun,” jelas Dadan.

Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa target penambahan jumlah dapur masih menjadi fokus utama agar program MBG dapat berjalan lebih optimal.

Dadan juga mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah memperoleh alokasi dana sangat besar, yaitu Rp335 triliun dalam RAPBN 2026.

Baca juga: Sepak Terjang Dadan Hindayana Kepala BGN Minta Tambahan Rp50 Triliun untuk MBG, Aktif Jadi Dosen IPB

Namun, ia menekankan bahwa dana dari APBN tersebut tidak digunakan untuk membangun dapur SPPG, melainkan difokuskan untuk kebutuhan intervensi gizi.

“Perlu kami tegaskan, infrastruktur dapur MBG tidak dibiayai APBN. Dana APBN yang terserap sebesar Rp10,3 triliun murni untuk intervensi pemenuhan gizi,” katanya menegaskan.

Artinya, seluruh pembangunan dapur sepenuhnya ditopang oleh para mitra yang terlibat, sehingga APBN tetap terjaga penggunaannya untuk kepentingan langsung masyarakat.

Selain yang sudah beroperasi, Dadan juga mengungkapkan bahwa hampir 19.000 titik dapur baru kini sedang dipersiapkan untuk segera mulai beroperasi.

Titik-titik dapur tersebut tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan anak-anak penerima manfaat.

Upaya besar ini, menurut Dadan, merupakan bukti nyata bahwa negara bersama para mitra bekerja keras demi memastikan setiap anak Indonesia bisa mendapatkan akses makanan bergizi secara merata.

Sepak Terjang Dadan Hindayana Kepala BGN 

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk mendukung kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan mendatang.

Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan Dadan karena menurutnya dana awal yang telah disiapkan, yaitu sebesar Rp 71 triliun, masih jauh dari kata cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dadan Hindayana secara terbuka dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi IX DPR pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025.

Dalam forum resmi tersebut, Dadan menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pendanaan yang besar agar pelaksanaannya berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, “Itu nanti kelihatannya Badan Gizi harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp 50 triliun, karena kalau Rp 71 triliun saja tidak cukup.”

Menurut Dadan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecukupan anggaran, mengingat cakupan wilayah dan jumlah sasaran program yang begitu luas.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh terhadap program strategis nasional ini, Dadan menganggap penting untuk membuka komunikasi lanjutan dengan DPR, khususnya Komisi IX.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan oleh Presiden terpilih periode 2024–2029, Prabowo Subianto.

Untuk itu, pelaksanaan dan pengawasan program ini dipercayakan kepada Badan Gizi Nasional dengan Dadan Hindayana sebagai pucuk pimpinannya.

Baca juga: Sepak Terjang Imron Rizkyarno Wabup Wonogiri yang Dilantik Prabowo, Umur 22 Tahun Sudah Jadi DPRD

Dadan Hindayana merupakan sosok akademisi yang telah lama berkiprah di dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang pertanian dan perlindungan tanaman.

Ia adalah dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB), tempat ia juga menempuh pendidikan sarjana jurusan Proteksi Tanaman pada periode 1986 hingga 1990.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di IPB, Dadan melanjutkan studi magister (S2) di Universitas Rheinischen Friedrich Wilhelms Bonn, Jerman, dari tahun 1995 hingga 1997.

Tak berhenti sampai di sana, ia pun berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, yang memperkuat rekam jejak akademisnya.

Dalam dunia kampus, Dadan dikenal sebagai pengajar program pascasarjana di IPB, tepatnya di Prodi Entomologi, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian.

Ia telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga sering disitasi oleh para peneliti lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain aktif sebagai dosen dan peneliti, Dadan juga memegang jabatan penting lainnya, yakni sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) yang berlokasi di Banau, Halmahera Barat, Maluku Utara.

Meskipun latar belakang pendidikannya lebih banyak bersentuhan dengan pertanian dan entomologi, Dadan dipercaya untuk memimpin lembaga yang berfokus pada isu gizi nasional.

Penunjukan Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Langkah tersebut menunjukkan adanya kepercayaan besar terhadap kapasitas akademik dan manajerial Dadan untuk menangani program berskala nasional.

Tugas besar kini ada di pundaknya, yaitu memastikan program makan bergizi gratis dapat terlaksana secara efektif dan merata hingga ke pelosok negeri.

Program ini tidak hanya menargetkan anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lain yang membutuhkan dukungan gizi dari negara.

Dengan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun, Dadan berharap program MBG bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memberi dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk legislatif, agar kebijakan ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.

Kepemimpinan Dadan dalam program MBG dinilai strategis, karena selain memahami aspek teknis pertanian dan gizi, ia juga berpengalaman dalam dunia pendidikan dan penelitian.

(TribunNewsmaker.com/ Tribunnews/ Bangkapos.com)