Gebrakan Menkeu Purbaya Yudhi, Akan Tarik Rp 200 Triliun dari BI & Disetujui Prabowo, Ini Tujuannya

Gebrakan Menkeu Purbaya Yudhi, Akan Tarik Rp 200 Triliun dari BI & Disetujui Prabowo, Ini Tujuannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Purbaya Yudhi Sadewa sontak menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia begitu dirinya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Pelantikan bersejarah itu berlangsung pada Senin, 8 September 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025.

Istana Kepresidenan Jakarta sendiri berjarak sekitar 28 kilometer dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 31 menit menggunakan kendaraan bermotor melewati jalur Jkt Outer Ring Road.

Sejak awal, publik menunggu gebrakan apa yang akan dilakukan Purbaya, dan ternyata tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan langkah nyata.

Hanya dua hari setelah pelantikannya, tepatnya pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya menghadiri sebuah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam rapat tersebut, ia dengan tegas menyampaikan rencana besar untuk menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia.

Rencana ambisius itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga langsung mendapat restu penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini pun tercatat sebagai salah satu kebijakan strategis pertama yang dikeluarkan Purbaya sejak dirinya resmi menjabat, menandakan kesiapannya dalam memimpin Kementerian Keuangan.

"Sudah, sudah setuju," ujar Purbaya sambil mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo memberikan lampu hijau terhadap langkah tersebut.

Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong penyaluran kredit kepada masyarakat.

"Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, tiba-tiba, dan dia tidak bisa menaruh di tempat lain selain dikreditkan, jadi kita memaksa market mekanisme berjalan," tuturnya dengan penuh keyakinan.

Baca juga: Anaknya Sindir Sri Mulyani, Menkeu Purbaya Beri Pesan Tegas ke Anak, Yudo Sadewa Dilarang Main IG

Mekanisme yang ditawarkan cukup sederhana, yakni pemerintah akan memindahkan dana yang ada di Bank Indonesia ke rekening pemerintah yang tersebar di berbagai perbankan.

Dengan cara itu, perbankan memiliki likuiditas yang besar, sehingga dana bisa segera disalurkan menjadi kredit produktif ke masyarakat.

Purbaya menambahkan, "Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya mau pakai saya ambil. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan."

Ia menegaskan bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di bank tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli surat utang negara.

Langkah ini, kata dia, dilakukan agar uang benar-benar berputar di masyarakat dan bisa menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.

Dengan peredaran uang tunai yang meningkat di sektor riil, Purbaya optimis dunia usaha akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan.

Keputusan cepat dan berani ini juga menunjukkan bahwa Purbaya tidak ingin menunda waktu dalam melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung ke perekonomian rakyat.

Publik pun menilai, gebrakan awal ini menjadi bukti nyata bahwa Purbaya siap membawa Kementerian Keuangan ke arah yang lebih progresif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Bagi banyak kalangan, kebijakan Rp200 triliun ini akan menjadi ujian pertama bagi Purbaya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mengelola keuangan negara dengan langkah-langkah yang efektif sekaligus berani.

Lapor Prabowo Setelah Rapat di DPR

Purbaya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) petang.

Kedatangan Purbaya untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi XI DPR RI.

"Kan sidang DPR pasti ada perubahan anggaran. Itu yang akan ajukan kita laporkan terkait seperti apa hasil dengan DPR," katanya.

Purbaya belum mau membocorkan besaran perubahan anggaran di kementeriannya, beserta pos apa saja yang diubah.

Pasalnya kata dia angka tersebut belum resmi dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo.

"Angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden. Nanti deh kalau sudah keluar," ucapnya

Purbaya langsung bekerja setelah dilantik Prabowo menjadi Menteri Keuangan.

Ia menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Purbaya tiba di Kompleks Parlemen sekira pukul 10.48 WIB.

Mengenakan kemeja coklat bercorak biru, Purbaya disambut langsung  Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun tampak menyambut Purbaya di lobi Gedung Nusantara I, lokasi ruang Rapat Komisi XI DPR RI.

Setelah itu, keduanya langsung menuju ruang ke dalam Rapat Komisi XI DPR.

Adapun Raker tersebut membahas tentang RKA/KL Kementerian Keuangan tahun 2026.

Misbakhun memimpin rapat tersebut dan didampingi seluruh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

"Sebelumnya, beliau bermitra dengan kita sebagai ketua Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan," ucapnya.

"Hari ini kita mengawali dalam agenda sebuah rapat mengenai RKA/KL Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Baca juga: Rapat Perdana, Menkeu Purbaya Sudah Kena Skakmat DPR: Selamat 2 Hari Jadi Menteri Viral se-Indonesia

Profil dan Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Purbaya Yudhi Sadewa, lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. 

Ia memulai perjalanan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil memperoleh gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesional Purbaya Yudhi Sadewa dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994.

Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi dan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Pengalamannya semakin matang dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero).

Di lingkungan pemerintahan, Purbaya memulai kiprahnya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014) dan menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015) dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Perjalanan kariernya terus menanjak, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020).

Ia juga sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Puncaknya, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020, sebuah posisi yang ia pegang hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Harta Kekayaan Yudhi Sadewa

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat mencapai Rp 39,21 miliar.

Dalam laporan tersebut Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 30,50 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan.

Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai total Rp 3,60 miliar.

Mobilnya antara lain merek Mercedes Benz tahun 2008 senilai Rp200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp 1,60 miliar.

Kemudian mobil merek Toyota Alphard Minibus tahun 2019 senilai Rp 1 miliar.

Selanjutnya, ia juga melaporkan kendaraan mobil lain merek Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 yang memiliki Rp 730 juta. 

Semua kepemilikan mobilnya tercatat sebagai hasil sendiri. Bukan warisan atau pemberian.

Selain mobil, Yudhi juga memiliki dua motor merek Yamaha XMAX BG6 AT tahun 2018 senilai Rp55 juta dan Honda Vario 125 tahun 2021 senilai Rp 21 juta.

Dua motor tersebut juga disebutnya hasil sendiri.

Sementara, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp220 juta, kas dan setara kas Rp 4,20 miliar.

Di LHKPN, Yudhi Sadewa mengklaim tidak punya utang.

Berikut ini rinciannya:

Data harta Pelaporan LHKPN 11 Maret 2025

Tanah dan bangunan Rp 30.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2152 m2/400 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 13.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 1.500.000.000

3. Tanah Seluas 1787 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri 16.000.000.000

Alat transportasi dan mesin Rp 3.606.000.000

1. Mobil, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2008, hasil sendiri 200.000.000

2. Mobil, BMW JEEP Tahun 2019, hasil sendiri 1.600.000.000

3. Mobil, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2019, hasil sendiri 1.000.000.000

4. Motor, YAMAHA XMAX BG6 AT Tahun 2018, hasil sendiri 55.000.000

5. Mobil, PEUGEOT JEEP NEW 5008 Tahun 2019, hasil sendiri 730.000.000

6. Motor, HONDA VARIO 125 Tahun 2021, hasil sendiri 21.000.000

Harta bergerak lainnya Rp 684.000.000

Surat berharga Rp 220.000.000

Kas dan setara kas Rp 4.200.000.000

Sub Total Rp 39.210.000.000

Hutang Rp 0

Total kekayaan Rp 39.210.000.000

(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)