Jawab 'Bodo Amat' Saat Diminta Tak Komentari Kementrian Lain, Purbaya Ancam Potong Dana Program Ini

Jawaban Menkeu Purbaya 'bodo amat' saat diminta tidak komentari kementrian lain oleh Mukhamad Misbakhun, ancam potong dana MBG dan FLPP

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang memintanya untuk berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencampuri urusan kementerian lain, namun menjalankan tugas sebagai Bendahara Negara dalam mengawasi penyerapan anggaran.

“Saya enggak komentari kementerian lain. Sebodo amat. Saya cuma ingin memastikan anggaran terserap dengan baik. Kalau enggak diserap, ya saya ambil uangnya,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025) seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

Purbaya menjelaskan, langkah efisiensi dan realokasi anggaran antar-kementerian dan lembaga (K/L) merupakan upaya memastikan dana negara digunakan secara optimal hingga akhir tahun.

Bahkan, Purbaya juga berujar bisa memotong anggaran Makan Bergizi Gratis dan juga anggaran Kementrian PKP.

Baca juga: Menkeu Purbaya Pamer Makan Siang Ayam Penyet Cabe Ijo, Baru Tahu Kol Goreng Enak: Ayam Habis Dua

Sebelumnya, Misbakhun meminta Purbaya agar lebih fokus pada perancangan kebijakan ekonomi makro, ketimbang mengomentari program kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun, dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (14/10/2025).

“Kebijakan seperti ini sebaiknya disinergikan dengan DPR agar tidak terkesan sepihak,” ujarnya.

Baca juga: Serba-serbi Menkeu Purbaya, Tegas dan Berani, Kebijakannya Kontroversial, Adu Data dengan Bahlil

1. Potong Dana MBG

Masih dikutip dari Kompas.com, dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu bisa menarik dana yang tidak terserap dengan baik, termasuk anggaran MBG.

“Kalau penyerapannya rendah, ya kita ambil, uangnya bisa dialihkan ke sektor lain, untuk menutup defisit, atau mengurangi utang,” jelasnya pada konferensi pers di Kemenkeu, 19 September 2025.

Purbaya menyebut tetap membantu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat penyerapan dana dengan mengirim tim manajemen dan keuangan dari Kemenkeu.

“Kami bantu dengan tenaga manajemen dan keuangan agar penyerapannya optimal,” ujarnya.

Pernyataan soal memotong anggaran MBG itu kembali disampaikan pada 7 Oktober 2025, ketika ia menegaskan akan menilai realisasi MBG hingga akhir Oktober.

Sebelum mengambil keputusan akhir terkait kemungkinan pengalihan dana MBG.

“Kalau sampai Desember masih ada dana triliunan yang tidak terpakai, ya saya ambil. Uangnya kita sebar ke tempat lain yang lebih siap,” tegasnya.

Baca juga: Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Pakai Uang Negara, Tanggungan Tembus Rp 116 T

2. Pantau Penyerapan KPR Subsidi

Selain program MBG, Purbaya juga menyoroti penyerapan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pada kunjungan ke kantor Kementerian PKP pada Selasa (14/10/2025) malam, Purbaya sempat berkelakar akan memotong anggaran jika penyerapan KPR subsidi tidak optimal.

“Saya ke sini mau lihat penyerapannya. Kalau lambat, siap-siap aja dipotong,” katanya.

Purbaya menilai hambatan penyerapan FLPP antara lain disebabkan oleh kendala calon penerima di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. 

Menteri PKP Maruarar Sirait pun mengonfirmasi bahwa persoalan SLIK menjadi keluhan utama para pengembang.

Sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya berjanji akan membantu menyelesaikan kendala tersebut dengan pihak OJK.

“Koordinasi kami dengan Kementerian PKP berjalan terbuka dan intensif. Kami bahas apa adanya, tanpa basa-basi birokratis,” tutup Purbaya.

(Tribunnewsmaker.com/Talitha)