10.842 Anak Keracunan, Mahfud Gertak Prabowo, JPPI Minta Dapur MBG Ditutup: Sebelum Korban Bertambah

"BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” imbuhnya.

Menurut Ubaid, desakan penutupan ini dikarenakan akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, seperti lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.

Lebih rinci JPPI juga menemukan sejumlah fakta sepanjang pekan ini (29 September–3 Oktober 2025):

Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatra Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).

Lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini; Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatra Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

“Kami menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” papar Ubaid.

JPPI juga mendesak agar kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG dihapuskan.

JPPI menilai, guru mengemban misi mulia dalam  pendidikan, bukan malah diberikan insentif dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai penanggung jawab MBG di sekolah.

Peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran.

“Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya,” tutur Ubaid.

Sudah dua pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) turut berkomentar terhadap program yang dinisiasi oleh Presiden Prabowo Suabianto ini.

Pertama adalah dosen dari Fakultas Hukum UGM yakni Herlambang Wiratraman dan kedua datang dari dosen UII yang juga mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Keduanya pun kompak sependapat, mengedepankan pendidikan dibanding dengan makan gratis untuk pelajar.

Terbaru, Mahfud MD mengatakan MBG memang menjadi program krusial yang berdampak positif bagi warga, terutama generasi muda.

Meski demikian, ia menekankan prioritas utama sesuai Pasal 31 UUD 1945 justru terletak pada pemenuhan akses pendidikan anak-anak serta peningkatan mutu tenaga pengajar.