6 Bos Tambang Timah Ditahan Kasus Korupsi: Aset Rp7 Triliun Disita, Kekuasaan Mereka Resmi Runtuh

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Enam nama besar di balik tambang timah Bangka Belitung kini harus menghadapi kenyataan pahit. 

Dari puncak kekuasaan dan harta berlimpah, mereka jatuh ke jeruji besi diseret ke meja hukum dengan bukti aset yang dirampas negara senilai Rp7 triliun.

Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Ini adalah babak baru dalam pertempuran panjang melawan mafia tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto sendiri turun tangan, memastikan perlawanan takkan berhenti sampai ke akar-akarnya. 

Kekuasaan mereka runtuh, dan negeri ini mulai menuntut keadilan yang sejati.

Baca juga: Sosok Chusnul Chaidaroh Istri Pertama Yai Mim, Bukan Orang Sembarangan, Ternyata Pemilik Ponpes

Sebanyak enam tempat pemurnian biji timah atau smelter yang diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada PT Timah Tbk merupakan milik atau dikendalikan oleh para terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. 

“Keenamnya adalah smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Menara Cipta Mulia (MCM), PT Tinindo Internusa (Tinindo), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), dan PT Refind Bangka Tin (RBT),"

“PT MCM, PT RBT, PT SIP, PT TIN, CV VIP, dan PT SBS,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, Selasa (7/10/2025) seperti dimuat Kompas.com. 

Adapun keenam daftar pemilik Smelter yang asetnya dirampas negara yakni Suwito Gunawan pemilik PT Stanindo Inti Perkasa, Tamron alias Aon pemilik CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Hendry Lie pemilik PT Tinindo Internusa atau PT TIN, Robert Indarto pemilik PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan Suparta pemilik PT Refind Bangka Tin.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi Pangkalpinang, Bangka Belitung untuk meninjau aset sitaan Kejaksaan Agung RI terhadap korupsi timah. 

Penertiban tambang timah ini merupakan tindak lanjut dari penanganan kasus korupsi di PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 300 triliun dan menguntungkan sejumlah pihak. 

Kasus tersebut melibatkan 22 terdakwa dan 5 korporasi.

Dalam peninjauannya, Prabowo mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara senilai Rp7 triliun dari tambang timah ilegal.

Prabowo Subianto pun mengaku akan terus memburu kerugian tambang timah ilegal di Pulau Bangka Belitung tidak peduli siapapun beking di belakangnya. 

Hal itu diungkapkan Prabowo Subianto saat mengecek hasil rampasan Kejaksaan Agung RI atas korupsi PT Timah di Smelter Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung pada Senin (6/10/2025). 

"Ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Prabowo menyebut, enam smelter dan barang-barang yang disita ini mencapai Rp 7 triliun. 

Namun, masih banyak tanah jarang dari PT Timah yang berpotensi memiliki nilai tinggi. 

Oleh karenanya, ia optimistis kerugian Rp 300 triliun dari PT Timah bisa dikembalikan ke masyarakat Indonesia. 

"Tapi, tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar. Sangat besar. Tanah jarang, Monasit ya. Monasit itu 1 ton nilainya bisa ratusan ribu dollar, bisa sampai 200.000 dollar Amerika Serikat, monasit. Padahal total ditemukan puluhan ribu ton mendekati 4.000 ton," ucap dia. 

Prabowo Subianto pun memastikan pemerintah bertekad untuk melawan para koruptor Timah yang merugikan negara.

Bahkan Prabowo menantang para beking timah untuk menghadapinya apabila tetap mencuri sumber daya alam (SDA) Indonesia.

“Kami bertekad membasmi ilegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum, kita harus tegakan dan tidak peduli itu siapa,” ucapnya. 

Sebagai informasi, kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 mencapai Rp 300 triliun.

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)