Pemprov Jateng Desak Padepokan Padang Ati Pekalongan Ditutup, Tapi Ada Hambatan Besar di Baliknya

Ringkasan Berita:

• Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Abdul Khalim Fadlun, pengasuh Padepokan Padang Ati Pekalongan, memicu perhatian serius dari pemerintah.
• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendesak agar padepokan tersebut ditutup karena belum memiliki izin resmi dan status badan hukum yang jelas.
• Proses penutupan masih terkendala karena belum ada kejelasan mengenai OPD atau instansi yang berwenang melakukan penutupan lembaga tersebut.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terungkapnya kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati Pekalongan, Abdul Khalim Fadlun (55), memicu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kasus yang menyita perhatian publik tersebut tidak hanya menyeret nama pengasuh padepokan, tetapi juga menyoroti legalitas lembaga yang selama ini beroperasi di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mendesak agar Padepokan Padang Ati segera ditutup.

Desakan tersebut muncul setelah diketahui bahwa lembaga tersebut belum memiliki izin resmi maupun status badan hukum yang jelas.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena sebuah lembaga yang menjalankan aktivitas pembinaan masyarakat seharusnya memiliki legalitas dan pengawasan yang jelas dari pemerintah.

Meski demikian, proses penutupan padepokan tersebut ternyata tidak dapat dilakukan secara instan.

Pemerintah daerah mengaku masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan kewenangan yang membuat langkah penutupan belum bisa segera direalisasikan.

Salah satu hambatan utama adalah belum adanya kejelasan mengenai instansi yang memiliki kewenangan langsung untuk menutup lembaga yang tidak terdaftar secara resmi.

Baca juga: Sosok Ahmad Syah Farhan Dirut Hanania Travel yang Dilaporkan Korban Gagal Umrah, Rp 60 Miliar Lenyap

Akibatnya, hingga kini pemerintah masih melakukan koordinasi lintas instansi guna menentukan langkah yang dapat ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengungkapkan bahwa persoalan kewenangan menjadi tantangan utama dalam proses tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meski ada dorongan kuat untuk menutup padepokan, pemerintah tetap harus memastikan seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Sementara itu, kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret pengasuh padepokan tersebut masih menjadi perhatian publik.

Banyak pihak berharap proses hukum berjalan transparan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang beroperasi tanpa izin resmi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Padepokan emang belum berizin. Sehingga Kemenag tidak punya kewenangan untuk menutup. Sampai sekarang belum clear, apakah dinas sosial, atau kesbangpol, atau satpol.  Sehingga kita juga kesulitan ini untuk apa namanya untuk memastikan siapa yang harus bertugas untuk menutup,” ujar Ema melalui sambungan telepon, Sabtu (30/5/2026).

Meski demikian, aparat telah memasang garis polisi di area padepokan sebagai bagian dari proses penanganan kasus yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pemerintah memastikan para korban yang telah melapor mendapatkan pendampingan.

Enam korban yang telah membuat laporan ke kepolisian saat ini disebut terus memperoleh layanan pendampingan dan perlindungan.

Selain itu, aktivitas pembelajaran di padepokan tersebut juga telah dihentikan sementara.

Sekitar 350 santri yang sebelumnya tinggal di lokasi telah dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah menjalani proses asesmen.

"UPTD Kota Pekalongan sudah memeriksa 100 santri, kebutuhannya apa bila melanjutkan pendidikan setelah keluar dari sana. Sebagian ada yang sudah dibawa pulang keluarga,” imbuhnya.

Kasus ini juga kembali menyoroti persoalan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki legalitas resmi.

Menurut data yang disampaikan DP3A Jawa Tengah, jumlah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama masih jauh dari perkiraan total lembaga serupa yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Ada 5.500 pesantren yang sudah terdaftar. Mungkin total ada 10.000-an pesantren baik yang terdaftar dan yang tidak terdaftar,” ujarnya.

Ema menilai proses sosialisasi mengenai pentingnya perizinan dan legalitas lembaga pendidikan keagamaan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Tengah mendorong keterlibatan berbagai forum pesantren guna membantu proses edukasi, pendataan, serta identifikasi persoalan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di lapangan.

“Itu kan tidak tidak enggak mudah untuk mensosialisasikan ke seluruh pesantren itu.

Jadi ini teman-teman forum pesantren sudah sudah mulai untuk apa namanya mengidentifikasi permasalahan apa mengidentifikasi dan turun ke lapangan gitu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ema menyayangkan masih munculnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.

Sebelum kasus di Pekalongan mencuat, beberapa kasus serupa juga sempat menjadi perhatian publik di daerah lain di Jawa Tengah.

Karena itu, DP3A Jawa Tengah mendorong penguatan peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pondok Pesantren (Satgas P2KP).

Kehadiran satgas tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa oleh pihak yang memiliki otoritas terhadap santri.

“Kita berupaya terus dengan Satgas P2KP, kita sudah melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) kayak forum pesantren ini sudah turun ke lapangan untuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan untuk para pengasuh,” tuturnya.

Pemprov Jawa Tengah berharap pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan dapat semakin diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang yang aman bagi para peserta didik.

(Tribunnewsmaker.com/Kompas.com)