Beredar Daftar Menteri Baru, Prabowo Disebut Calon Menhan, Benarkah? Ini Kata Presiden Jokowi

Dikonfirmasi hal tersebut, Pengamat Politik M Qodari menduga PDIP akan mendapatkan minimal empat kursi menteri dari Jokowi.

Di luar itu, menurut Qodari, bisa saja PDIP mendapatkan kursi menteri yang lebih dari empat jika muncul kalangan profesional yang didorong PDIP.

"Mungkin ada calon menteri dari profesional tapi di-endorse PDIP," ujar Qodari, Selasa (8/10/2019).

Menurut Qodari, jika mengacu pada pernyataan Jokowi maka jatah kursi menteri dari parpol di kabinet mendatang terbilang sedikit.

Dari 34 kursi menteri sebanyak 45 persen di antaranya jatah untuk parpol.

"Dengan demikian kursi dari partai cuma 15 orang," ujar Qodari.

Sementara parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019 terbilang banyak yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PBB, PKPI, PSI, dan Perindo.

Lalu siapa calon menteri dari PDIP?

Qodari memperkirakan nama-nama calon menteri dari PDIP tentu yang 'dekat' dan dipercaya oleh Megawati.

Menteri yang memiliki track record bagus dan memiliki kemampuan kepemimpinan serta loyalitas terhadap partai.

Apalagi karena ketua umum partai diberikan kewenangan mengusulkan nama-nama calon menteri meskipun keputusan tetap berada di tangan Jokowi.

"Saya pikir untuk nama-nama calon menteri dari PDIP harus dari kantong dan dekat Bu Mega. Bukan dekat Jokowi," ujar Qodari dengan nada bercanda.

Menurut Qodari, publik bisa menebak nama-nama seperti Ryamizard Ryacudu dan Budi Gunawan sebagai orang-orang dekat Megawati diperkirakan kembali akan menjadi menteri Jokowi pada periode mendatang.

Saat ini Ryamizard masih menjabat menteri pertahanan RI dan Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, Qodari menyebut orang kepercayaan Megawati seperti Eriko Sotarduga bisa jadi masuk kandidat kuat calon menteri.

"Atau nama-nama lain yang dekat Puan Maharani dan Prananda Prabowo," kata Qodari.

Dua orang penting di dekat Megawati seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan putra Megawati yakni Prananda Paloh diprediksi tidak diajukan sebagai menteri Jokowi.

Menurut Qodari, Hasto dipercaya Megawati untuk mengurus PDIP Perjuangan apalagi jabatannya sebagai Sekjen PDIP sangat penting dan strategis.

"Prananda Prabowo juga bertugas urus partai. Juga bukan tipe eksekutor. Prananda itu itu tipe pemikir, ideolog," ujar Qodari.

Prabowo siapkan nama menteri

Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi - Maruf Amin, pada 20 Oktober 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin apabila syarat berupa konsep yang ditawarkan Partai Gerindra diterima Presiden.

Namun, ia mengaku tak tahu persis nama-nama yang akan diajukan Prabowo.

"Mungkin sudah (nama-nama calon menteri), tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya. Tapi kalau konsepnya diterima, mungkin sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019), dilansir Kompas.com.

Dasco mengatakan, konsep yang ditawarkan Partai Gerindra terkait swasembada pangan, energi, dan air mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.

"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco mengatakan, soal komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Partai Gerindra, kata dia, tidak akan meminta jatah kursi menteri.

"Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta ‘Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa. Itu kalau kami konsepnya diterima," katanya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada dan kami tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Nasdem ingatkan adab politik

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengingatkan Presiden Jokowi akan adab politik terkait kemungkinan kader Partai Gerindra mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II.

"Kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadaban politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Johnny mengatakan, keadaban politik itu harus dijaga dalam demokrasi yang sehat.

Menurut dia, harus ada perbedaan antara partai pemenang pemilu dan partai yan kalah.

"Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg, jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus ksatria," ujar dia.

Johnny pun mempertanyakan mengapa hanya Gerindra yang kerap diisukan akan mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja.

"Kenapa Gerindra saja? Ini ada 10 partai politik pengusung presiden, ada sembilan partai politik di parlemen, kenapa hanya satu?" kata dia.

Kendati demikian, Johnny mengatakan, apabila presiden memiliki pertimbangan politik untuk memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Gerindra, Nasdem akan mendukung.

Akan tetapi, jika presiden memutuskan tidak memberikan jatah kursi ke Gerindra, Nasdem akan sangat mendukung.

"Tetapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik (Gerindra dapat kursi menteri), itu keputusan presiden kami dukung. Namun, apabila presiden tidak memilih karena pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung keputusan itu," kata dia.

Partai Gerindra diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tak hanya itu, Partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Kaltim dengan judul Budi Gunawan hingga Eriko Sotarduga, Inilah Orang-orang Dekat Megawati yang Diduga jadi Menteri