Bakal Jadi Bos BUMN, Ahok akan Isi Bagian Sektor Energi dan Harus Mundur dari PDI-P

Harus mundur dari PDI-P

Juru bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalaupun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri.

Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel.

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Direksi PLN?

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mendukung langkah Erick Thohir yang akan mengangkat Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN.

Menurut Deddy, Ahok adalah figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN.

Ahok dinilai lebih tepat menjadi Direksi PLN yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas sejak Sofyan Basir terseret kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai Direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy.

Anggota komisi IV ini menilai, Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar.

• Perjalanan Karir Ahok, dari Kontraktor ke BUMN, Sempat Jadi Napi, Ini yang Buat Sosoknya Dicintai

Selain itu, Ahok juga mampu memahami dan mewujudkan program Presiden Joko Widodo karena pernah bekerja bersama mengurus Jakarta.