Jokowi Angkat Bicara Soal Masuknya Kapal China di Perairan Natuna, Sebut Tak Ada Tawar Menawar

Demikian keterangan pers Kabidpenum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Taibur Rahman, yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).

Sebanyak 600 personel yang terlibat apel terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, dan 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai.

Lalu, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

Dalam arahannya kepada prajurit, Pangkogabwilhan I menegaskan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE).

Pelanggaran berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing, sehingga merupakan ancaman pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.

Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.

Mulai 1 Januari 2020, didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing.

Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, dan darat.

Pangkogabwilhan I juga mengarahkan seluruh prajurit TNI yang terlibat operasi ini, khususnya pengawak KRI dan pesawat udara.

Tujuannya, agar memahami aturan-aturan hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia.

Para prajurit TNI juga harus melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional, sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik.

Selain itu, para prajurit TNI diminta menggunakan Role of Engagement (RoE) yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari.

Pangkogabwilhan I menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas, agar tidak terprovokasi dan terpancing kapal asing yang selalu melakukan provokasi apabila ada kehadiran KRI.

“Kehadiran Kapal Perang Indonesia adalah representasi negara, sehingga mereka harusnya paham."

"Ketika negara mengeluarkan kapal perangnya, bahwa negara pun sudah hadir di situ,” tegas Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono.

Sebelumnya, TNI telah mengerahkan lima kapal perang KRI dan satu pesawat Boeing ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini dilakukan menyusul sikap apatis Pemerintah Cina terhadap protes Pemerintah Indonesia, pasca-pelanggaran kapal coast guard Cina di perairan ZEE Natuna Utara.

Pangkogabwilhan I menyampaikan, pengerahan alutsista pertahanan dan personel TNI ini bagian dari operasi kesiagaan tempur.

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020."

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono sebelumnya.

Eskalasi hubungan keamanan Indonesia-Cina meningkat setelah kapal coast guard Cina menerobos kedaulatan perairan ZEE di perairan Natuna Utara pada Jumat 30 Desember 2019.

Saat itu, kapal coast guard Cina mengawal kapal sipil Cina pencuri ikan di perairan Naturan Utara.

Kapal perang KRI milik TNI yang mengetahui kejadian itu langsung mengusir kapal coast guard Cina.

Pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum kuat untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

Sebab, wilayah ZEE Indonesia mencakup perairan Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional, melalui Konvensi PBB tentang hukum laut.

Yakni, United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982.

Sementara, Pemerintah Cina bergeming atas protes Pemerintah Indonesia.

Mereka mengklaim mempunyai hak historis di Laut Cina Selatan, mencakup perairan Natuna, tanpa dasar hukum yang kuat.

Klaim tersebut hanya karena nelayan Cina sudah lama melakukan kegiatan penangkapan perikanan di perairan dekat Kepulauan Nansha atau Natuna. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahfud MD Tegaskan Indonesia Takkan Perang Melawan Cina, tapi Juga Ogah Negosiasi Soal Natuna