Setelah Jokowi Berkunjung di Natuna, Kapal China Ternyata Masih Bertahan, TNI Kerahkan Kapal Perang
Kapal ikan asing yang berada di perairan Natuna ternyata masih bertahan, belum juga keluar dari wilayah Indonesia.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kapal ikan asing yang berada di perairan Natuna ternyata masih bertahan.
Kapal asing tersebut belum juga keluar dari wilayah Indonesia meski pun Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke Natuna.
Jokowi diketahui berkunjung bersama gelar pasukan TNI ke Natuna pada 8 Januari 2020.
Namun, kunjungan Jokowi tersebut ternyata tak membuat keberadaan kapal ikan asing (KIA) keluar dari wilayah Indonesia.
KIA masih terdeteksi atau masih ada.
Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing.
Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.
Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.
"Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).
Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.
Dalam keterangannya, Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir KAI tersebut.
Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia.
Namun demikian, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Namun jika kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum," kata Yudho.
Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2020), Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pulau Natuna.
Dalam kunjungannya itu, ia menegaskan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.
"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya dan ada gubernurnya bahkan penduduk kita di sini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi," kata Jokowi. (Kompas.com/ Hadi Maulana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pasca-kunjungan Jokowi di Natuna, Kapal Ikan Asing di Natuna Masih Terdeteksi
Fakta Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, Masuk Teritorial NKRI, Beri Sertifikat Tanah ke Warga
Polemik Laut Natuna turut menjadi perbincangan hangat di negeri ini.
Sengketa soal Laut Natuna, Kepulauan Riau, ini membuat hubungan bilateral antara China dan Indonesia memanas.
Hal ini lantaran sejumlah kapal China diketahui melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Tak hanya kapal nelayan, kapal milik Coast Guard China bahkan tampak mendampingi kapal-kapal pencari ikan.
Mereka berlayar di atas wilayah perairan Natuna yang masih masuk dalam teritorial Indonesia.
Indonesia pun melayangkan surat protesnya pada Pemerintah China di Beijing.
Akan tetapi, kapal-kapal milik China masih saja beraktivitas di Perairan Natuna yang juga diklaim sebagai milik mereka.
Menindaklanjuti sengketa yang terjadi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna, Kepulauan Riau.
Dalam kunjungannya, presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Tiba di Kabupaten Natuna, Jokowi langsung menuju Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Selat Lampa untuk bertemu dengan nelayan.
Setelah itu, Presiden Jokowi bertolak ke Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai dan menyerahkan sejumlah sertifikat tanah bagi masyarakat.
Berikut deretan fakta kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna.
1. Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar
Dalam beberapa hari terakhir ini, situasi di Perairan Natuna sedikit memanas, hal ini dikarenakan masuknya kapal pencari ikan dan coast guard China ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Dengan adanya kejadian itu, Pemerintah Indonesia pun mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Terkait dengan peristiwa itu, Presiden Jokowi pun angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke wilayah peraiaran Natuna.
Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).
2. Jokowi: dari dulu sampai sekarang, Natuna adalah Indonesia
Saat bertemu dengan dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Jokowi menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial NKRI.
Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.
3. Jokowi tegaskan Kepulauan Natuna masuk dalam teritorial NKRI
Berkunjung ke Natuna dan bertemu dengan para nelayan, Jokowi menegaskan bahwa wilayah Natuna adalah teritorial NKRI dan tidak perlu ada pihak yang meragukannya.
"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi dilansir dari Antaranews.com
Ia mengatakan Natuna memiliki penduduk warga negara Indonesia dengan jumlah 81.000 jiwa dan masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
"Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukannya," kata Jokowi.
"Apalagi yang harus dipertanyakan. Gak ada dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," tambahnya.
4. Pesan Jokowi kepada nelayan
Dihadapan para nelayan di Kabupaten Natua, Jokowi berpesan nelayanan dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah.
Presiden mengatakan, pemerintah memakan waktu beberapa tahun untuk membangun infrastruktur perikanan di Natuna.
"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat gak sih," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Antara.
5. Jokowi berikan sertifikat tanah ke warga
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Natuna, Jokowi tidak hanya bertemu dengan nelayan. Tetapi juga memberikan sertifikat tanah kepada warga di Kantor Bupati Natuna.
Ia mengatakan, sertifikat tanah tersebut merupakan bahwa Natuna adalah wilayah NKRI.
"Kenapa saya hari ini ingin menyerahkan sertifikat tanah ini? Supaya kita semua tahu bahawa Natuna adalah Tanah Air Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang hadir di Kantor Bupati Natuna.
Jokowi mengatakan sertifikat tanah adalah bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Natuna.
"Jadi simbol pemberian sertifikat ini menunjukkan bahwa bukti hak hukum atas lahan tanah telah dipegang oleh masyarakat Natuna," tegasnya
6. Jokowi datangi 2 KRI di Selat Lampa Natuna
Berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepualaun Riau, Jokowi tak hanya bertemu dengan para nelayan dan membagikan sertifikat tanah kepada warga. Tetapi juga meninjau dua Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun di Selat Lampa Natuna.
Ia mengatakan, tujuannya ke Natuna juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat dan hak berdaulat negera Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut di zona ekonomi eksklusif.
"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau dua KRI tersebut dilansir dari setkab.go.id. (TribunNewsmaker.com/*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Fakta Kunjungan Jokowi ke Natuna, Masuk dalam Teritorial NKRI hingga Tidak Bisa Ditawar
