PKS Kritik Menhan Prabowo Subianto yang Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Gerindra: Jangan Genit

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi kritikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kerap bolak-balik ke luar negeri.

Seperti yang diberitakan, Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri setelah dilantik sebagai Menhan.

Hal itu membuat PKS memberikan kritikannya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lantas merespons kritik Partai Keadilan Sejahtera terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke luar negeri.

• Kritik Prabowo, Mardani Ali Singgung Jokowi soal Studi Banding Bisa dari Ponsel

Dia menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo dengan negara-negara asing tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan.

Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.

Dasco pun meminta PKS tidak genit berkomentar.

Ia mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.

"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi).

Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," kata dia.

• Alasan Prabowo Berhati-hati soal Natuna, Tak Ingin Dipersepsikan Menggunakan Jalur Militeristik

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik.

Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia.

• Prabowo Kunjungan Bilateral ke 3 Negara dalam Sebulan, Yunarto Wijaya: Menhan Jalan-jalan Mulu Yak

Adapun Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil kemudian menegaskan bahwa kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia. (Kompas.com/ Tsarina Maharani)


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo ke Luar Negeri atas Perintah Jokowi, Gerindra Minta PKS Jangan Genit"

Kritik Prabowo, Mardani Ali Singgung Jokowi soal Studi Banding Bisa dari Ponsel

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri.

Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel).

Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani Ali kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani Ali berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik.

Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani Ali.

Mardani Ali pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

Sebab, menurut Mardani Ali, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik.

Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," tuturnya.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo sudah tujuh kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil Anzar di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dahnil menegaskan, kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.

Setelah berkunjung ke Perancis, Prabowo dikabarkan akan melanjutkan diplomasi pertahanan ke Rusia.

Salah satu isu yang akan dibahas adalah Prabowo punya perhatian mengenai misil.

"Banyak hal, (di) Rusia.

Pak Prabowo juga yang menjadi salah satu concern dia (adalah) misil," ujar Dahnil Anzar.

Sebelumnya, pada saat berpidato di sidang DPR-DPD, 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran.

Jokowi mencontohkan soal penggunaan anggaran untuk studi banding ke luar negeri.

Ia menilai studi banding ke negeri orang pada era teknologi saat ini sudah tidak relevan.

Sebab, berbagai informasi bisa didapat lewat ponsel pintar.

"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien.

Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri, padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," kata Jokowi. (Kompas.com/Tsarina Maharani)

Artikel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kritik Prabowo, PKS Singgung Pidato Jokowi soal Studi Banding Bisa lewat Ponsel