Susi Pudjiastuti dan PKS Beri Kritikan Soal Natuna ke Pemerintah, Tegaskan Tak Setuju dengan Hal Ini

"Jangan kemudian ditafsirkan tuntutan pemerintah tegas itu mengajak perang. Tidak. Itu penafsiran childish," ujar Sohibul saat menghadiri diskusi yang sama. 

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak menginginkan terjadinya perang. PKS hanya ingin pemerintah saat itu memberikan respons yang proporsional.

Misalnya, menurut Sohibul, dengan melakukan aksi nyata saat kapal asing terbukti melanggar di zona berdaulat Indonesia.

Menurut Sohibul, langkah tegas yang dilakukan pemerintah bisa menjadi jangka panjang.

Dengan demikian, ketika kapal asing kembali memasuki ZEE Indonesia, pemerintah bisa kembali menunjukan sikap tegasnya.

"Kita percaya kita butuh investasi. Kita tidak anti asing, tetapi kalau dibarter dengan sikap tidak proporsional, tentu kita tidak setuju," kata Sohibul.

Susi Pudjiastuti tak setuju

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak setuju akan wacana pemerintah yang akan mengirimkan banyak nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke Perairan Natuna.

"Saya tidak setuju kalau mau aman diisi nelayan banyak-banyak," ujar Susi dalam diskusi yang sama. 

Menurut Susi, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam mengamankan perairan Natuna.

Pemerintah, kata Susi, juga harus melakukan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebab, apabila pemerintah sekadar mengusir kapal asing keluar dari area bedaulat Indonesia, dikhawatirkan kapal tersebut akan kembali lagi.

"Patroli harus menegakkan hukum. Kalau diusir saja, ya sia-sia karena mereka akan balik lagi," kata Susi.

Di sisi lain, Susi berharap para politisi Indonesia juga bisa lebih peduli dalam mengatasi permasalahan di Natuna.

Kepedulian itu dapat dilakukan dengan memecahkan pokok permasalahan perekonomian para nelayan.