POPULER 100 Hari Jokowi-Maruf Kerja, Ini Kiprah Para Menteri hingga Deretan Pro & Kontra Kebijakan

Ia mengatakan pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap hingga selesai pada 2023.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan), tetapi tetap akan diperhatikan," ujarnya.

Kebijakan tersebut telah melalui persetujuan dengan Komisi II DPR. Rencana penghapusan tenaga honorer itu mengacu pada UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat membuat ramai karena rencananya membuka keran ekspor benih lobster.

Pembukan keran ekspor itu dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Meski menuai protes, Edhy menyatakan tak akan mundur.

Menurut dia sebagai seorang menteri, pihaknya harus mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang menertawakannya.

Disebutkan, hingga kini wacana tersebut masih terus dikaji.

• Terkait Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Minta PNS Pusat Pindah ke Kalimantan, Saya Paksa!

• Kata Rocky Gerung soal Jokowi Sebut Sandiaga Uno Berpeluang di Pilpres 2024, Ingin Lemahkan Anies?

• Rocky Gerung Soroti Momen Jokowi Puji Sandiaga Uno, Sebut Melemahkan Anies & Singgung Persaingan

"Anda pasti tertawa tentang lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita," kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Kemudian, jagat media sosial pun sempat heboh oleh pernyataan Menkominfo Johnny G Plate terkait layanan video streaming Netflix.

Johnny sempat mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, hal ini untuk mendorong tumbuh kembang kreativitas di dalam negeri.

"Kepada Netflix tentu kita minta, tolong gunakan juga hasil dari kreativitas di dalam negeri, kan banyak yang bisa membuat film dalam negeri untuk diedarkan," tuturnya.