POPULER 100 Hari Jokowi-Maruf Kerja, Ini Kiprah Para Menteri hingga Deretan Pro & Kontra Kebijakan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah Sepak terjang para menteri hingga pro dan kontra sejumlah kebijakan di 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah 100 hari mengemban amanah untuk memimpin negeri ini.

Seperti yang diketahui, masa pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin sudah memasuki 100 hari pada 30 Januari 2020 ini.

Sejumlah rekam jejak kerja Kabine Indonesia Maju jadi pusat perhatian sejak keduanya dilantik pada 23 Oktober 2020 silam.

Banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi dan para menteri di 100 hari kerja ini.

Bergabungnya Prabowo Subianto ke pemerintah juga sempat menjadi perbincangan.

Selain itu, beberapa kasus yang muncul juga cukup mencuri perhatian.

Tak ketinggalan gebrakan para menteri baru yang menuai berbagai pro dan kontra.

Kendati demikian, beberapa kebijakan yang dinilai memberikan dampak cukup positif mendapat dukungan dari masyarakat.

Sejumlah nama menteri pun membetot perhatian publik dan jadi bahan perbincangan di media sosial karena kebijakan maupun karena langkah politiknya, termasuk mereka yang menjadi menteri dengan kendaraan partai politik.    

Seperti diketahui, dari 34 menteri Jokowi, 16 di antaranya datang dari kalangan partai politik. 

PDI-P menyumbang menteri paling banyak dengan jumlah empat orang. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati.

Selanjutnya dari Golkar adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

• Said Didu Sindir Keberadaan Maruf Amin di Pemerintahan Jokowi, Rocky Gerung Tertawa Terbahak-bahak

• Sebut 100 Hari Pemerintahan Jokowi Kebohongan Baru, Rocky Gerung Singgung Ucapan Yasonna Laoly

• Pengakuan Terdakwa Ancam Penggal Kepala Jokowi Kepalanya Ditodong Senjata saat Ditangkap Polisi

Kemudian dari Nasdem adalah Menteri Pertanian Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate.

Berikutnya dari PKB adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Kemudian dari PPP adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selanjutnya, Gerindra yang merapat dengan pemerintahan Jokowi mendapatkan jatah dua kursi, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Bagaimana kiprah mereka sejauh ini? Berikut catatan Kompas.com, Kamis (30/1/2020):

Antara jabatan partai dan jabatan publik

Kebanyakan para menteri yang datang dari partai politik tetap aktif dengan jabatannya di partai mereka bernaung.

Contoh berikutnya adalah Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDI-P.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Konflik kepentingan antara jabatan Yasonna tersebut dan tugasnya sebagai Menkumham kemudian tampak nyata dalam kasus dugaan suap yang melibatkan eks calon legislatif PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna bahkan dianggap sejumlah pihak dapat dikenakan pasal tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana tertuang dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Ia diduga sengaja memanipulasi keberadaan Harun Masiku.

Dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Yasonna itu kemudian dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tengah mendalami laporan tersebut.

• Update Kasus Hermawan si Pengancam Penggal Kepala Jokowi, Akui Diajak Teman & Spontan Tak Berniat

• 100 Hari Jokowi-Maruf Amin Kerja, Rocky Gerung Beri Nilai 9, Alasannya Buat Said Didu Tertawa

• Waspadai Virus Corona, Jokowi Beberkan Persiapan yang Telah Dilakukan, Minta Masyarakat Hati-hati

Selanjutnya, selain Airlangga dan Yasonna yang punya jabatan strategis di partai, ada Johnny G Plate yang menjabat sebagai Sekjen NasDem dan Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Kemudian, Edhy Prabowo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Pro dan kontra kebijakan

Selama 100 hari menjabat, pro dan kontra mewarnai sejumlah kebijakan yang diambil para menteri dari kalangan parpol ini.

Salah satunya adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dinyatakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Ia mengatakan pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap hingga selesai pada 2023.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan), tetapi tetap akan diperhatikan," ujarnya.

Kebijakan tersebut telah melalui persetujuan dengan Komisi II DPR. Rencana penghapusan tenaga honorer itu mengacu pada UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat membuat ramai karena rencananya membuka keran ekspor benih lobster.

Pembukan keran ekspor itu dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Meski menuai protes, Edhy menyatakan tak akan mundur.

Menurut dia sebagai seorang menteri, pihaknya harus mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang menertawakannya.

Disebutkan, hingga kini wacana tersebut masih terus dikaji.

• Terkait Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Minta PNS Pusat Pindah ke Kalimantan, Saya Paksa!

• Kata Rocky Gerung soal Jokowi Sebut Sandiaga Uno Berpeluang di Pilpres 2024, Ingin Lemahkan Anies?

• Rocky Gerung Soroti Momen Jokowi Puji Sandiaga Uno, Sebut Melemahkan Anies & Singgung Persaingan

"Anda pasti tertawa tentang lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita," kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Kemudian, jagat media sosial pun sempat heboh oleh pernyataan Menkominfo Johnny G Plate terkait layanan video streaming Netflix.

Johnny sempat mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, hal ini untuk mendorong tumbuh kembang kreativitas di dalam negeri.

"Kepada Netflix tentu kita minta, tolong gunakan juga hasil dari kreativitas di dalam negeri, kan banyak yang bisa membuat film dalam negeri untuk diedarkan," tuturnya.

Terkait pemblokiran Netflix yang saat ini dilakukan Telkomsel, ia pun meminta agar Telkom duduk bersama pihak Netflix.

Johnny menyebutkan, pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix disebabkan karena masalah bisnis. Dengan demikian, solusinya harus dibicarakan business to business.

"Tanpa disarankan juga, dia mesti duduk bareng kalau mau selesai. Tidak perlu disarankan, harusnya begitu, itu jalan keluar," kata dia. 

(TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 100 Hari Jokowi: Sepak Terjang Para Menteri dari Partai Politik