Ali Ngabalin Buka Suara Soal Polemik Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Akan Didata & Dicek Terlebih Dulu

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal polemik pemulangan WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS).

Diungkapkan Ali Ngabalin, saat ini pemerintah tengah mendata WNI eks ISIS.

Ada sebanyak 600 WNI yang terkonfirmasi sebagai mantan simpatisan ISIS.

Namun masih ada sebanyak 1.800 yang tidak terkonfirmasi.

Ali Ngabalin kemudian membeberkan langkah pemerintah terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS ini.

• Ali Ngabalin Sebut Jokowi Punya Privilege Saat Bersepeda Motor, Ini Penjelasan Soal Keistimewaan

Ia mengatakan bahwa pemerintah tentunya akan melakukan cek satu per satu.

Hal itu terkait layak atau tidaknya WNI eks mantan ISIS itu kembali ke Indonesia.

Akan berbahaya tidak juga dipulangkan.

Pemerintah tentunya akan banyak menimbang.

"Sebagai negara, sebagai pemerintah, tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Ngabalin mengatakan, pendataan itu meliputi hal-hal detail yang berkaitan dengan diri WNI.

Tidak hanya WNI tersebut lahir, tinggal, dan sekolah di mana, tetapi juga seperti apa rekam jejak kehidupannya.

Hasil pendataan nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan apakah menyetujui atau malah menolak wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas, terutama eks ISIS.

Sejauh ini, pemerintah telah memiliki dua draf terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, yaitu draf persetujuan pemulangan dan draf penolakan.

"Draf itu kan musti memuat (profiling WNI eks ISIS) supaya Bapak Presiden bisa mendapatkan informasi yang baik dan akurat kemudian summary-nya harus mantap dari draf-draf yang ada, kenapa begitu? Karena ini menjadi dokumen negara," ujar Ngabalin.

Proses pendataan ini, lanjut Ngabalin, perlu waktu yang tidak sebentar.

Ditargetkan prosesnya akan selesai paling lambat Mei mendatang.

Sehingga pada Juni 2020, diharapkan presiden sudah dapat mengambil keputusan soal wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas negara, terutmaa eks ISIS.

"Seberat apa pun pasti Presiden punya keputusan.

Kalaupun nanti persoalan waktu kemudian bapak presiden punya pertimbangan-pertimbangan itu juga menjadi keputusan kan," kata Ngabalin.

Diberitakan, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan, sebanyak 600 WNI di Timur Tengah yang sempat bergabung dalam kelompok ISIS akan dipulangkan ke Tanah Air.

Informasi rencana pemulangan WNI eks ISIS itu diperoleh Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Adapun Presiden Joko Widodo menyatakan, pemulangan WNI eks ISIS itu masih perlu dikaji dalam rapat tingkat menteri.

Sementara itu Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan, wacana pemulangan warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS) tak bisa disikapi secara hitam dan putih. 

• Soal Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Pendamping Korban Terorisme: Mengapa Mikir Pengkhianat Bangsa?

Namun, sepanjang landasan hukumnya jelas, tidak masalah jika pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menolak pemulangan 600 WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas, khususnya eks anggota ISIS.

"Sepanjang landasan hukumnya jelas, internasional juga bisa memahaminya, ya enggak ada masalah, itu pilihannya," kata Taufan dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Taufan mengatakan, jika penolakan pemulangan para terduga teroris lintas batas adalah keputusan yang akan pemerintah ambil, sudah pasti hal ini akan menuai kritik.

Namun demikian, hal yang sama pun terjadi di negara-negara yang pernah menghadapi polemik serupa.

Paling penting, pemerintah punya argumen hukum yang kuat terhadap keputusan yang nantinya mereka ambil.

"Pemerintah harus cermat tapi enggak boleh berlama-lama. Kan jadi polemik politik, ini bukan isu politik, ini isu hukum. Ini bukan soal kemanusiaan, ini isu hukum," ujar Taufan.

 Jika nantinya pemerintah menolak memulangkan 600 WNI yang merupakan terduga teroris lintas batas, menurut Taufan, pemerintah tidak bisa begitu saja lepas tangan terhadap mereka.

Harus tetap langkah yang pemerintah ambil untuk mengurus WNI itu karena bagaimanapun mereka masih menjadi bagian dari warga negara.

Namun, bagaimana prosedur mengurusnya, hal itulah yang kini jadi PR pemerintah.

"Kalau enggak mau mengurusi, ya keliru, kita harus mengurusi," ujar Taufan.

Nada Fedullah

Wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah terus mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Setelah kekalahannya di Irak (2017) dan Suriah (2019), para kombatan kini ditempatkan di kamp pengungsian khusus yang ada di sejumlah tempat.

Salah satunya adalah kamp pengungsian al-Hol, Suriah Utara, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF.

Di kamp pengungsian tersebut, terdapat sejumlah WNI yang tengah menanti kepastian nasib mereka, salah satunya adalah Nada Fedulla.

• Mantan Simpatisan Bongkar Kelakuan Keji ISIS, Sebut Wanita Hanya Pabrik Anak: Mereka Pembohong Besar

Dalam sebuah wawancara di BBC, Selasa (4/2/2020), Nada Fedulla mengaku dibawa oleh ayahnya ke Suriah sejak 2015 silam.

Saat itu, dia masih duduk di bangku sekolah dan harus merelakan cita-citanya menjadi seorang dokter.

"Saat masih sekolah, saya bercita-cita menjadi dokter dan saya sangat senang belajar," kata Nada kepada BBC.

Menurutnya, dia tak tahu bahwa sang ayah akan membawanya ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.

Selain Nada, ayahnya juga membawa anggota keluarga mereka yang lain, termasuk sang nenek. (TribunNewsmaker/*)

 

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul 600 WNI Eks ISIS Akan Didata dan Dicek Satu per Satu Sebelum Diizinkan Kembali Pulang ke Indonesia