Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak akan Pulangkan Teroris ke Indonesia, 'Untuk Apa? Malah Berbahaya'

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terkait wacana pemerintah memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan mantan anggota ISIS ke Indonesia masih menjadi menuai polemik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun angkat biacara.

Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintar batas, terutama mantan anggota ISIS.

Statement tersebut Mahfud MD sampaikan setelah mengikuti rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Kendati demikian, pemerintah juga membuka opsi lain terkait hal tersebut.

Pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS.

Meski tak akan memulangkan WNI yang menjadi mantan anggota ISIS, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada WNI terlantar di luar negeri.

Pemerintah akan membantu memulangkan WNI yang terlantar tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap akan melindungi para WNI yang terlantar di luar negeri dan akan memulangkannya.

• Sama Seperti Jokowi, Mahfud MD juga Tolak Pemulangan 660 WNI Mantan Anggota ISIS, Ini Alasannya

• Mahfud MD Bongkar Sikap Prabowo Ketika Mengajaknya Diskusi, Beri Teguran Jika Menhan Lakukan Ini

• Pemulangan WNI Eks ISIS Dikhawatirkan Cuma Minta Belas Kasihan, Ali Ngabalin: Bagaimana Jika Menang?

Mahfud memastikan para WNI bukan teroris yang saat ini dalam kondisi terlantar di luar negeri dilindungi oleh negara.

"Kalau WNI biasa yang terlantar pasti dipulangkan. Kalau teroris pasti tidak (dipulangkan) lah," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/2/2020).

Sehingga, jika ada WNI terlantar bisa melapor ke kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri.

"Kalau orang Indonesia di luar negeri tidak teroris ya lapor aja ke kedutaan. Kalau teroris enggak," katanya.

Alasannya, jika WNI eks teroris dipulangkan, ada potensi membahayakan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Yang sudah gabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa? Malah kamu nanti yang berbahaya di sini. Jadi yang eks teroris tidak dipulangkan, yang sudah membakar paspor, bahkan sudah nantang-nantang (pemerintah)," tambah Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan berbagai negara lain ke Indonesia.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud seusai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (FTF) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud seusai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

• Mantan Simpatisan Bongkar Kelakuan Keji ISIS, Sebut Wanita Hanya Pabrik Anak: Mereka Pembohong Besar

• Tanggapi Pernyataan SBY Soal Pansus yang Akan Jatuhkan 2 Menteri, Mahfud MD: Biasalah Politis di DPR

Ketika ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS, Mahfud mengatakan, pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud. (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud: WNI Terlantar di Luar Negeri Dipulangkan, Teroris Tidak

Soal Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Pendamping Korban Terorisme: Mengapa Mikir Pengkhianat Bangsa?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Soal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan simpatisan ISIS masih menjadi perbincangan hangat.

Wacana pemulangan WNI eks ISIS tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Presiden Jokowi sendiri telah menolak untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS.

Begitu juga dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Namun ada beberapa pihak yang setuju untuk memulangkan mantan eks ISIS kembali ke Indonesia.

Polemik ini menyita perhatian pendamping Korban Bom Samarinda, Birgaldo Sinaga.

Ia turut buka suara mengenai isu yang tengah hangat ini.

Menurut Birgaldo Sinaga, pemerintah tak perlu memulangkan WNI eks ISIS.

• Komentari Cuitan Jokowi Terkait Kepulangan WNI Eks ISIS, Yunarto Wijaya Singgung Soal Tukang Meubel

Menurutnya, wacana itu dapat melukai keluarga korban terorisme.

Terlebih saat ini para korban tengah berjuang untuk bangkit dan pulih.

Sehingga Birgaldo menyebut pemulangan WNI eks ISIS ini adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Kompas Petang yang Tribunnews lansir dari YouTube Kompas tv, Minggu (9/2/2020).

"Ketidak adilan dan melukai perasaan keluarga korban terorisme itu yang ada dibenak saya," ujar Birgaldo.

"Saya kira pemerintah memikirkan mereka dipikirkan saja menurut saya sebuah kekeliruan dan kesalahan," imbuhnya.

Birgaldo pun heran terkait adanya wacana itu.

Menurutnya tidak seharusnya pemerintah fokus untuk memikirkan para WNI eks ISIS ini.

Melainkan semestinya pemerintah lebih memperhatikan bagaimana perasaan para korban terorisme.

"Bagaimana bisa pemerintah begitu mudah melempar isu ini, membuat gaduh," ujarnya.

"Ini melukai perasaan korban yang kehilngan anggota keluarganya yang saat ini berjuang untuk pulih," tegasnya.

Menurutnya larangan pemulangan para WNI ini bukan soal apakah orang tersebut bisa berubah atau tidak.

• Mantan Simpatisan Bongkar Kelakuan Keji ISIS, Sebut Wanita Hanya Pabrik Anak: Mereka Pembohong Besar

Melainkan, ini sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka sat memilih untuk menjadi bagian ISIS.

"Saya kira ada hak dan tanggung jawab atas konsekuensi terhadap setiap anak bangsa secara adil bahwa setiap tindakan itu membuat konsekuensi," jelasnya.

"Mereka pergi ke Baghdad, ke Suriah tentunya ingin bergabung di ISIS," imbuhnya.

"Sehingga mereka memiliki mimpi ingin menjadi bagian khalifah Abu Bakar al Baghdadi," kata Birgaldo.

Lebih lanjut Birgaldo menyinggung soal alumni ISIS yang pernah kembali ke Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan, alumni ISIS Puji Supriyanto adalah pengebom tiga buah gereja mengakibatkan banyak korban pada 13 Mei 2018," ujarnya.

"Apakah saat Puji Supriyanto yang pergi ke ISIS terus kembali dia bertaubat? tidak," tegasnya.

"Dia sudah memiliki kemampuan militer dengan merakit bom, kemudian dia berencana melakukan pengeboman dengan membunuh target korban," kata Birgaldo.

Sehingga Birgaldo meminta pemerintah untuk tidak memikirkan apalagi melakukan pemulangan terhadam WNI eks ISIS itu.

• Jokowi Tolak Pulangkan 600 WNI Eks ISIS, Fadli Zon Nilai Mereka Banyak Jadi Korban: Jangan Begitulah

Lebih baik pemerintah fokus menangani nasib korban-korban serangan terorisme.

"Mengapa Negara memikirkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang berjuang di ISIS sana?" ujarnya.

"Mengapa malah bukan para korban yang nasibnya sangat menyedihkan?" imbuhnya.

"Saya kira negara ini sangat keliru melihat dari sisi kemanusiaan," tegas Birgaldo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait rencana WNI eks ISIS yang akan dipulangkan ke Indonesia.

Kepala negara ini mengaku tidak setuju atau menolak kepulangan WNI eks ISIS ini.

Pendapat ini ia utarakan selaku atas nama pribadinya, bukan dari keputusan rapat terbatas.

Mengingat rapat terbatas terkait kepulangan WNI eks ISIS ini belum dilaksanakan.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya," ujarnya yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Kendati demikian, Jokowi akan membahas secara lebih rinci terkait hal tersebut bersama para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Kementerian diminta menghitung secara detail, mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika WNI eks ISIS terebut benar kembali ke tanah air.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.

Pengamat Terorisme Sebut Pemulangan WNI ISIS akan Berikan Manfaat Bagi Indonesia

Pengamat Terorisme, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh turut menyoroti terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS oleh Pemerintah.

Bertolak belakang dengan Presiden Jokowi, Al Chaidar berpendapat agar para mereka dapat dipulangkan saja.

Hal ini dikarenakan para WNI eks ISIS ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Yakni berupa program deradikalisasi untuk kelompok teroris di Indonesia.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menuturkan jika Pemerintah menolak kepulangan tersebut, maka pemerintah akan dianggap dzalim kepada mereka.

Di sisi lain, Al Chaidar juga mengaku terkait adanya potensi bahaya yang dibawa para WNI eks ISIS ini.

Sehingga ia meminta agar ada proses screening terhadap mereka.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," kata Al Chaidar.

"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," imbuhnya. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Pendamping Korban Terorisme: Dipikirkan Saja Sudah Sangat Keliru