Anies Baswedan Bungkam & Senyum Saat Ditanya Survei yang Sebut Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ditanya Soal Survei yang Sebut Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir, Anies Cuma Bungkam & Tersenyum.

Hasil survei Indo Barometer soal penanganan banji DKI Jakarta jadi pusat perhatian publik.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan warga terkait penanganan banjir pada Basuki Tjahaja Purnama jauh lebih besar daripada Anies Baswedan.

Bahkan, perbedaan angkanya mencapai 10 kali lipat.

Saat ditanya mengenai hal ini, Anies Baswedan hanya bungkam dan tersenyum.

Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Anies Baswedan tidak mau memberikan komentarnya terkait hasil survei Indo Barometer tersebut.

Seperti diketahui, dirinya berada di posisi ketiga di bawah Ahok dan Presiden Jokowi 

Anies berada di posisi ketiga di bawah Ahok dan Presiden Joko Widodo.

Ia hanya melambaikan tangan sembari tersenyum saat ditanya perihal masalah tersebut.

• Hasil Survei Indo Barometer Sebut Ahok Paling Top dalam Atasi Banjir, Anies Baswedan Beri Reaksi Ini

• Kepuasan Warga DKI Soal Penanganan Banjir Jakarta pada Ahok 10 Kali Lipat Lebih Besar dari Anies

• Pengamat Sebut Ahok Miliki Nilai Tambah & Bisa Atasi Banjir Dibanding Anies, Yunarto Beri Sindiran

Mulanya, wartawan mengejar Anies dari Stasiun MRT Bandaran Hotel Indonesia seusai agenda penandatanganan Paket Kontrak antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Shimizu-Adhi Karya JV (SAJV) untuk Fase 2 CP 201, Senin (17/2/2020).

Wartawan lalu mengikuti Anies hingga ke depan Wisma Nusantara untuk dimintai tanggapan.

Namun, Anies bungkam dan hanya tersenyum sembari masuk ke dalam Wisma Nusantara.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menempatkan Ahok sebagai gubernur yang paling berhasil menangani masalah banjir di Ibu Kota.

"Satu, banjir, paling banyak dianggap berhasil Ahok 40 persen, lalu Jokowi 25 persen, Pak Anies (Baswedan) 4 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Berdasarkan survei, sebanyak 61,4 persen responden menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dibanding pemerintah pusat (26,2 persen).

Sementara itu, untuk isu kemacetan, responden kembali memilih Ahok sebagai gubernur yang dinilai paling berhasil mengatasi masalah tersebut.

Ahok memperoleh 35,3 persen, kemudian Jokowi 25,3 persen, dan Anies 8,3 persen.

Dalam isu pendidikan, Jokowi unggul dengan 35,1 persen, diikuti dengan Anies 25,3 persen, dan Ahok 15,3 persen.

Lalu, Jokowi kembali unggul di sektor kesehatan, disusul Anies dan Ahok.

"Kesehatan, paling tinggi Jokowi 35 persen, Anies 20 persen, Basuki 17 persen," tuturnya.

Terakhir, pada sektor ekonomi, Jokowi memperoleh 33,8 persen, Ahok sebesar 18,4 persen, dan Anies sebesar 18 persen. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Enggan Komentari Survei Indo Barometer yang Sebut Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir".

• Bahas Keberadaan MRT, Anies Baswedan Sebut Jabatan Presiden & Gubernur Sama Saja, Ungkap Alasan Ini

• POPULER Ganjar Pranowo Singgung Politik Identitas, Reaksi Anies Baswedan di ILC Jadi Sorotan

Kepuasan Warga DKI Soal Penanganan Banjir Jakarta pada Ahok 10 Kali Lipat Lebih Besar dari Anies

Lembaga Survei Indo Barometer turut menyoroti bencana banjir yang melanda ibu kota Indonesia.

Mereka bahkan sampai melakukan survei tentang penanganan banjir di DKI Jakarta.

Survei itu dilakukan mulai dari masa Jokowi, periode 5 Oktober 2012 - 16 Oktober 2014.

Lalu dilanjutkan ke masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, periode 16 Oktober 2014 - 9 Mei 2017.

Hingga yang sekarang, masa Anies Baswedan periode 16 Oktober 2017 - sekarang.

Hasilnya, tidak ada yang memuaskan dalam hal penanganan banjir.

Pasalnya, ketiga tokoh tersebut mendapatkan presentase di bawah 50 persen.

"Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Basuki Tjahaja Purnama (42%), disusul Joko Widodo (25%)."

"Dan Anies Baswedan (4,1%)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di Hotel Century Park Senayan, Minggu (16/2/2020) siang.

Dari hasil survei nasional 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin' itu, 61,4 persen responden menyatakan Pemprov DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan."

"Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," beber Qodari.

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan adalah:

- Penyebab banjir akibat manusianya (buang sampah, penyalahgunaan pembangunan) (34.7%);

- Penanganan banjir di Jakarta adalah masalah cara (21.3%);

- Kepemimpinan gubernur di Jakarta berpengaruh terhadap penanganan banjir (11.7%);

- Tergantung kebijakan pemerintah (pusat dan Jakarta) (11%); dan

- Tergantung gubernur tegas dan berani (9%).

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan adalah:

- Jakarta sudah padat penduduk dan bangunan (26.3%);

- Tiap musim hujan dari dulu Jakarta sudah selalu banjir (16.8%);

- Jakarta berada di daratan rendah (16.8%);

- Kesadaran masyarakat Jakarta rendah (14.1%); dan

- Jakarta akan tetap banjir sampai kapan pun (langganan banjir) (6.1%).

• Setelah Ganjar Pranowo Singgung Politik Identitas, Kamera ILC tvOne Soroti Ekspresi Anies Baswedan

• Reaksi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Saat Ganjar Pranowo Singgung Politik Identitas di ILC tvOne

• 5 FAKTA Rekomendasi Formula E, Anies Baswedan Dituding Lakukan Kebohongan Publik, Tak Mau Komentar

Indo Barometer melaksanakan survei nasional jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Survei itu melihat bagaimana tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, dan menteri-menteri Jokowi-Maruf Amin?

Juga, bagaimana opini publik Indonesia terhadap aneka isu yang ramai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Seperti, amandemen UUD 1945, pemindahan ibu kota negara, banjir Jakarta, serta majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan.

Pelaksanaan survei di seluruh provinsi di Indonesia yang meliputi 34 provinsi.

Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Waktu pengumpulan data pada tanggal 9–15 Januari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pada sesi pemaparan, turut hadir Rokhmin Dahuri (PDIP), Bima Arya Sugiarto (PAN), Habiburokhman (Gerindra), dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS). 

Bukan Kiriman

Banjir pada 1 Januari 2020 di Jakarta bukanlah banjir kiriman atau banjir besar.

Banjir itu masuk ke dalam katagori banjir hujan lebat di DKI Jakarta.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ada 4 tipe banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta.

Banjir pertama ialah banjir kiriman, yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Bogor.

Kedua, banjir hujan lebat, yakni karena volume dan curah hujan berlebih di Ibu kota.

Ketiga, banjir rob di mana air laut naik karena beberapa penyebab faktor alam, misalnya bulan purnama.

Terakhir, banjir besar di mana ketiga unsur tersebut tergabung menjadi satu dan biasa terjadi dalam siklus 5 tahun sekali.

"Tapi kalau yang kemarin itu bukan banjir kiriman, itu banjir karena curah hujan tinggi, kenapa banjir?"

"Karena dua faktor, penyempitan sungai dan buruknya drainase," ujar Nirwono saat diskusi di Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Nirwono mengatakan, hal tersebut dapat dibuktikan dari Bendung Katulampa yang tidak masuk status Siaga, saat Jakarta dan wilayah sekitarnya mulai tergenang.

Ia menduga satu di antara penyebab dari banjir 1 Januari lalu ialah karena normalisasi beberapa sungai di Jakarta yang belum rampung.

Misalnya saja Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Pesanggrahan.

"Jadi makanya terlihat kemarin yang terendam itu 80 persen perumahan yang terletak dekat dengan bantaran kali, dan 20 persen terletak di wilayah cekungan," jelas Nirwono.

Oleh karenanya, kata Nirwono, DKI Jakarta perlu menormalisasi sungai yang mengalami penyempitan.

Menurutnya, normalisasi sungai bukan pilihan, namun keharusan.

"Ini memang bukan kebijakan populis, mungkin akan banyak pertentangan."

"Tapi suka tidak suka, Pak Gubernur harus lakukan cara tersebut kalau mau Jakarta tidak alami hal serupa di tahun depan," papar Nirwono.

• Ngaku Tak Percaya Keadilan, Sudjiwo Tedjo Singgung Hinaan Terhadap Anies Baswedan, Bantah Membela

• POPULER Risma Beri Maaf & Cabut Laporan, Zikria Dzatil Nekat Menghina Sebab Sakit Hati Anies Dibully

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Survei Barometer Soal Kepuasan Warga DKI Terkait Penanganan Banjir: Ahok 42%, Anies 4,1%.