Bantah Bayar SPP Pakai GoPay dari Kemendikbud, Nadiem Sebut Hal Itu Sudah Lama Direncanakan Gojek
Bantah Bayar SPP Pakai GoPay Berasal dari Kemendikbud, Nadiem Makarim: Sudah Lama Direncanakan Gojek
Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
Nadiem Makarim menegaskan bahwa dirinya telah meninggalkan perusahaan Gojek semenjak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.
Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 2010 itu bukan lagi urusan dirinya.
Nadiem mengatakan, saat ini ia fokus menjalankan tugas sebagai Mendikbud. Nadiem pun mengaku tak mau terlibat dalam pusaran isu konflik kepentingan.
"Saya sudah melepaskan semua kewenangan (di Gojek), semua posisi dan itu mohon ditanyakan langsung kepada perusahaannya."
"Karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," lanjut Nadiem Makarim. (TribunNewsmaker/ *)
• Kondisi Terkini Kivlan Zen: Dilarikan ke Rumah Sakit, Pengacara Prediksi Butuh Istirahat 10 Hari
• VIDEO Karni Ilyas Tegur Ali Ngabalin karena Potong Pembicaraan Zaitun: Acara Malam Ini Memalukan
• VIDEO Karni Ilyas Tegur Ali Ngabalin karena Potong Pembicaraan Zaitun: Acara Malam Ini Memalukan
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nadiem Akui Bayar SPP Pakai GoPay Sudah Direncanakan Gojek sejak Lama".
Manajemen Bantah Bayar SPP Bisa Pakai GoPay Karena Faktor Nadiem Makarim
Head of Corporate Communication GoPay, Winny Triswandhani membantah penerapan pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay karena faktor adanya Nadiem Makarim di Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut dia, langkah tersebut sudah diterapkan GoPay sejak awal 2019 lalu.
Kala itu, GoPay telah menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non-tunai melalui kode QR.
“Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud,” ujar Winny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).
Winny menjelaskan, fitur GoBills dalam GoPay juga bisa digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan dan layanan publik lainnya, mulai dari tagihan PDAM, listrik hingga pembayaran zakat.
“Ke depannya, kami akan terus memperluas layanan pembayaran digital ini dan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan pembayaran non-tunai di Indonesia,” kata Winny.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengaku pihaknya tak mau menutup pintu terhadap pihak swasta dalam bekerja sama.
“Pihak Kemendikbud tentunya mendukung hal ini dan tidak tertutup kemungkinan bagi pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah selama berada di koridor hukum yang tepat dan dapat memperkuat pelayanan masyarakat yang diberikan,” kata dia.
