Virus Corona

Berikut Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Pandemi Virus Covid-19 Menurut Fitra

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Misbah Hasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

pixabay.com
Ilustrasi virus corona. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Misbah Hasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan," ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020)

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

Apalagi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat," katanya.

ICW Sebut Yasonna Laoly Banyak Buat Kontroversi: Tidak Bertentangan dengan Keadilan Jika Dicopot

Postingan Menyentuh BCL untuk Glenn Fredly, Istri Ashraf Singgung Soal Cinta & Waktu Berharga

Ingin Susul Jakarta, 5 Daerah di Jawa Barat Ini Juga Ajukan PSBB ke Kemenkes: Bogor hingga Depok

Ilustrasi hentikan penularan virus corona
Ilustrasi hentikan penularan virus corona (Shutterstock)

Misbah mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

Namun sayangnya, kata dia, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen.

"Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20 persen," kata dia.

Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19. Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala.  

UPDATE Virus Corona di Dunia 10 April 2020, Total 1.593.515 Kasus, Pasien Covid-19 Meninggal 355.262

Beredar Pesan WhatsApp Arus Angin dari Utara ke Selatan Bawa Wabah Corona, Hoax atau Fakta?

Sebaiknya pula, kata dia, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

"Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan," ucap dia. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 Menurut Fitra".

Ikuti kami di
Editor: Irsan Yamananda
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved