Breaking News:

Soal Kasus Bayi Bocor Jantung di Barito Kuala, Berikut Penjelasan Pihak BPJS

Soal kasus bayi bocor jantung di Barito Kuala, berikut penjelasan lengkap dari pihak BPJS.

Editor: Irsan Yamananda
KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah
BPJS Kesehatan 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kepala BPJS Kesehatan Barito Kuala Rabiatul angkat bicara terkait penanganan balita penderita bocor jantung di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, pasien itu belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.

Menurut Rabiatul, banyak anggota masyarakat baru mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan setelah sakit.

"Pendaftaran peserta sebaiknya sebelum sakit, karena konsep BPJS adalah sedia payung sebelum hujan."

"Kami pun akan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta aktif," terang Rabiatul.

Rabiatul menambahkan, bayi penderita bocor jantung yang gagal mendapatkan pelayanan BPJS harus didaftarkan dulu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel, Hj Noormiliyani, saat menyampaikan keputusan menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait kasus bayi jantung bocor, Rabu (10/6/2020).
Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel, Hj Noormiliyani, saat menyampaikan keputusan menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait kasus bayi jantung bocor, Rabu (10/6/2020). (Banjarmasin Post)

 Curhat Pemilik Bengkel Las yang Harus Bayar Tagihan Listrik Rp 20 Juta: Saya Ikhlas, Tak Ada Dendam

 Pihak Istana Berikan Tanggapan Soal Kenaikan Iuran BPJS, Sebut Sudah Sesuai Prinsip Keadilan

Setelah datanya masuk sebagai peserta JKN, maka selanjutnya bisa masuk pada penjaminan BPJS Kesehatan.

"Balita Aliqa bisa masuk penjaminan BPJS kesehatan apabila sudah didaftarkan pada peserta JKN, sesuai dengan ketentuan, pengaktifan peserta kartu mandiri adalah 14 hari," jelasnya.

Menurut Rabiatul, tindakan yang dilakukan oleh pengelola BPJS Barito Kuala sudah sesuai dan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.

Semua aplikasi yang ada pada program BPJS, jelasnya, bukan dibuat oleh BPJS, melainkan oleh pemerintah pusat.

"Kita aplikasinya tidak bisa mengakomodasi itu, dan kelonggaran regulasi ini bukan kewenangan kami, bukan regulasi perorangan ataupun daerah," katanya.

Untuk saat ini, kata Rabiatul, hanya aparatur sipil negara (ASN) di Barito Kuala yang bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan tengah menjadi sorotan publik selama beberapa hari terakhir.

Mereka memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tindakan tersebut diambil langsung oleh Bupati Barito Kuala Noormiliyani.

Noormiliyani merasa ada balita yang mengalami bocor jantung tapi tak dilayani oleh pihak BPJS. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Balita Bocor Jantung Tak Dilayani, Bupati Barito Kuala Stop Kerja Sama dengan BPJS".

Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved