Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Nasib Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditunda karena Pandemi

Rencananya, ibukota baru akan dipimpin oleh seorang kepala badan otorita yang jabatannya setingkat menteri.

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rekan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, sempat digadang-gadang sebagai nama yang akan menduduki jabatan itu.

Selain Ahok, ada pula nama Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana turut masuk radar yang dibidik Jokowi. Namun, hingga kini belum ada satu pun nama yang mengerucut untuk memimpin badan tersebut.

Di samping itu, Presiden juga menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota.

Ditunda akibat pandemi

Namun dalam perkembangannya, pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona melanda hampir seluruh negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Seiring waktu berjalan penambahan kasus positif Covid-19 kian masif.

Bahkan, tujuh bulan sejak kasus pertama diumumkan, belum ada tanda-tanda penurunan penyebaran virus corona di masyarakat.

Awalnya, Sekretari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo dan Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradina optimistis, pemindahan ibu kota akan berjalan sesuai rencana.

“Terus berjalan, tetap sesuai jadwal,” kata Himawan di Jakarta, pada 4 Maret 2020, seperti dilansir dari Antara.

Namun, di tengah optimisme tersebut, pemerintah justru diminta merealokasi anggaran pemindahan ibu kota untuk penanganan Covid-19 oleh sejumlah pihak.

Suharso pun akhirnya mengumumkan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ditunda sementara saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

“Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi rumusan pada tim koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold,” kata Suharso di Jakarta, pada 8 September lalu.

Meski demikian, tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada 2021.

Hal tersebut karena pemerintah tetap melanjutkan rencana yang telah disiapkan sebelumnya.