Rizieq Shihab Pulang
POPULER - Beri Masker ke Acara Rizieq Shihab Tuai Pro Kontra, Doni Monardo: Bukan Upaya Dukungan
Doni Monardo memberikan penjelasan mengenai pemberian masker dan hand sanitizer ke acara Rizieq Shihab di Petamburan.
Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan penjelasan mengenai pemberian masker dan hand sanitizer ke acara Rizieq Shihab di Petamburan.
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu menggelar pernikahan putrinya di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat.
Pemberian masker dan hand sanitizer di acara tersebut menuai pro dan kontra.
Pasalnya, acara yang diselenggarakan mengundang puluhan ribu orang.
Sedangkan saat ini masih dalam pandemi Covid-19 dan masyarakat diminta untuk tidak berkerumun.
Bentuk pemberian masker itu sontak saja menjadi sorotan publik.
Baca juga: Beri Masker ke Acara Habib Rizieq Tuai Pro Kontra, Doni Monardo Minta Maaf, Beri Penjelasan Ini
Baca juga: Doni Monardo Soroti Kerumunan di Acara Habib Rizieq, Minta Anies Baswedan Tegakkan Perda Covid-19
Pemerintah dituding mendukung acara tersebut.
Mengenai hal itu, Doni Monardo pun memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan pemberian masker dan hand sanitizer bukan merupakan suatu bentuk dukungan digelarnya kegiatan di Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (14/11/2020) malam.
"Pemberian masker ini bukanlah merupakan bagian dari upaya mendukung acara," ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11/2020).
Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu, Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa pemberian masker merupakan langkah terakhir setelah sebelumnya kegiatan di Petamburan dinilai tak dapat lagi dicegah.
Oleh karena itu, lanjut Doni, langkah pemberian masker semata-mata untuk tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tak terpapar Covid-19.
"Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker.
Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui, Pemerintah Pusat juga telah mengimbau melalui Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melarang aktivitas yang menimbulkan kerumunan.
